Berita Terkini

Berau, kpu.go.id - 13 Hari lagi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kewajibannya, yakni memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik untuk suksesnya gelaran untuk yang pertama kali nya Pilkada serentak di Indonesia.Salah satu faktor utama penunjang suksesnya Pilkada yakni kebutuhan logistik di daerah tersebut, penyediaan logistik mempunyai peran penting dalam jalannya proses pemilihan di suatu daerah meskipun tidak termasuk dalam tahapan utama pemilihan.Didalamnya terdapat dua proses, yakni penyediaan dan distribusi dimana masing-masing prosesnya membutuhkan perhitungan yang matang dari KPU selaku penyelenggara, apabila KPU telah selesai dengan penyedian barang, maka KPU perlu memetakan prioritas daerah distribusi barang tersebut, daerah prioritas diputuskan berdasarkan jarak dan tingkat kesulitan yang ditempuh untuk tiba disana.Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik saat sambutannya pada kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi logistik Pilkada se-Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kamis (26/11)."Kita harus dapat memetakan daerah prioritas saat pelaksanaan distribusi logistik, prioritas pertama adalah dengan mengirim logistik ke tempat yang paling sulit di jangkau di daerah tersebut, kemudian lanjut ke prioritas kedua yakni daerah yang lokasinya masih menengah dan distribusi terakhir yakni ke daerah yang tempatnya ada tengah perkotaan," terang Husni.KPU RI pada perencanaannya menargetkan pada tanggal 1 Desember, logistik pemilu sudah berjalan dari masing-masing kantor KPU menuju ke kecamatan, bahkan apabila memungkinkan bisa langsung disitribusikan dengan catatan telah berkordinasi dengan Panwas selaku mitra kerja penyelenggara dan pihak keamanan."Pengukuran waktu distribusi itu sangat penting sekali, karena nya perlu di lakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, yang paling penting adalah bagaimana H-1 semua kebutuhan logistik, sudah ada di TPS," tegas Husni.Husni melanjutkan, bahwa selain soal waktu, pertimbangan transportasi yang akan digunakan pada proses pendistribusian harus di perhitungkan pula oleh KPU, mereka diharapkan dapat memperhitungkan kondisi cuaca dan demografi dalam peta wilayah distribusinya, sebab tidak menutup kemungkinan terdapat daerah yang sebelumnya bisa dijangkau melalu jalur laut atau darat dikarenakan faktor cuaca jadi menjadi terhalang sehingga menyebabkan keterlambatan distribusi. Rapat Kordinasi dan Evaluasi Logistik Pilkada se-Provinsi Kalimantan Timur diikuti oleh tiga hingga lima orang perwakilan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada, selain itu hadir pula, unsur pimpan daerah, komisi II DPRD Provinsi serta unsur keamanan yakni polisi dan TNI. (dam/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Berau, kpu.go.id - Jelang Pilkada 9 Desember mendatang, 9 wilayah di Provinsi Kalimantan Timur akan ikut meramaikan pesta demokrasi.KPU RI menargetkan pada tanggal 1 Desember kebutuhan logistik pilkada sudah berangkat dari masing-masing kantor KPU daerah menuju ke kecamatan.Dalam rangka memenuhi target itu Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menghadiri sekaligus membuka rapat kordinasi dan evaluasi logistik yang diadakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan menghadirkan daerah kabupaten/kota di wilayah itu yang melaksanakan Pilkada.Dari sembilan wilayah tersebut proses pengadaan logistik khususnya cetak surat suara sebagian telah selesai dilaksanakan dan telah tiba di kantor kabupaten bahkan selesai dilakukan proses sortir dan pelipatannya, hanya terdapat beberapa daerah seperti mahakam ullu yang belum selesai dilakukan proses sortir dan lipat surat suara.Mengulang kesuksesan Pilpres dan Pileg lalu dengan angka 98,6% data scan C1 yang ter publikasi dalam waktu 7 hari, Husni mengharapkan rekan-rekan di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada dapat