Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima perwakilan pengunjuk rasa Forum Pro Demokrasi Papua Jakarata (Frodem) di Media Center KPU Senin (26/2/2018). Pengunjuk rasa yang berjumlah kurang dari 100 orang ini diterima Kepala Bagian Teknis Pemilu, Sahruni Hasna (tengah), Kepala Bagian Keamanan, Suyadi (kanan) dan Kepala Sub Bagian Pencalonan & Penetapan Calon, Andi Bagus Makkawaru (kiri).  (HupmasFOTO/ieam)

Jakarta, kpu.go.id - Ada yang berbeda dengan kegiatan apel pagi yang rutin dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiap Senin. Pada minggu ini, Senin (26/2) Sekretaris Jenderal (Sekjen), Arif Rahman Hakim selaku Pembina Apel membuka ruang penyampaian masukan dengan sejumlah pegawai usai apel berlangsung.Sembari menikmati hangatnya kopi dan suasana kekeluargaan dengan duduk lesehan di Ruang Sidang Utama Gedung KPU, Arif membuka sesi penyampaian keluh-kesah pegawai dari masing-masing biro.Tujuannya, sebagai bahan evaluasi terbuka sehingga kinerja institusi dapat berjalan tanpa adanya beban berarti yang disimpan pegawainya.Beragam keluh-kesah dan masukan pun disampaikan oleh pegawai yang mengenakan seragam abu-abu itu. Mulai dari fasiltas perumahan bagi pegawai, sistem absensi guna menunjang kedisiplinan pegawai, serta perluasan ruang kerja untuk menampung tambahan pegawai KPU.Arif menjelaskan, dengan kondisi KPU saat ini pihaknya terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pegawai. Selain Arif, terkait kepegawaian, Kepala Biro SDM, Lucky Firnandy Majanto menegaskan sistem reward and punishment akan terus ditingkatkan guna meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai.Terakhir, Arif berharap kegiatan evaluasi terbuka dengan pegawai semacam ini dapat menjadi agenda rutin di lingkungan KPU. (hupmas bili/ed diR)

Terkait penangkapan Anggota KPU Kabupaten Garut Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri oleh Subdit Kamneg Ditkrimum Polda Jawa Barat pada hari Sabtu (25/2), KPU RI melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut.SIARAN PERS  KLIK DI SINI

Pekanbaru, kpu.go.id - Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 maupun pemilihan umum (Pemilu) 2019 terus berjalan. Penyelenggara pemilu maupun pemilihan ditingkat pusat dan daerah harus terus memperkuat diri, menyiapkan perencanaan dengan sebaik-baiknya untuk kelancaran dua perhelatan besar tersebut.Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting saat memberikan materi hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Pemilihan Serentak 2018, Gelombang ke-1 di Pekanbaru, Riau, 21-23 Februari 2018.Menurut mantan anggota KPU Sumatera Utara tersebut, sebagai penyelenggara pilkada maupun pemilu, penting untuk menyiapkan segala kebutuhan dari pra pemungutan suara, hari pemungutan suara hingga pasca pemungutan suara dengan baik. Mulai dari logistik sampai dengan pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diharapkan maksimal dan mudah diakses bagi pemilih disabilitas. “Ketika pemilihan, tentu harus kita siapkan dengan baik, mulai dari kotak suara, bilik suara, sampai dengan TPS-nya. Aksesibilitasnya terjamin terhadap teman-teman penyandang disabilitas,” ujar Evi, Kamis (22/2/2018).Evi mengatakan kepada peserta bimtek untuk tetap berpegang teguh pada tagline KPU melayani. Melalui tagline tersebut, ada tugas dan kewajiban untuk mempersiapkan dan melayani dengan baik. Dia mengingatkan bahwa penyelenggara bisa dikenakan sanksi, baik etik, administrasi maupun pidana apabila bekerja tidak berdasarkan aturan. “Kita bukan KPU yang dulu, ini jaman now. KPU harus responsif, progresif melihat kebutuhan yang mesti disiapkan dalam membangun TPS,” tambah Evi.Lebih khusus Evi juga berpesan kepada para komisioner KPU yang membidangi divisi teknis, untuk mampu berkoordinasi dengan divisi lainnya. Sebab menurut dia tanggungjawab suksesnya pelaksanaan sebuah proses pemilihan ditentukan kerjasama semua pihak. “Divisi teknis tidak bisa bekerja sendiri, dia harus berhubungan dengan divisi logistik. Berapa banyak kebutuhan logistik dan TPS. Termasuk dengan divisi pemutakhiran data pemilih, yang berhubungan dengan kebutuhan surat suara pada hari pemungutan suara nanti,” lanjut Evi.Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hardjono mengingatkan, salah hal yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu adalah integritas dan independensi. “Intinya, yang paling penting adalah mau bertekad untuk independen. Sebab independensi dan integritas ini taruhan bagaimana bapak, ibu dalam menjalankan tugas,” pungkasnya. (ook/red/ed diR FOTO: James/HumasKPU)

