Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyerahkan hasil audit Laporan Dana Kampanye (LDK) Peserta Pemilu 2019, kepada masing-masing partai politik maupun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, di Gedung KPU RI, Jumat 31 Mei 2019. Dan hasil dari audit yang diserahkan dari 18 Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut perkembangan terakhir hingga Sabtu (1/6/2019) pukul 01.44 WIB, diketahui untuk peserta pemilu partai politik, sebanyak 7 di antaranya masuk kategori patuh dan 9 lainnya masuk kategori tidak patuh. Ketujuh partai politik yang masuk kategori patuh antara lain Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, PKS, Partai Perindo, PSI serta Partai Hanura. Dan untuk 9 partai yang masuk kategori tidak patuh antara lain PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Berkarya, PPP, PAN, Partai Demokrat, PBB serta PKP Indonesia. Sementara untuk peserta pemilu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, baik Tim Kampanye Nasional (TKN 01) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 masuk dalam kategori patuh. Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa standar kepatuhan bagi peserta pemilu terkait LDK adalah patuh terhadap ketentuan perundang-undangan. Seperti laporan (disampaikan) sesuai batas waktu, sumber dana kampanye dari sumber yang sah atau tidak bersumber dari yang dilarang serta sumbangan dana kampanye besaran sesuai batas yang ditentukan. Adapun untuk ketidakpatuhan, temuan yang melatarbelakanginya seperti periodeisasi pembukuan LADK yang dibuat parpol tidak sesuai peraturan, dimana diatur bahwa pembukuan dimulai 3 hari setelah penetapan parpol peserta pemilu (20 Februari 2018) namun faktanya ditemukan oleh KAP ada pembukuan LADK  parpol yang dimulai di antaranya di tanggal 20 September atau bersamaan dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Temuan lain yang juga diungkap dari hasil audit ketidakpatuhan menurut Hasyim adalah terkait dana kampanye yang berasal dari pribadi caleg ditemukan oleh KAP tidak dimasukkan kedalam RKDK. “Kalau mengacu dalam peraturan KPU semua sumbangan harus terlebih dahulu masuk ke RKDK,” tutup Hasyim. (hupmas kpu dianR/foto: dok/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2019 di halaman gedung KPU, Sabtu (1/6/2019). Seluruh pejabat dan pegawai KPU RI tampak dengan hikmat mengikuti jalannya upacara di tengah pengamanan pihak kepolisian dan pagar kawat berduri sekeliling kantor KPU pasca penetapan hasil pemilu. Komisioner KPU RI Ilham Saputra yang memimpin upacara sebagai inspektur upacara menekankan pentingnya kedisiplinan jajaran pejabat dan pegawai KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu. Hal ini mengingat pelaksanaan upacara ini adalah hari terakhir masuk kerja sebelum memasuki libur hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H. “Ingat kita masih dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu 2019, jadi semua harus disiplin. Kegiatan upacara ini hari terakhir masuk kerja dan kemudian libur lebaran, namun tidak ada yang diperbolehkan memperpanjang libur dengan izin atau cuti, tanggal 10 Juni 2019 semua sudah harus masuk kantor kembali,” tutur Ilham usai membacakan naskah pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam upacara bendera tersebut. Ilham juga mengingatkan, KPU masih akan menghadapi gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan digawangi oleh Biro Hukum dan Biro Teknis dan Hupmas. Untuk itu, seluruh komponen KPU harus mensupport tahapan ini, mengingat tahapan ini akan dilaksanakan begitu libur Lebaran 2019 usai. (Hupmas KPU RI Arf/Foto: Dosen)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan hasil audit Laporan Dana Kampanye (LDK) peserta pemilu 2019, partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden (TKN 01 dan BPN 02) serta calon perseorangan, di Gedung KPU, Jumat (31/5/2019). Penyerahan hasil audit LDK ini sebagai tindaklanjut dari laporan dana kampanye yang sebelumnya telah diserahkan oleh masing-masing peserta pemilu diakhir masa kampanyenya. Turut hadir dan juga mendapat penyerahan hasil audit LDK, Bawaslu RI. Ketua KPU Arief Budiman dalam penjelasannya mengatakan bahwa KPU sebelumnya telah menerima hasil audit dana kampanye dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk. Untuk Pemilu 2019, total ada 18 KAP yang turut serta memeriksa dana kampanye masing-masing peserta pemilu yang batas akhir pemeriksaan adalah 31 Mei 2019. “Selanjutnya nanti akan kita berikan kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon dan partai politik,” ujar Arief. Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari melanjutkan bahwa LDK yang diserahkan kepada masing-masing partai politik berupa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang meliputi berapa jumlah dana yang diterima dan dikeluarkan. Menurut Hasyim LDK yang disampaikan KPU RI untuk tingkatan pusat, sementara untuk tingkat lainnya kewenangan dari KPU dimasing-masing daerah. Adapun hasil audit yang telah diberikan oleh KAP, nantinya oleh KPU akan dilihat ulang, dikaji kembali untuk melihat tingkat kepatuhan dari masing-masing peserta pemilu. Apabila ditemukan pelanggaran maka sesuai ketentuan Undang-undang (UU) dapat dikenakan sanksi administrasi. “Kalau ada peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan bagaimana, tentu saja kalau peserta pemilu potensial punya calon terpilih maka calon terpilihnya tidak akan ditetapkan. Tapi ini hanya berlaku untuk peserta pemilu partai politik dan calon perseorangan (DPD), kalau pemilu presiden tidak mengatur itu,” tutur Hasyim. “Hasilnya akan diumumkan KPU mulai besok 1 Juni 2019 untuk 10 hari kedepan di website KPU,” tambah Hasyim. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Ottawa, kpu.go.id - Pemerintah Kanada menjadi tuan rumah kegiatan 6th Open Government Partnership yang dihadiri oleh delegasi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dari 79 negara dengan lebih dari 2.000 peserta dari seluruh dunia. Kegiatan ini mengambil tema Inclusion, Participaton and Impact (inklusi, partisipasi dan dampak) yang diselenggarakan di Shaw Center, Ottawa, Kanada 28-31 Mei 2019. Dalam kegiatan ini, KPU mengutus 3 orang delegasi Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim, Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU Sumariyandono serta Kepala Sub Bagian Organisasi, Litbang dan Sistem Pemilu KPU Wahdi Hafizy. Arif Rahman Hakim sendiri berkesempatan menjadi narasumber pada sesi “Taking Advantage of Open Government: Fostering Political Participation, Innovation, Transparency, and Civic Participation” yang dikelola oleh Perludem pada tanggal 30 Mei 2019. Dalam forum tersebut, KPU menyampaikan inovasi yang telah dilakukan dalam mendukung Open Government Indonesia khususnya dalam Penyelenggaraan Pemilu. Dalam presentasinya, Arif memulai dengan menyampaikan kerumitan pemilu di Indonesia dari sisi jumlah pemilih, jumlah badan penyelenggara, sistem pemilu dan distribusi logistik. Mengutip dari bbc.com, disampaikan bahwa pemilu di Indonesia adalah Pemilu paling rumit di dunia dan Pemilu dengan pemilih terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari. Pada kesempatan itu juga diuraikan beragam sistem informasi yang digunakan dalam proses pemilu, seperti Sistem Informasi Verifikasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Daerah Pemiihan (Sidapil), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Proses Lelang melalui LPSE dan Publikasi produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Khusus Situng dijelaskan secara detil prosesnyamulai dari pemindaian dan entry setiap dokumen yang dimulai dari formulir C1 di tingkat TPS sampai dengan formulir di tingkat nasional. Seluruh sistem informasi yang digunakan oleh KPU merupakan upaya dalam rangka membuat Pemilu di Indonesia lebih transparan, terbuka dan akuntabel. Juga disampaikan inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemilu. Setidaknya ada 5 hal yang ditekankan dalam upaya ini, pertama uji publik regulasi yang akan dikeluarkan, kedua, pelaksaaan debat calon presiden dan wakil presiden, ketiga, Rumah Pintar Pemilu, keempat, Call Center KPU dan kelima, Relawan Demokrasi.  