Berita Terkini

KPU Kabupaten Batang Hari mengikuti Rapat Evaluasi JDIH se-Provinsi Jambi

#TemanPemilih 29 Agustus 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat, 29 Agustus 2025.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Dinas KPU RI Nomor 547/HK.02-Und/08/2025, dengan tujuan memperkuat pengelolaan JDIH agar semakin efektif sebagai pusat informasi hukum kepemiluan yang transparan dan mudah diakses publik.

Dari KPU Kabupaten Batang Hari, hadir Anggota KPU Kabupaten Batang Hari sekaligus Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhamad Ansori, didampingi Kasubbag Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Chaidir, serta seluruh staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

Dalam kesempatan ini, KPU Kabupaten Batang Hari memaparkan berbagai langkah aktif yang telah dilakukan dalam mengelola JDIH, khususnya pada aspek media sosial dan inovasi kegiatan hukum. Beberapa di antaranya adalah:
- Membuat konten hukum yang menarik dan edukatif agar mudah dipahami masyarakat;
- Menghadirkan informasi hukum kepemiluan yang konsisten dan up to date melalui kanal media sosial JDIH;
- Melaksanakan inovasi kegiatan hukum, seperti diskusi interaktif, edukasi publik, hingga konten kreatif yang melibatkan masyarakat;
- Mendorong partisipasi publik dalam memahami produk hukum kepemiluan dengan pendekatan yang lebih komunikatif.

Ansori juga menegaskan bahwa capaian positif JDIH KPU Batang Hari terlihat dari tingginya minat publik. Konten-konten JDIH yang dibuat tim JDIH telah berhasil menarik perhatian ribuan viewers di media sosial, sementara setiap berita yang dipublikasikan di website JDIH KPU Batang Hari selalu mendapatkan lebih dari 2.000 pembaca.

“Hal ini membuktikan bahwa JDIH KPU Batang Hari semakin dikenal dan diminati masyarakat. Kami berkomitmen menjadikan JDIH tidak hanya sebagai wadah dokumentasi, tetapi juga sebagai sumber literasi hukum yang inklusif, transparan, dan dekat dengan publik,” ujar Ansori.

Dengan capaian tersebut, KPU Kabupaten Batang Hari terus berkomitmen mendukung penguatan JDIH baik di tingkat provinsi maupun nasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, terbuka, dan berkelanjutan.

#KPUMelayani

#HumasKPUBatangHari

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Telah dilihat 46 kali