menyelesaikan proses scan C1 secepatnya sehingga dapat segera dipublikasikan kepada masyarakat luas.Terkait proses distribusi, Husni mengingatkan kepada seluruh komisioner KPU Kabupaten/Kota yang hadir untuk memastikan ketersediannya, bahkan, ia menegaskan untuk para anggota KPU agar dapat stand by di lokasi yang paling sulit di wilayahnya masing-masing untuk memastikan ketersediaan logistik pilkada."Saya minta anggota KPU atau sekretaris mengunjungi wilayahnya yang paling sulit dijangkau, kalau bisa tinggal-tinggal lah dulu disana, untuk pastikan logistik sampai dengan aman," tegas HusniSelain membuka rapat kordinasi, Ketua KPU turut menyaksikan penyerahan Perlengkapan, Personil dan Dokumen (P2D) dari KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada Provinsi Kalimantan Utara yang diserahkan langsung oleh masing-masing Ketua Provinsi itu.Menurut sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur, Syarifuddin Rusli, penyerahan P2D adalah bentuk akhir dari pemekaran Provinsi Kalimantan Utara khusus bagi KPU."P2D merupakan bentuk penyerahan Perlengkapan, Personil dan Dokumen yang dulu nya dipegang oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan pemekaran maka kita serahkan kepada Provinsi Kalimantan Utara,"Perlengkapan dimaksud disini ialah perlengkapan kantor dan proses administrasi yang selama ini digunakan di 5 kabupaten/kota yang dulu di bawah Provinsi Kaltim diserahkan kepada KPU Provinsi Kaltara, sedangkan personil dimaknai dengan tunduk dan patuhnya seluruh personil yang dahulu di bawah KPU provinsi Kaltim kini kepada Provinsi Kaltara dan terakhir ialah penyerah seluruh dokumen Pemilu 5 daerah tersebut kepada Provinsi induknya sekarang. (dam/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Seluruh data dan informasi pada sistem informasi tahapan pilkada (SITaP) pada dasarnya penting, namun perlu diperhatikan ada beberapa data yang paling banyak akan diakses dan diinginkan oleh stakeholder, Selasa (25/11).“Informasi tahapan pencalonan meliputi daftar riwayat hidup, partai politik pendukung, visi misi pasangan calon pekerjaaan dan status pasangan calon, informasi hasil pemilihan serta informasi sengketa pemilihan adalah beberapa data yang intensitasnya cukup banyak diminta oleh publik, “ ujar Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sigit Joyowardono.Hal tersebut diungkapkan Sigit dalam acara rapat konsolidasi dan pemantapan peran sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta operator Sitap dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.Sigit juga mengharapkan dengan keberadaan SITaP dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai seluruh tahapan Pilkada tahun 2015.“Dengan adanya SITaP, dapat dijadikan sebagai sarana bagi penyelenggara pemilu untuk menyampaikan data dan informasi yang update mengenai pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah” jelas Sigit.Dalam kesempatan tersebut sigit juga menjelaskan bahwa data yang dimasukan kedalam SITaP haruslah valid dan sudah melalui proses verifikasi dan ketetapan dari masing-masing KPU di daerah.“Data-data yang dimasukan kedalam SITaP adalah data resmi yang digunakan dalam proses pemilihan dan validitas datanya sudah melalui verifikasi dan persetujuan pejabat berwenang, jangan sampai data-data yang dimasukan kedalam SITaP menurut alam fikiran masing-masing,” ingat Sigit.Sementara itu, terkait dengan logistik Pilkada yang pada tahap ini memasuki masa distribusi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Arif Rahman Hakim, mengingatkan untuk melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.“Saya ingatkan untuk logistik bisa tersalurkan tepat pada waktunya nanti,” pungkas Arif.Rapat koordinasi hari ke-2 ini membahas isu-isu aktual terkait penyelenggaraan tahapan Pilkada 2015. Termasuk di dalamnya membahas logistik, keuangan, pemungutan dan penghitungan suara dan lainnya. Rapat diikuti oleh seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2015. (ajg/ook/red. FOTO: ook/humas)

