Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Sosok ibu punya tempat tersendiri dihati setiap keluarga. Perannya dalam menjaga kepercayaan suami, mendidik dan mengasuh putra-putri serta perannya di masyarakat sangat menentukan masa depan bangsa. Berangkat dari besarnya jasa seorang ibu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90 di Kantor KPU RI, Sabtu (22/12/2018).Upacara yang tidak biasa karena diisi dengan nuansa keperempuanan yang kental. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI Nur Syarifah (Inung), pemimpin upacara Lidya Vega hingga para petugas upacara yang mayoritas diisi oleh kaum perempuan.Inung yang membacakan pesan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise memulai sambutannya dengan menceritakan lahirnya PHI berawal dari pergerakan bangsa Indonesia dimana peran perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pada 22 Desember 1928  itu, di Yogyakarta, perempuan telah mengukuhkan semangat untuk mendorong kemerdekaan Indonesia.Inung juga membacakan bahwa hakekat PHI setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia (terutama generasi muda) arti dan makna hari ibu sebagai momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan.Dikesempatan selanjutnya, Inung juga membacakan bahwa peringatan PHI diharapkan juga mendorong pemangku kepentingan memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. “PHI juga diharapkan dapat membawa pengaruh positif bagi peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak dan kemajuan perempuan,” tutur Inung.Diakhir sambutannya menteri, Inung membacakan bahwa perempuan Indonesia masa kini adalah yang sadar dan memahami punya hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Atau sejalan dengan tema PHI 2018, “Bersama Meningkatkan Peran Perempuan dan Laki-laki Dalam Membangun Ketahanan Keluarga untuk Kesejahteraan Bangsa”. “Harapan saya, Peringatan Hari Ibu ke-90 Tahun 2018 dapat mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan,” tutup Inung membacakan.Upacara PHI dilingkungan KPU RI sendiri diawali dengan Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Juga dibacakan sejarah singkat lahirnya Hari Perempuan yang ditetapkan sebagai hari nasional bukan hari libur. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Rapat Kordinasi (Rakor) Persiapan Debat Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2019 menyepakati sejumlah hal penting dalam penyelenggaraannya nanti. Beberapa yang telah dipastikan adalah lokasi debat yang akan berlangsung di Jakarta, selama lima kali dengan tema yang bervariasi.Sebelumnya pada pertemuan antara KPU RI dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, muncul usulan agar lokasi debat berlangsung didua tempat, Jakarta dan Surabaya. “Hari ini bisa kita sepakati jadwal debat pertama 17 Januari 2019, kedua 17 Februari 2019, ketiga 17 Maret 2019, keempat 30 Maret 2019, sedangkan kelima masih ditentukan kemudian karena masing-masing tim pasangan calon akan melihat jadwal,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman saat menggelar konfrensi pers di Ruang Sidang KPU, Jakarta Rabu (19/12/2018).Arief juga menyampaikan kesepakatan lain dari hasil rakor, terkait tema untuk masing-masing debat.  Tema tersebut meliputi Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme (debat I), Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (debat 2), Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Budaya (debat 3), Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, Hubungan Internasional (debat 4), Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi, Perdagangan dan Industri (debat 5).Begitu juga dengan urutan debat, dimana pada debat pertama akan menyuguhkan persaingan antara pasangan capres-cawapres, kedua capres, ketiga cawapres, keempat capres, dan kelimacapres-cawapres. “Kami juga sudah tentukan tim pakar, paslon 01 dan 02 sudah mengajukan dua nama dan KPU tiga nama. Sementara moderator baru kita tentukan pada 26 Desember 2018 bersama dengan Bawaslu, media dan tim paslon,” lanjut Arief.Disepakati dan Diapresiasi Dua TimsesSementara itu dua timses paslon 01 dan 02 mengapresiasi langkah KPU yang mengundang mereka untuk membahas bersama persiapan debat capres-cawapres Pemilu 2019. Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima mengatakan ruang yang KPU berikan kepada timses membahas persiapan debat menunjukkan sikap netral penyelenggara dalam menjalankan tahapan pemilu. “Kami diberi kewenangan untuk ikut menentukan tim pakar dan moderator yang sebetulnya itu ranah KPU,” kata Aria.Dia berharap hasil kesepakatan bersama ini dapat menghadirkan proses debat yang berkualitas dan bisa menjadi pedoman masyarakat untuk memilih nanti. “Substansinya debat bisamemberikan banyak hal berkaitan visi misi program calon. Itu cara memberikan penjelasan kepada publik supaya di 17 April nanti masyarakat bisa jernih berikan pilihan,” tambah Aria.Senada dikesempatan selanjutnya Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso mengaku nyaman dengan perlakuan yang diberikan KPU dalam proses persiapan debat ini. Dia merasa ada keleluasaan bagi dua timses untuk ikut bantu memberikan masukan untuk debat yang berkualitas. “Memang betul tadi ada perbedaan tapi ada solusi bersama. Dan KPU memberi keleluasaan kepada kami untuk memberi usulan,” kata Priyo.Priyo juga berharap agar konsep debat yang telah disepakati dapat memberikan suguhan menarik bagi masyarakat. Dan menghindari cara-cara debat yang tidak bernilai dan menjadi contoh buruk bagi bangsa. Jangan sampai dua pemimpin saling tuding, dan ternyata usulan ini disambut oleh teman-teman 01 dan KPU supaya nanti format debat yang saling menghormati. Karena bagaimana pun dua pasangan calon ini adalah calon pemimpin lima tahun kedepan,” pungkasnya. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Hingga Desember 2018, persiapan penyelenggaraan pemilu masih berjalan sesuai dengan rencana. Komponen penyelenggara, anggaran dan logistik, dilaporkan tercukupi dan siap untuk menyukseskan Pemilu Serentak pertama di Indonesia.Ketua KPU RI Arief Budiman melaporkan, untuk penyelenggara, kesiapan personel ditingkat pusat, provinsi dan kab/kota dipastikan lengkap dan siap bertugas. Sedangkan untuk PPK dan PPS, pria 44 tahun mengakui adanya petugas adhoc yang mengundurkan diri atau harus digantikan karena meninggal dunia. “Tapi pada prinsipnya tidak ada bermasalah, jadi semua siap,” ujar Arief di acara Refleksi Akhir Tahun 2018 KPU RI, di Jakarta, Selasa (18/12/2018).Untuk anggaran, pria 44 tahun mengatakan bahwa dukungan finansial sejauh ini pun tidak masalah. Dan untuk 2019, KPU telah meminta Kementerian Keuangan untuk menyediakan anggaran sejak Januari. “Karena biasanya anggaran kita sudah disiapkan, dirancang, tapi untuk kegiatan baru ada pada Februari atau Maret,” tutur Arief.Adapun untuk logistik, Arief pada kesempatan itu juga menjelaskan bahwa sebagian (kotak dan bilik) telah diproduksi dan didistribusikan ke jajaran penyelenggara pemilu di kab/kota. Sementara untuk formulir dan surat suara baru diproduksi pada Januari mendatang. “Maka dari ukuran yang paling sederhana, tiga komponen ini siap. Maka KPU kurang lebih 80-90 persen siap,” lanjut Arief.Diluar itu, Arief juga menjelaskan kesuksesan lembaganya menuntaskan sejumlah tahapan Pemilu 2019 di tahun 2018, mulai dari pendaftaran partai politik, pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih hingga kampanye. Juga disampaikan proses persiapan pemilu di luar negeri dengan mendata para pemilih disana berikut tata cara pemberian hak suara mereka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.Sementara itu Anggota Bawaslu M Afifudin mencatat ada beberapa peristiwa yang terjadi selama 2018 didalam proses kepemiluan di Tanah Air. Seperti sengketa pencalonan partai politik, pencalonan