Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam seminar bertajuk Menyongsong Pilkada Serentak Melalui Open Data menjelaskan bahwa transparansi  dalam penyelenggaraan pemilu sudah menjadi komitmen bersama, Kamis (26/3).“Bahwa soal keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemilu, misalnya data pemilih, data calon, data aktivitas kampanye, dana kampanye itu menjadi komitmen kita (KPU) untuk betul-betul bisa terbuka, termasuk hasil pemungutan dan penghitungan suara,” jelas Ferry.Mengenai data yang masih bersifat ongoing dan belum bersifat final dalam salah satu tahapan pemilu, Ia menjelaskan bahwa data tersebut masih harus disimpan oleh KPU, tetapi apabila sebuah data telah ber-berita acara, maka data itu bisa diperoleh oleh publik.“Ketika ada data yang ongoing process, misal audit dana kampanye, proses audit itu tidak bisa dipublikasikan, tetapi jika telah di audit oleh kantor akuntan publik dan ber-berita acara pasti kita publikasikan secara luas,” lanjutnya.Terkait pemberian informasi kepada publik, ia menjelaskan bahwa KPU perlu standar operasional yang baku, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal data yang akan diterima.“Kita perlu semacam Standard Operational Procedure supaya sama mekanisme yang perlu kita upayakan secara langsung ataupun secara bertahap terkait data yang diminta oleh masyarakat,” tutur dia.Dalam seminar yang berlangsung di Hotel Atlet Century Park, Jakarta tersebut, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Riza Patria menambahkan bahwa pemilu yang baik harus memiliki partisipan, baik masyarakat yang memiliki hak pilih ataupun masyarakat yang belum memiliki hak pilih.“Menurut saya jika berbicara mengenai pemilu, yang tak kalah penting adalah partisipasi. Partisipasi dari semua elemen, baik pemilih dan masyarakat yang belum memiliki hak pilih, karena pemilu adalah milik kita semua,” tandasnya.Menurutnya, proses pemilu dari tahun ke tahun mengalami perubahan kearah yang lebih baik, tetapi hasilnya belum maksimal. Untuk itu ia mendorong KPU dan para penggiat pemilu untuk dapat menciptakan formula yang tepat, sehingga pemilu memiliki proses yang baik, dan memberikan outcome yang baik pula.“Menurut saya dari tahun ke tahun proses pemilu secara teknis, partisipasi publik menjadi lebih baik tetapi belum maksimal memberikan wakil rakyat yang baik seperti yang kita semua harapkan. Jadi bagaimana kita kedepan sebagai penggiat pemilu bisa membuat suatu formula agar proses pemilu makin baik dan mendapatkan hasil orang-orang yang baik, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik,” ujarnya. (ris/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Pelaksanaan Pemilu Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden 2014 lalu menyisakan banyak kisah, khususnya terhadap media atau pers yang melakukan peliputan tiap tahapan penyelenggaraan. Keberadaan media sebagai penyampai informasi seharusnya membawa pemahaman dan opini masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu tersebut. Fenomena atau isu baru yang terjadi tiap pelaksanaan pemilu merupakan hal yang biasa terjadi, permasalahan ataupun kebijakan baru menjadi hal yang menarik bagi media.Fenomena media yang sangat partisan, polarisasi di masyarakat disebabkan terbelahnya pers dalam beberapa bagian, independensi dan kebebasan pers menjadi pembelajaran bagi semua unsur yang terlibat pada pelaksanaan pemilu.Hal tersebut diungkapkan Samiaji Bintang Nusantara, Direktur Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), pada acara diskusi dan penghargaan Liputan Pemilu 2014, di Hotel Cemara Jakarta, Rabu (25/3). Acara yang diadakan LSPP ini dikemas dalam bentuk diskusi , mengevaluasi dan membicarakan isu yang muncul terkait pemilu dan media saat peliputan Pemilu 2014 lalu. Hadir sebagai narasumber Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Idy Muzayyad,  dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkyansyah selaku penyelenggara pemilu.Berbicara mengenai isu pers dan pemilu selama Pemilu 2014, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyoroti soal independesi serta kebebasan pers dan substansi dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri, keterbelahan pers yang terjadi kala itu tidak mencemaskan dirinya, karena menurutnya substansi dari pelaksanaan pemilu itu sendiri yang perlu di pikirkan bersama.