Yogyakarta, kpu.go.id – Bimbingan teknis (bimtek) sistem informasi data pemilih (sidalih) gelombang  I untuk pemilihan umum (pemilu) 2019 resmi ditutup Rabu (21/2/2018) malam. Komisioner KPU Viryan berpesan agar peserta bimtek mengaplikasikan ilmu yang didapat bagi daerahnya masing-masing. Dia yakin dengan bimtek yang diselenggarakan ini dapat membuat jajaran KPU daerah, khususnya operator sidalih lebih profesional dan terampil dalam mengelola data pemilih. “Gunakan apa yang telah didapat untuk didaerah masing-masing. Salam kami untuk jajaran didaerah,” kata Viryan disambut tepuk tangan peserta bimtek. Pada kegiatan bimtek gelombang I, dihari kedua, peserta dibagi kedalam dua kelas, terdiri dari kelas para komisioner KPU provinsi, kabupaten/kota serta kelas untuk para operator sidalih. Untuk kelas para komisioner provinsi, kab/kota oleh Viryan dibagi kedalam empat kelompok, terdiri dari satu kelompok pemilu dan tiga kelompok pilkada. Tiap kelompok diminta untuk membedah persoalan yang terjadi selama pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih serta solusi yang ditawarkan. Sementara untuk kelas para operator sidalih, diisi pemaparan oleh staf kesetjenan KPU mengenai pembekalan dan sosialisasi sistem informasi baru yang dimiliki oleh KPU saat ini serta tanya jawab mengenai sejumlah persoalan selama mengelola data pemilih. Disampaikan juga proses konversi pemilih tiap tempat pemungutan suara (TPS). “Kesuksesan tahapan bergantung pada kesungguhan kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Viryan. Usai penutupan gelombang I, kegiatan bimtek sidalih akan berlanjut untuk peserta gelombang II (22-24 Februari) dan gelombang III (24-26 Februari). Pada gelombang I sendiri, jumlah peserta sebanyak 363 orang dari 182 satker. Total keseluruhan peserta kegiatan selama enam hari akan diikuti 1.096 orang. (hupmas dianR/foto Rudi)

Pekanbaru, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman, mendorong jajarannya untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Inovasi dan kreasi dapat menciptakan hal baru dalam pemilu. “KPU selalu berupaya membuat kreasi baru yang tujuannya membuat pemilu berjalan lebih baik,” Kata Arief saat membuka Bimbingan teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Pilkada 2018, Gelombang ke-1, Rabu (21/2/2018). Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng) sendiri berlangsung 21-23 Februari 2018. Hadir pada bimtek tersebut Komisioner KPU Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) Hardjono, Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Muhammad Afifuddin, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), asisten I Pemerintah Provinsi Riau Ahmad saharofi, dan Direktur Pusat Studi Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Peserta Bimtek gelombang pertama ini adalah Komisioner divisi Teknis Pemilu, Kabag/kasubag yang membawahi Teknis Pemilu dan penanggung jawab operator aplikasi Sistem Informasiu Penghitungan Suara (SITUNG) di 127 satuan kerja, baik KPU Provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah barat Indonesia yaitu Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung (Babel), Lampung, Kepulauan Riau (Kepri), Jawa Barat (Jabar), Bali dan Aceh. Menurut Arief, jika tidak ada hal baru yang ditemukan, berarti termasuk golongan yang merugi. Untuk itu, setiap bagian harus memiliki sesuatu yang baru untuk menjadikan pemilu lebih baik lagi. “Kemarin pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih serentak bukan sekedar menawarkan pekerjaan teknis, tapi untuk mengubah cara pandang atau kultur bekerja. Kita akan buat gerakan coklit serentak sedunia. Tiap pemilu kita harus punya yang baru,” tegasnya. Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, mendukung pelaksanan Bimtek yang digelar oleh KPU RI. Seperti yang kita tahu, Pemilihan Tahun 2018 akan diikuti oleh jumlah peserta dan pemilih yang terbesar dibandingkan dengan Pemilihan sebelumnya. “Sebagian kekisruhan pilkada bukan tidak mungkin disebabkan penyelenggaraan pilkada yang kurang profesional. Bimtek ini menjadi bagian dari upaya menghindari ketidakprofesionalan dan kemandirian itu,” ujar Zainudin. “Bimtek ini bisa ingatkan kembali cara tepat apa yang bisa dilakukan oleh KPU. Kewaspadaan dan ketelitian dan fokus kita juga akan diingatkan kembali,” sambungnya. Sementara itu, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU, Nur Syarifah mengatakan, tujuan Bimtek agar satuan kerja KPU yang menggelar Pemilihan Tahun 2018 dapat mendapatkan pemahaman yang sama mengenai kebijakan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara. “Kita juga mempersiapkan diri penggunaan aplikasi yang kita gunakan dalam tahapan ini. Aplikasi Situng merupakan instrumen yang Pilkada Tahun 2015 dan 2017 menginformasikan dengan cepat bagaimana proses rekapitulasi suara di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan KPU kab/kota untuk diketahui masyarakat,” pungkasnya. (hupmas satrio/ed diR. Foto James)