Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi memulai proses pencetakan perdana logistik surat suara Pemilu 2019, di DKI Jakarta, Jawa Timur serta Sulawesi Selatan, Minggu (20/1/2019). Di Jakarta pemantauan proses produksi perdana dilaksanakan di dua konsorsium, PT Gramedia Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Selatan serta PT Aksara Grafika Pratama di Cakung Jakarta Timur.Monitoring dipimpin langsung Komisioner KPU Ilham Saputra, didampingi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam serta Direktur Politeknik Media Kreatif Purnomo Ananto.Dikedua tempat tersebut, Ilham Saputra berkesempatan menekan tombol tanda dimulainya proses produksi surat suara. Rombongan selanjutnya berkesempatan untuk melihat proses pencetakan surat suara juga melakukan proses control kualitas (quality control) atas hasil cetak yang telah dilakukan.Disela proses pemantauan, Ilham menyebut bahwa kegiatan yang dilakukan serentak di tiga provinsi ini (Jakarta, Jawa Timur serta Sulawesi Selatan) adalah bentuk transparansi KPU sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat bahwa proses cetak surat suara untuk pemilu telah dimulai. Menurut dia penting bagi masyarakat mengetahui informasi terkait dimulainya proses produksi surat suara ini agar terhindar dari berita bohong (hoaks). Apalagi sebelumnya sempat beredar hoaks terkait surat suara yang dikhawatirkan menggerus kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara.“Jadi hari ini kita sampaikan bahwa surat suara perdana dicetak. Maka tidak benar kalau ada yang menyebut sudah ada surat suara yang diproduksi diluar negeri apalagi sudah tercoblos. Saya tegaskan seluruh surat suara dicetak didalam negeri,” tegas Ilham.Ilham juga berharap kesadaran masyarakat terhadap proses awal produksi surat suara juga membuat proses produksi bisa terawasi secara bersama. Apalagi bersama diketahui produksi surat suara sendiri dibatasi hanya selama 60 hari. “Saya kira dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan percetaka, kami optimis percetakan selama 60 hari bisa sesuai target,” tambah Ilham.Sebagaimana diketahui PT Gramedia Jakarta yang pertama dikunjungi merupakan satu dari enam konsorsium yang bertugas mencetak surat suara pemilu 2019. Dari konsorsium yang terdiri dari 9 perusahaan ini, total surat suara yang dicetak sejumlah 292.019.984 lembar (31,07 persen) dan diperuntukkan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat serta Sulawesi Selatan. “Dengan nilai kontrak Rp193.635.812.200 atau 32,09 persen dari total nilai kontrak,” jelas Ilham.Adapun untuk konsorsium kedua yang disambangi, Ilham menyebut bahwa PT Aksara Grafika Pratama jumlah surat suara yang diproduksi mencapai 68.176.374 lembar (7,25 persen). Dan diperuntukkan untuk surat suara pemilu di Provinsi Banten serta Lampung. “Dengan nilai kontrak Rp36.939.634.064 atau 6,12 persen dari total nilai kontrak,” tambah Ilham.Sebagaimana diketahui total keseluruhan surat suara yang diproduksi untuk kebutuhan Pemilu 2019 mencapai 939.879.651 lembar. “Kalau sama-sama kita lihat, tadi surat suara yang diproduksi ada sampel yang diambil untuk dicek apakah sudah memenuhi klasifikasi yang tertuang dalam kontrak. Jadi gambar, warna harus sesuai,” lanjut Ilham.Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dalam kesempatan itu memastikan proses pengawasan melekat akan dilakukan Bawaslu disetiap perusahaan percetakan yang memproduksi surat suara Pemilu 2019. Pengawasan dilakukan baik dalam bentuk kualitas hasil cetak maupun jumlah. “Pengawasan dalam produksi seperti itu, karena satu suara pun tidak boleh lebih keluar dari setiap perusahaan percetakan,” kata Fritz.Anggota DKPP Alfitra Salam singkat menyebut kehadirannya turut serta memantau proses produksi perdana surat suara Pemilu 2019 adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KPU benar telah berjalan. Menurut dia sebagai lembaga pengawas penyelenggara pemilu, pihaknya hanya menerima laporan apabila ada etik yang dilanggar oleh KPU maupun Bawaslu. “Dengan ini kita sama-sama melihat bahwa proses produksi sudah benar dilakukan,” kata Alfitra. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Makassar, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara serentak memulai proses produksi surat suara untuk Pemilu 2019, di DKI Jakarta, Jawa Timur serta Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dimulai di minggu keempat Januari ini sekaligus membantah berita bohong (hoaks) yang sebelumnya beredar bahwa telah ada surat suara yang diproduksi di China dan 7 kontainer jumlahnya telah tercoblos dan tiba di Jakarta."Alhamdulillah pagi hari ini, kita diperkenankan melakukan cetak perdana surat suara untuk Pemilihan Umum 2019, tanggal 20 Januari bukan tanggal 2 Januari,” ujar Viryan saat melakukan monitoring PT Adi Perkasa di Makassar, Minggu (201/1/2019).Viryan melanjutkan, bahwa dengan tersosialisasinya