calon perseorangan, proses pemutakhiran data pemilih serta kampanye.Khusus untuk DPT, Afif bersyukur prosesnya bisa tuntas di 15 Desember 2018 lalu, meski proses penetapannya sempat tertunda beberapa kali.Afif pun memberikan komentar terkait sejumlah isu yang mengiringi proses pemilu di Indonesia, khususnya isu-isu yang cukup menyita keringat penyelenggara, seperti halnya kotak suara yang baru ramai akhir-akhir ini.Dikesempatan ketiga, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan bahwa ada dua hal penting yang perlu diperhatikan selama proses pemilu. Keduanya yaitu kepercayaan publik dan legitimasi konstitusional.Titi pada kesempatan itu juga mengingatkan kepada penyelenggara bahwa tantangan kerja di 2019 akan semakin berat. Dan berharap penyelenggara pemilu bisa menahan diri untuk tidak masuk dalam pusara persaingan antar pasangan calon yang menurut dia kerap berupaya menarik-narik penyelenggara untuk ikut terlibat berkomentar di dalamnya. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Sejumlah praktisi kepemiluan internasional yang tergabung dalam Asia Democracy Network (ADN) menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta untuk beraudiensi bertanya tentang pengalaman menyelenggarakan pemilu di Tanah Air.Rombongan yang terdiri dari Esham Salam, Jeffry FK Phang (Persatuan Penduduk Petaling Jaya (MYPJ), Cameron Kang Yau Chuang (majlis perbandaran Seberang Perai), Beverly Joeman (Gabungan Pilihan Raya) serta Lee Heon Yoon (Korea Democracy Foundation) diterima langsung Ketua KPU RI Arief Budiman diruang kerjanya Senin (17/12/2018).Satu persatu pertanyaan pun dijawab dengan jelas oleh Arief. Seperti ketika Esham bertanya tentang cara KPU menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan hasil pemilu. Oleh mantan Anggota KPU Jawa Timur ini, direspon bahwa untuk menjaga kepercayaan maka KPU harus mengedepankan transparansi dan integritas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Sebab dengan dua itu maka masyarakat juga dapat ikut mengawasi jalannya pemilu. “Semua orang juga bisa mengetahui hasil, yang terpercaya,” ujar Arief.Transparansi dilanjutkan Arief tidak hanya seputar tahapan yang dijalankan, tapi masyarakat di Indonesia juga diberikan ruang seluas-luasnya untuk melihat anggaran yang digunakan.Jawaban lugas juga disampaikan Arief saat Beverly Joeman bertanya tentang pendataan pemilih di Indonesia. Pria 44 tahun mengatakan bahwa KPU di Indonesia telah memiliki sistem yang dapat mendeteksi kegandaan pemilih dan memastikan bahwa pemilih menggunakan satu haknya di hari pemungutan suara.Arief juga menegaskan bahwa di Indonesia setiap satu suara sangat diperjuangkan. Termasuk bagi mereka yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa kartu identitas diri ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat. “Hanya dengan menunjukkan identitas, tapi di satu jam terakhir. Dan ketika ada surat suara tersedia. Ketika tidak ada surat suara tersedia maka dia akan mendapat surat pengantar dari TPS untuk mendatangi TPS terdekat yang tersisa surat suaranya,” jelas Arief.Usai berbincang kurang lebih satu jam, pertemuan pun diakhiri dengan penyerahan buku kepemiluan, foto bersama dan tukar cinderamata. (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD) Minggu (16/12/18) di Kota Bekasi dimanfaatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama KPU Kota Bekasi untuk menyosialisasikan dan memberikan pendidikan pemilih kepada warga pemilih.Kegiatan di kawasan Stadion Patriot Candra Baga Kota Bekasi ini juga bagian dari peningkatan partisipasi masyarakat dan mengajak mereka yang belum terdaftar sebagai pemilih untuk segera mengurusnya terutama mengurus identitas kependudukan (KTP elektronik) sebagai syarat memilih nanti.CFD KPU RI bertambah istimewa dengan kehadiran Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang meninjau langsung kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini. Rombongan orang nomor satu di Kota Bekasi kemudian melihat langsung para petugas KPU membaur bersama masyarakat membagi-bagikan bahan sosialisasi seperti leaflet/brosur, stiker, kipas serta permen pemilu.Gelar Games MenarikSementara itu disela sosialisasi, digelar games menarik bagi warga yang hadir. Siapa saja yang membawa dan mampu menunjukkan KTP-el nya maka diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan kepemiluan yang diberikan. Panitia sendiri menyediakan sejumlah souvenir menarik yang dibagikan ke masyarakat setelah mereka berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan, mulai dari kaos, topi, switter,  botol minum hingga jam dinding, serta hadiah utama berupa sebuah handphone.Beberapa pertanyaan yang disampaikan seperti lima surat suara yang digunakan dalam pemilu, kapan dan hari apa pemungutan suara dilaksanakan, nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ada di Pemilu 2019 hingga jumlah anggota legislatif DPR hasil pemilu nanti. (hupmas kpu ri dosen/foto:James/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Sabtu (15/12/2018). Dalam sebuah Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri Bawaslu, DKPP, perwakilan pemerintah, LSM kepemiluan, partai politik maupun tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini terdata pemilih sebanyak 192.838.520 orang. Mereka berasal dari pemilih dalam negeri 190.770.329 orang (laki-laki 95.368.749 orang dan perempuan 95.401.580 orang) serta pemilih luar negeri 2.058.191 orang (laki-laki 902.727 orang dan perempuan 1.155.464 orang). Berita Acara: DPTHP-2 Dalam Negeri  DPTHP-2 Luar NegeriRapat pleno sendiri dibuka Ketua KPU RI Arief Budiman, dilanjutkan Anggota KPU Divisi Data dan Informasi, Viryan yang memandu rekannya yang lain membacakan hasil rekapitulasi daftar pemilih per provinsi secara bergiliran dimulai dari Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Evi Novida Ginting, Ilham Saputra hingga Hasyim Asy'ari. Disetiap provinsi yang selesai dibacakan hasil rekapitulasinya, baik KPU provinsi maupun Bawaslu provinsi yang hadir kemudian dikonfirmasi hasil rekapitulasi daftar pemilihnya dan memberikan persetujuannya. Bawaslu dan Peserta Pemilu Setuju DPTHP-2Sementara itu usai menuntaskan seluruh rekapitulasi daftar pemilih tiap provinsi, Ketua KPU Arief Budiman kemudian membuka ruang bagi seluruh peserta rapat yang hadir untuk menyampaikan pendapatnya terkait DPTHP-2 yang telah dibacakan. Baik Bawaslu, perwakilan pemerintah, maupun peserta pemilu (partai politik maupun tim calon presiden dan calon wakil presiden) intinya sepakat menerima DPTHP-2 sebagai data pemilih Pemilu 2019.  Seperti yang diutarakan Ketua Bawaslu Abhan yang mewakili lembaganya mengapresiasi hasil kerja KPU yang telah menghadirkan data pemilih yang valid untuk pemilu yang berkualitas. Lembaganya mengaku puas dengan kinerja tersebut dan menerima DPTHP-2 meskipun tetap dengan sejumlah catatan. Ada 11 catatan, beberapa di antaranya agar KPU memberikan lampiran Berita Acara (BA) hasil penyempurnaan DPTHP-2 by name by address kepada Bawaslu maupun peserta pemilu. Selain itu Bawaslu meminta KPU tetap menjamin hak pilih warga negara yang ada di lapas, rutan, RS dan panti. Serta segera menyusun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dicatatan yang lain, Bawaslu juga mendorong KPU berkordinasi dengan Dukcapil untuk mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan. Untuk diketahui, penetapan DPTHP-2 ini dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1959/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019. Berita Acara Nomor 316/PL.02.1-BA/01/KPU/XII/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 15 Desember 2018. Serta Berita Acara Nomor 317/PL.02.1-BA/01/KPU/XII/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum  Tahun 2019 Tanggal 15 Desember 2018. (tim hupmas kpu/foto: dosen/ed diR)