Depok, kpu.go.id- Penyandang disabilitas yang ikut dalam Sosialisasi Pemilihan Walikota dam Wakil Walikota Depok Tahun 2015 juga melakukan simulasi pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Simulasi yang diselenggarakan oleh KPU ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana pelayanan yang diberikan dalam melayani pemilih berkebutuhan khusus ini, Selasa (24/11)Sejumlah elemen kelompok disabilitas ikut berpartisipasi dalam simulasi yang digelar di Ruang Teratai, Balai Kota, Jl. Margonda Raya, Depok, Jawa Barat ini. Diantara elemen itu yakni, mulai dari tuna rungu, autis, tuna daksa, kursi roda, tuna netra, dan pemilih disabilitas lainnya.Bapak Mas’at (35) salah satunya. Penyandang tuna daksa ini mengaku senang dengan adanya simulasi ini. Dengan adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses, mempermudah mereka menyalurkan hak suaranya.“Ini mempermudah, jadi hak kita tersalurkan. Setiap pemilu saya juga selalu ikut, mulai dari Pilpres dan Pileg,” ungkapnya.Ia juga berharap, dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok ini dapat menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan sarana dan prasarana khusunya bagi masyarakat penyandang disabilitas.“Harapannya bisa mensejahterakan masyarakat Depok dan penyandang pun dapat lebih diperhatikan,”harapnya (ook/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Depok,kpu.go,id- Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai hak yang sama dalam menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (24/11), melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan yang maksimal khususnya kepada kelompok pemilih disabilitas ini.Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menyebutkan, salah satu upaya KPU dalam melayani pemilih disabilitas ini ialah untuk pertama kalinya di dalam formulir hasil penghitungan suara (Form C1) memuat jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dan juga hadir dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)"Ini tidak lain agar kita punya informasi yang lebih lengkap dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pilkada kita lebih lanjut kedepannya," sebut HadarHal lainnya yaitu, KPU juga sudah menyiapkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jika diperlukan bantuannya oleh pemilih disabilitas jika memang benar membutuhkan seorang pendamping. Selain itu, di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga tercantum berapa pemilih disabilitas yang terdaftar, sehingga petugas bisa mengantisipasi hal tersebut.“Bapak atau Ibu punya hak untuk menentukan sendiri pendampingnya, boleh bawa dari rumah. Silahkan dipilih untuk kelancaran dan keamanan. Kalau tidak ada atau merasa perlu, sampaikan saja kepada petugas KPPS, nanti tinggal membantu apa yang Bapak Ibu inginkan, “jelas Hadar. “Kalau memang perlu dicoblosin, atau tidak bisa seperti tuna daksa misalnya, nanti akan dicobloskan, nah yang bersangkutan atau yang mencobloskan itu harus mengisi form pernyataan atau form C3,” sambungnya.Hal tersebut dikatakan Hadar saat menjadi pembicara dalam Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 bagi pemilih disabilitas yang digelar oleh KPU RI dan KPU Kota Depok bekerja sama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) di Ruang Teratai, Balaik Kota, Jl. Margonda Raya, Depok, Jawa Barat.Peserta sosialisasi yang berjumlah lebih dari 150 orang tersebut, berasal dari berbagai elemen kelompok penyandang disabilitas, mulai dari tuna rungu, autis, tuna daksa, kursi roda, tuna netra dan pemilih disabilitas lainnya.Senada dengan Hadar, Titik Nurhayati, Ketua KPU Kota Depok mengungkapkan, dalam memberikan pelayanan yang maksimal, pihaknya telah memberikan arahan kepada KPPS untuk membuat TPS yang ramah bagi penyandang diasbilitas. Selain itu, KPU juga sudah menyiapkan template surat suara yang jumlahnya sama dengan total TPS yang ada di Kota Depok.