proses cetak perdana surat suara pemilu ini secara tidak langsung juga membuat kabar yang sebelumnya membuat gempar masyarakat itu menjadi tidak relevan.Viryan pun berharap, kedepan masyarakat tetap waspada dengan hadirnya berita bohong lanjutan, terutama yang mendiskreditkan penyelenggara dengan pemilih.Sementara itu Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengapresiasi langkah KPU melibatkan masyarakat dalam tiap proses tahapan Pemilu 2019, khususnya pada proses pencetakan perdana surat suara Pemilu 2019.Dia berharap masyarakat semakin percaya dengan KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu dan DKPP sendiri akan selalu mengingatkan jajaran penyelenggara untuk bekerja sesuai dengan prinsip dan aturan yang ada."DKPP mengajak masyarakat tidak mudah percaya dengan hoaks tapi percayalah dengan penyelenggara (KPU dan Bawaslu). Dan DKPP akan selalu mengingatkan teman-teman penyelenggara untuk bekerja dengan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku,” tambah Muhammad.Untuk diketahui PT Adi Perkasa Makassar sendiri merupakan satu-satunya pemenang lelang non konsorsium yang akan mencetak surat suara sebanyak 77.054.270 lembar untuk kebutuhan pada 9 Provinsi yakni, Kep. Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua. (hupmas kpu ri dam/foto: yos/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Transparansi menjadi hal penting yang terus dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjaga kepercayaan publik.Salah satu bentuk dari transparansi tersebut menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang nantinya akan digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi serta penetapan hasil Pemilu.Untuk itu, siang ini, Jumat (18/1/2019) KPU menggelar sosialisasi Situng yang dihadiri sejumlah stakeholder termasuk peserta pemilu baik Partai Politik maupun tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dan 02."Ini cara KPU ntuk menunjukan kerja-kerja kepemiluan yang transparan, profesional, berintegritas dan berkualiitas. Jadi pemilu ini akan diercaya publik, bagian pentingnya kan itu, publik harus dibangun kepercayaannya sejak penyelenggara direkrut, prosesnya dijalankan, sampai hasilnya ditetapkan,” ungkap Ketua KPU, Arief Budiman di Ruang Sidang Utama, Gedung KPU, Jakarta.Melalui Situng nantinya masyarakat dapat mengetahui hasil penghitungan suara secara detail mulai dari tingkat paling bawah yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai tingkat nasional.“Dengan proses yang transparan maka kepercayaan publik akan tumbuh, biasanya jika kepercayaan tumbuh maka hasilnya bisa diterima siapapun, kalau hasilnya bisa diterima maka tidak ada konflik," pungkasnya. (hupmas kpu bil/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Setelah menuntaskan proses produksi kotak dan bilik suara untuk Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini bersiap untuk memulai proses produksi logistik lainnya yakni surat suara.Persiapan proses produksi surat suara sendiri dilakukan KPU dengan terlebih dahulu menggelar Rapat Koordinasi terbuka bersama sejumlah stakeholder dan pihak penyedia di Ruang Sidang Utama, Gedung KPU, Jakarta, Jumat (18/1/2019).Melalui kesempatan tersebut, Ketua KPU, Arief Budiman menegaskan komitmen keterbukaan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pengadaan logistik."Seluruh proses untuk logistik sangat transparan dan terbuka kita ingatkan penyedia jangan pernah bermain main soal anggaran. KPU tidak pernah minta uang Rp1 pun atas pekerjaan pengadaan logistik. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ini atas perintah pak Arief Budiman itu bohong saya pastikan tidak ada saya tidak pernah perintahkan yang begitu-begitu,” tegas Arief.Selain itu, pria kelahiran Surabaya itu menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menghemat anggaran pengadaan surat suara sebesar 32,57 persen dari pagu anggaran dan 30,86 persen dari HPS.Proses produksi surat suara sendiri rencananya akan dimulai dalam waktu dekat dan tersebar pada tiga titik yakni Jakarta, Jawa Timur, dan Makassar. “Ini supaya semua pihak yang memang punya kompetensi untuk ikut memantau melihat memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai ketentuan Undang-undang (UU),” pungkasnya (hupmas kpu Bil/foto: Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman resmi membuka kegiatan Debat Pertama Calon Presiden-Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019, Kamis (17/1/2019). Mengenakan batik cokelat, Arief dengan gagah mengajak masyarakat untuk menikmati jalannya debat yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat memahami dan menjadikan paparan debat sebagai referensi saat menggunakan hak pilih.