“Saya termasuk yang tidak begitu cemas dengan adanya polarisasi pers, di luar fenomena itu saya melihat pemilu dalam ranah substantif, apakah harapan-harapan dalam pemilu itu telah menghasilkan orang-orang yang membawa kita pada keadaan yang lebih baik, bukan pemimpin yang telah memperoleh suara rakyat untuk membagi-bagi kekuasaan ataupun pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya,” ungkapnya.Keterbelahan pers yang terjadi dipandangnya merupakan bagian dari kebebasan pers, fenomena polarisasi adalah bentuk independensi suatu media dan merupakan tanda telah terwujudnya kebebasan pers asalkan tidak mengorbankan kepentingan publik sebagai penerima.“Saat kita membicarakan soal kebebasan pers, maka bermimpi jika pers itu tidak berbeda-beda, sebab salah satu ciri independesi adalah perbedaan itu sendiri, tanpa perbedaan maka tidak ada kebebasan. Terbelah karena kebebasannya lebih baik daripada bersatu karena tidak ada kebebasan,” urai Bagir Manan.Menyambung diskusi evaluasi pers pada Pemilu 2014, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah mengungkapkan, pemahaman secara menyeluruh terhadap proses pemilu menjadi modal utama media khususnya bagi masing-masing individu yang melakukan peliputan.“Ada beberapa teman-teman (media) yang melakukan peliputan pemilu, belum memiliki informasi terhadap aspek kepemiluan itu sendiri secara menyeluruh, pemahaman terhadap electoral roll, electoral system baiknya melekat pada diri tiap orang yang berkepentingan dalam pemilu, termasuk media itu sendiri,” ujar Ferry.Menyoal independesi, penyikapan berbeda dari masing-masing media cetak, online ataupun elektronik terlihat pada liputan Pemilu 2014 lalu. Pemberitaan dan penyiaran yang adil dan berimbang tampaknya tidak mudah untuk diwujudkan di lapangan, meskipun hal tersebut telah diatur dalam Peraturan KPU, mungkin hal ini yang menimbulkan fenomena polarisasi tersebut.“Soal independesi yang mengarah pada fenomena polarisasi yang terjadi saya yakin berbeda penyikapannya antara media penyiaran dengan media cetak, dan terkait pemberitaan dan penyiaran yang adil dan berimbang, telah kita tegaskan dalam Peraturan KPU bagaimana pelaksanaan pemberitaan dan penyiaran betul – betul adil dan berimbang, walaupun kenyataan di lapangan tidak mudah,” lanjut mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.Ferry menambahkan, media sebagai bagian pengawasan dalam “trias politika” baiknya dapat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat dengan informasi yang disampaikannya, informasi yang terkait dengan Pemilu melalui bahasa media yang mudah dipahami masyarakat .Acara saat itu diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para jurnalis dari media penyiaran (televisi), media cetak dan online yang telah mengirimkan berita mereka kepada LSPP. Penilaian berdasarkan bobot originalitas berita, manfaat bagi publik dan kualitas reportase. (dam/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkyansyah, diberikan kehormatan oleh Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) untuk menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada Jurnalis tribuntimur.com, Edi Sumardi, dimana beritanya yang berjudul "Kisah Caleg 147 di Gowa." dinyatakan sebagai pemenang pertama terkait peliputan Pemilu 2014 lalu. Acara "Diskusi dan Penghargaan Liputan Pemilu 2014" diadakan oleh LSPP di hotel Cemara, Jakarta (Rabu, 25/3), dihadiri oleh Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Agatha Lily dan Idy Muzayyad dan perwakilan dari lembaga penyiaran.(teks/dam/red.Foto KPU/dosen)

Jakarta, kpu.go.id- Untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada penyelenggara pemilu di semua tingkatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berencana gelar bimbingan teknis (bimtek) secara terpadu terkait semua proses dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak, Rabu (25/3).Dengan bimtek secara terpadu antar tiga lembaga tersebut, diharapkan para penyelenggara pemilu mendapatkan pemahaman secara menyeluruh melalui kacamata KPU, Bawaslu, dan DKPP, sehingga bimtek tersebut dapat terlaksana secara efisien dan efektif.Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU RI, Ida Budhiati, “kegiatan ini untuk membangun sinergitas didalam melakukan kegiatan bimbingan teknis bagi jajaran penyelenggara pemilu, agar tercapai efisiensi dan efektivitas. Jadi masing-masing tidak menyelenggarakan bimtek sendiri-sendiri yang inefisien, dan tidak mendalam untuk membangun pemahaman regulasi KPU, pengawasan, maupun tuntunan perilaku penyelenggara pemilu.”Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, Ia berharap penyampaian materi bimtek dapat dilakukan menggunkakan metode diskusi mendalam, dan tidak berjalan satu arah dari narasumber kepada para peserta.