“Kami sudah melakukan bimbingan teknis dengan KPPS, untuk ditekankan bagaimana memperhatikan dalam proses pemungutan suara, untuk bilik, kotak suara, serta TPS aksesibel untuk teman-teman disabilitas. Karena terkadang kotak agak ketinggian, KPPS akan memposisikan kotak agak miring, jadi penyandang disabilitas bisa lebih mudah memasukan surat suara,”kata Titik.Titik juga menghimbau kepada para peserta untuk mencermati visi misi para calon walikota dan wakil walikota Depok Tahun 2015 dengan menyaksikan debat yang akan digelar pada Kamis, 26 November dan 3 Desember 2015.“Silahkan dipelajari visi, misi dan programnya,”pungkasnya.Selain Hadar, bertindak sebagai narasumber, Ketua Umum  PPUA Penca Ariani. Selain itu hadir pula Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Endun Abdul Haq, Komisioner KPU, Panwaslu dan Unsur Muspida Kota Depok, serta tamu undangan lainnya. (ook/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Blitar,kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pendidikan pemilih pemilihan kepala daerah untuk satu pasangan calon. Sosialisasi ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan masyarakat yang wilayahnya hanya memiliki satu pasangan. KPU Goes to Community adalah salah satu bentuk pendidikan pemilih yang dirancang oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kelompok sasaran dari program ini adalah para pemilih pemula, pra pemilih, keagamaan, pemilih perempuan dan kelompok marginal/penyandang disabilitas. KPU Goes to Community dilakukan di Kampung coklat yang berlokasi di Jalan Banteng Blorok 18, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu (22/11) . Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro mengajak para petani coklat di Kabupaten Blitar untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada serentak ini dan dapat mencari pemimpin untuk di daerahnya.“Kenapa harus pemilu? Kenapa harus Pilkada? Karena semua orang ingin jadi bupati, jadi pemimpin. Karena pemimpin itu penting yang lebih penting yaitu orang yang bisa memimpin kita. Karena kedudukan itu tidak boleh sembarang orang. Kenapa tidak boleh?, Karena untuk jadi pemimpin tidak boleh diserahkan kepada sembarang orang?”, Ujar Juri.Lanjut Juri dengan menunjukkan contoh surat suara untuk pilkada calon tunggal, “Kalau calon tunggal dalam pilkada ini , kita seperti meminta pendapat anda disuruh memilih setuju atau tidak setuju. Nanti akan dihitung yang memilih setuju berapa, yang tidak setuju berapa. Kalau tidak setuju nanti pilkada diulang tahun 2017. Blitar ini 1 dari 3 daerah di indonesia yang ada calon tunggalnya yaitu di Blitar, Tasikmalaya dan Timur Tengah Utara di NTT”. Hal itu dikatakan Juri saat menjadi pembicara dalam kegiatan "KPU Goes to Community" bersama komunitas petani coklat. Sosialisasi Pendidikan pemilih yang mengundang komunitas masyarakat petani coklat ini diikuti sangat antusias, diihat dari beberapa pertanyaan yang mereka ajukan. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Fitri dari Komunitas Petani Coklat menanyakan, “Misalnya Kalau pemilu 2015 ini banyak pemilih yang tidak setuju dan mundur ke 2017 terus siapa yang memimpin?”. “Kalau menurut UU harus ada kepala daerah, dan harus dipilih oleh pilkada. Jika belum terpilih dalam hasil pilkada harus ada  penjabat bupati/ penjabat gubernur (Plt) dan tetap ada kepala daerahnya namun ditunjuk oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan struktural”, Jawab JuriAcara yang dihadiri oleh Kapolres Kabupaten Blitar, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur dan Komisioner KPU Kabupaten Blitar, dan Komisioner KPU RI yaitu Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiansyah yang sebelumnya hadir pada acara simulasi pemungutan suara di Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar juga  menyempatkan turut hadir untuk memantau secara langsung KPU Goes To Community  ini. (tdy/red. FOTO KPU/tdy/hupmas)