“Debat ini tidak hanya penting dan strategis bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden  tetapi juga pemilih yang berdaulat, pemilih akan memiliki kesempatan yang luas untuk memahami dan menjadikan pemaparan calon presiden dan wakil presiden sebagai salah satu referensi penting saat menggunakan hak konstitusionalnya pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019,” ucap Arief di Hotel Bidakara Jakarta.Sebelumnya Arief mengatakan bahwa pelaksanaan debat kali ini terasa istiwewa karena menjadi sejarah baru dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Yang untuk pertama kalinya menyelenggarakan kampanye debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bersamaan dengan gegap gempitanya kampanye pemilu legislatif. “Dan masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan yang sama untuk memaparkan visi-misi, program mereka secara mendalam tentang Hukum, HAM, Korupsi dan terorisme,” kata Arief.Di akhir sambutan Arief menyebut strategisnya debat bagi cita-cita mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. “Berdebat itu biasa, perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam demokrasi, debat yang bermanfaat, pemilih berdaulat negara indonesia kuat,” tutupnya.Sebagai informasi, debat pertama mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme dan berlangsung selama enam segmen mulai dari segmen pertama penyampaian visi dan misi ; segmen kedua pendalaman visi dan misi terkait tema Hukum dan HAM; segmen ketiga pendalaman visi dan misi terkait tema Korupsi dan Terorisme; segmen keempat debat dan saling bertanya tema Hukum dan HAM; segmen kelima debat dan saling bertanya tema Korupsi dan Terorisme; dan segmen terakhir closing statement.Debat berikutnya akan kembali diselenggarakan KPU pada Minggu (17/2/2019) mengangkat tema Energi dan Pangan; Sumber Daya Alam  dan Lingkungan Hidup; serta Infrastruktur. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Mulai hari ini, Kamis (17/1/2019), hingga dua hari kedepan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pencatatan dan perekaman data kependudukan kepada warga binaan disemua lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Indonesia.Kegiatan ini bagian dari upaya meningkatkan pencatatan masyarakat yang telah berhak memiliki KTP-el, juga bagi mereka yang mempunyai hak suara di 17 April 2019 nanti.Ketua KPU Arief Budiman yang hadir dalam kegiatan ini menyambut baik kerjasama tersebut dengan mengatakan bahwa relasi yang terbangun lintas kementerian/lembaga ini dapat meningkatkan akurasi hak pilih warga terjamin di hari pemungutan suara nanti. Dengan makin validnya pemilih memiliki KTP-el maka prinsip pemilu pun semakin lengkap. “Karena prinsip pemilu itu terselenggara ketika ada penyelenggara, peserta dan pemilih. Nah hari ini bagian penting dari pemilu (pemilih) dapat dikerjakan dengan baik,” ujar Arief di Lapas Narkotika Kelas IIA Cipinang Jakarta.Arief berharap gerakan serentak yang dilaksanakan disemua lapas se-Indonesia ini juga terus digelorakan hingga ke tiap lini masyarakat. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang memiliki KTP-el sebagai syarat untuk bisa memilih nanti. “Dengan single identity number, penyelenggara juga bisa melayani pemilih dengan baik,” tambah Arief.Dikesempatan selanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap upaya yang dilakukan kementeriannya bekerjasama dengan Kemenkumham dapat merekam warga binaan yang mempunyai hak suara di pemilu nanti. Menurut dia siapapun orangnya maka selama yang bersangkutan memiliki hak untuk mencoblos maka harus diperjuangkan. “Ini hak konstitusional warga negara, siapa saja dilindungi,” ucap Tjahjo.Lebih lanjut Tjahjo berharap dengan adanya perekaman kepada warga binaan di lapas, maka tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2019 nanti dapat tercapai. “Mudah-mudahan taget KPU terwujud,” tambah Tjahjo.Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly menjelaskan latar belakang pihaknya menggelar pendataan dan perekaman identitas warga binaan secara serentak adalah untuk menjaga hak pilih warga di pemilu nanti. Menurut dia, hak warga binaan yang sudah banyak dirampas karena bagian dari hukuman jangan lagi ditambah dengan hilangnya hak politik mereka untuk bisa memilih pemimpin. “Masa kita rampas juga pilihan pemimpinnya, saya kira tidak fair,” tutur Yasonna.Yasonna pun berharap dengan di datanya warga binaan untuk memiliki KTP-el dan bisa memilih, maka kualitas dari pemilu nanti akan lebih baik.Sebelumnya Dirjen Pas, Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami mengatakan dari keseluruhan warga binaan yang ada di Indonesia baru 31 persen yang sudah terdata sebagai pemilih. Sisanya harus belum tercatat sebagai pemilih karena harus terlebih dahulu melakukan pengecekan apakah sudah pernah mendata, merekam atau belum memiliki kartu kependudukan.  Dan melalui kegiatan pencatatan dan perekaman serentak ini dia berharap 69 persen warga binaan yang belum terdata pemilih bisa menggunakan hak suaranya di 17 April 2019 nanti. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)