Di akhir presentasi, Arif menyampaikan capaian dari upaya yang telah dilakukan yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang dibuktikan dengan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu Tahun 2019. Berkurangnyajumlah sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (M), dan meningkatnya keakuratan dalam pengambilan keputusan. Peserta yang hadir dalam sesi ini mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia dan berharap setiap negara yang berpartisipasi dalam OGP Summit dapat belajar dari Indonesia dalam proses penyelenggaraan pemilu. (wh/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merampungkan dan menetapkan Hasil Rekapitulasi Suara Nasional pada Pemilu 2019, Selasa 21 Mei 2019. Pada prosesnya hasil penetapan suara untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini seiring sejalan dengan hasil penghitungan secara real count melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang proses pindai (scan) formulir C1 telah mencapai 96,42%. Hal tersebut terungkap pada diskusi yang digagas Kawal Pemilu Jaga Suara 2019 (KPJS), Rabu (29/5/2019). Hasil tabulasi suara melalui kawalpemilu.org terhadap 777.332 TPS (95.10%) mendapati angka yang sama dengan rekapitulasi manual KPU serta Situng. “Ini menunjukkan penetapan hasil oleh KPU dapat dipercaya. Kita tidak perlu ragu dengan yang telah ditetapkan KPU karena sudah menunjukkan kemurnian suara rakyat,” ujar Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay. Hadar memastikan bahwa proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPJS ini independen dan melibatkan relawan yang berada di puluhan ribu TPS, yang mengamati proses penghitungan suara sebelum mengambil foto C1 baik plano maupun Salinan. Sementara itu Anggota KPU RI Viryan mengapresiasi KPJS Netgrit yang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi secara mandiri dan mempublikasikan hasil akhir kepada publik. Adanya kesamaan hasil antara rekap nasional, situng dan rekap milik KPJS menurut dia adalah bentuk akuntabilitas yang telah dilakukan setiap instansi. Viryan kembali menegaskan bahwa untuk Situng, hanya dibuat sebagai alat bantu yang bersifat sementara, yang memberikan akses kepada seluruh pihak (baik peserta pemilu ataupun masyarakat umum) mengetahui hasilnya.  “Kami bersyukur semoga masih ada lagi lembaga - lembaga pemantau pemilu yang lain, juga melakukan hal yang sama sehingga akuntabilitas pemantau dapat disampaikan ke publik untuk melengkapi hasil akhir pemilu 2019,” tambah Viryan.(hupmas kpu ri JAP/foto: ieam/ed diR)  

Jakarta, kpu.go.id – Sidang gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK) akan mulai berlangsung pada Juni 2019. Disaat hampir bersamaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perubahan keanggotaan, disejumlah daerah, kab/kota maupun provinsi. Menyikapi situasi ini Ketua KPU RI Arief Budiman meminta kepada daerah dengan kepengurusan dan keanggotaan yang baru dilantik untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka diminta untuk cepat beradaptasi, menyesuaikan diri untuk siap bersidang di MK, khususnya menyangkut berkas pendukung. “Walau bersidang di MK bukan soal menang kalah atau soal salah benar, tapi soal harga diri kita, soal akuntabilitas kita, soal tanggung jawab kita. Kalau kita kalah itu artinya anda bekerja dengan cara yang salah. Maka di MK itu forum untuk menunjukan tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara,” ujar Arief saat saat melantik 50 anggota KPU kabupaten/kota di Maluku Utara 2019-2024 di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (28/5/2019). Meski dilantik setelah rekapitulasi perolehan suara ditetapkan, anggota yang baru dilantik tetap dituntut bertanggung jawab atas gugatan yang diajukan. "Walaupun ada yang katakan pak itu warisan anggota yang lama, tidak siapapun yang ada di KPU dialah yang bertanggung jawab,” tutur Arief. Diluar itu, sebagaimana biasa Arief berpesan agar anggota yang baru dilantik dapat bekerja dengan memegang empat prinsip utama yakni transparan, berintegritas, solid dan profesional. Untuk diketahui 50 anggota KPU kab/kota di Maluku Utara yang dilantik berdasarkan Keputusan KPU Nomor 997-1006/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2019 terdiri dari 10 Kab/Kota diantaranya Kabupaten Kelupauan Sula, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)