“Kami berharap metode penyampaian materi tidak dalam forum diskusi satu arah, tetapi menjadi diskusi mendalam didalam kelompok-kelompok yang pesertanya tidak terlalu besar. Di dalam kelompok itu ada tiga pemateri sekaligus, ada dari KPU, Bawaslu, dan DKPP sehingga tidak terpisah-pisah,” ujarnya.Penyampaian materi secara terpadu tersebut diharapkan bisa memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta bimtek.“Jika terpisah-pisah ini tidak akan ketemu, jadi penyampaiannya mendalam, KPU menyampaikan dari segi prosedur dan mekanismenya, Bawaslu menyampaikan bagaimana pengawasan, DKPP menyampaikan tentang bagaimana tuntunan perilaku bagi penyelenggara pemilu bagaimana mengawal kemurnian suara pemilih,” lanjut dia.Selain memberikan satu pemahaman yang sama dari sisi proses, pengawasan, dan penegakan etik, bimtek terpadu itu juga dimaksudkan untuk memperkecil potensi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilu.“Diharapkan dengan metode terpadu ini, akan lebih kecil potensi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara,” tutur Ida.Mengingat banyaknya persoalan yang timbul di tingkat kabupaten/kota, Ida meminta supaya kegiatan tersebut dapat menjangkau hingga tingkat kabupaten/kota.“Harapannya kegiatan ini juga bisa mengikutsertakan KPU kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan pilkada, tak hanya di level provinsi, karena yang banyak masalah dan jumlah pilkada nya yang lebih banyak ada di kabupaten/kota. Sehingga para penyelenggara bisa fasih bicara aturan main pilkada,” pungkasnya.Terkait waktu pelaksanaan, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim meminta kepada setiap biro dari masing-masing lembaga untuk melaporkan kegiatan pelatihan yang sudah direncanakan, sehingga pelaksanaan bimtek terpadu dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara bersama-sama.“agar outcome-nya berkualitas, saya minta laporan bimbingan teknis yang sudah direncanakan di masing-masing lembaga untuk kita rumuskan bersama, sehingga pelaksanaan  bimtek ini dapat dilaksanakan secara terpadu,” imbaunya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Banten, kpu.go.id- Untuk memberikan dukungan pada badan penyelenggara pemilu yang sedang mempersiapkan dalam perencanaan dan pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Australian Electoral Commision (AEC) mengadakan acara knowledge sharing, Selasa (24/03) untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan. Acara yang dilaksanakan di Hotel Sheraton Bandara, Banten, Tangerang yang akan berlangsung selama dua hari,  tanggal 24-25 Maret 2015, dihadiri oleh Anggota KPU Sigit Pamungkas, LIPI dan 9 Provinsi serta 18 KPU Kabupaten/Kota yang diundang berdasarkan daerah yang nantinya dijadikan pilot project Pusat Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh KPU RI. Provinsi yang hadir adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DIY, Bali, Kalimantan Barat, Gorontalo, NTB dan Papua Barat, sedangkan Kabupaten/Kotanya yaitu; Kab. Labuhan Batu Utara, Kota Medan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Kab. Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab. Tabanan, Kab. Karang Asem, Kab. Melawi, Kab. Ketapang, Kab. Bone Bolango, Kab. Pohuwatu, Kab. Dompu, Kab. Bima, Kab. Sorong Selatan dan Kab. Raja Ampat.  Dalam sambutannya Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik mengatakan pendidikan pemilih adalah bagaimana membuat dan menjadikan pemilih yang rasional, namun untuk menghadirkan pemilih yang rasional tersebut tidak mudah, tidak sehari atau dua hari, tidak terbentuk begitu saja, perlu proses, di sini peran penyelenggara pemilu adalah bagaimana meyakinkan pemilih itu menjalani dan memahami proses tahapan pemilu dan memberikan informasi kepada mereka mengenai kandidat calon yang dipilih adalah benar-benar yang dipilih sesuai dengan informasi yang mereka dapat. Dan sebelum mereka datang ke TPS mereka sudah tahu siapa yang akan mereka pilih sehingga mereka tidak bertanya-tanya lagi kepada KPPS atau pun warga lain.  "Bisa juga komunitas-komunitas di dekati, lalu tanyakan kenapa mereka tidak memilih, mungkin saja mereka menjawab karena belum tahu calonnya, tetapi ada juga yang menjawab mereka tidak tertarik untuk memilih, sehingga lebih memilih untuk mengurus bisnisnya ataupun hobinya, daripada mereka datang ke TPS. Kelompok-kelompok ini yang perlu didekati, bagaimana mereka mau ikut berpartisipasi dalam pemilu," ujar Husni.Husni melanjutkan, pemilih mungkin saja tidak bisa memilih karena calon yang disuguhkan oleh parpol tidak sesuai dengan pilihan mereka, calon yang diinginkan oleh publik adalah calon yang berkualitas dan mempunyai komitmen kepada daerahnya. Peran penting pendidikan pemilih tidak saja menginformasikan dalam proses tahapan atau pemungutan suara, bisa saja mereka didorong untuk menjadi calon-calon pemimpin. "Kita perlu mendorong proses Pendidikan pemilih ini dari awal, indikatornya pada saat partisipasi pemilih. Pada saat survei tahun 2012 hanya 40%, masyarakat tahu tentang penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, namun pada survei tahun 2013 sudah meningkat mencapai 97%, dari hasil survei masyarakat lebih ingin mengetahui Proses Pilpres daripada Pileg. tetapi kenyataannya partisipasi lebih banyak Pileg daripada Pilpres, karena calon Pileg lebih banyak, uang yang beredar di masyarakat juga banyak dan penyelenggaranya juga banyak yang digoda," tutur Husni. “Penyelenggara Pemilu kurang lebih 4,5 juta pada saat pileg, atau angka prematurnya 3 juta, kalau kita konsentrasikan penyelenggara pemilu dari tingkat KPPS, kita bisa gunakan mereka untuk kegiatan pendidikan pemilih. Mereka bisa dijadikan sebagai penyuluh pemilu tidak perlu menyelenggarakan pertemuan yang mewah atau formal, yang penting bahan materi dan alat peraga yang mereka perlukan, kurikulum bagi masyarakat tidak penting, yang penting contoh barangnya itu seperti apa, kita membekali dan mendorong petugas-petugas untuk menjadi agen-agen pendidikan pemilih atau juga bisa sebagai agen dan jangan sampai orang yang terdekat dengan kita tidak berpartisipasi dalam pemilu. Pendidikan pemilih bisa dibuat secara sederhana namun punya pengaruh yang besar”, ungkapnya.           Kegiatan yang diselenggarakan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan ruang bagi badan penyelenggara pemilu untuk berbagi pengalaman, mengeksplorasi gagasan-gagasan atau ide serta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang dapat memberikan informasi, referensi serta gagasan untuk pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih yang akan segera dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota. (tdy/red. FOTO tdy/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kunjungi pimpinan Mahkamah Agung (MA), terkait dengan pengaturan sengketa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak, Selasa (24/3).Pertemuan tersebut dilakukan KPU untuk melakukan persiapan dalam Pilkada serentak Tahun 2015 yang pada bulan Juni KPU sudah harus menerima pendaftaran calon perseorangan. Oleh karena itu perlu adanya payung hukum bagi para calon peserta pilkada untuk melakukan permohonan peradilan.Selain sengketa, pertemuan itu juga membahas tentang syarat pencalonan yang didaftarkan oleh pengurus partai politik tingkat pusat, syarat bagi calon perseorangan yang tidak pernah dijatuhi hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan tentang calon yang tersangkut persoalan tindak pidana korupsi.Menurut pimpinan MA, Prof Dr. M. Hatta Ali, jika seorang calon terjerat hukuman pidana yang diancam paling berat hukuman mati, ia tak dapat mencalonkan diri. Tetapi jika yang bersangkutan terjerat hukuman pidana kurang dari lima tahun masa tahanan, maka ia masih dapat mencalonkan diri.“Terkait calon yang diancam dengan ancaman pidana paling berat hukuman mati maka yang bersangkutan tidak boleh menjadi calon. Tapi jika orang mendapat putusan inkrah pengadilan kurang dari 5 tahun bisa saja mengikuti Pilkada,” ujarnya.Mengenai permasalahan yang muncul di beberapa partai politik, ia mengatakan bahwa MA tidak dapat memberikan putusan sela jika persoalan itu masih dalam proses peradilan, karena hal itu akan mempengaruhi peradilan dibawah MA. “Permasalahan yang muncul di beberapa partai politik saat ini, jika saat ini perselisihan itu masih dalam proses peradilan, maka MA tidak bisa memberikan putusan sela, karena akan mempengaruhi peradilan dibawah MA,” lanjut dia.Ia berpendapat KPU merupakan pihak yang paling tepat untuk memberikan ketegasan terkait pertikaian internal partai politik peserta pemilu.“KPU lah yang bisa membuat Peraturan, kami harap KPU bisa memakluminya karena hal tersebut adalah masalah teknis, kami juga berharap KPU bisa mengambil langkah tegas terkait partai politik yang sedang bertikai,” tuturnya.Ia menilai, persoalan internal partai tersebut bisa diselesaikan secara baik dalam tubuh partai itu sendiri. “Menurut MA, perselisihan yang terjadi di partai politik ini sebenarnya bisa di selesaikan oleh mahkamah partai politik, jangan dulu ke pengadilan,” ujarnya. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)