Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman bersama Komisioner Ilham Saputra dan Hasyim Asy'ari menerima kunjungan Mufakat Budaya Indonesia (MBI) di Ruang Ketua KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (4/12/2018).Dalam pertemuan tersebut, Koordinator MBI, Radhar Panca Dahana menyampaikan harapan kepada KPU agar memerhatikan persoalan kebudayaan sekaligus mengimplementasikannya dalam regulasi debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2019.Menanggapi hal itu, Arief berterima kasih atas usulan yang disampaikan. Kata pria kelahiran Surabaya itu, persoalan kebudayaan merupakan hal penting yang memang perlu menjadi catatan. “Ahli budaya memang perlu terlibat aktif, maka ruang-ruang ini yang jadi catatan oleh budayawan penting untuk ditangkap oleh capres dan cawapres,” tutur Arief.Arief melanjutkan, persoalan kebudayaan dapat diformulasikan lewat salah satu sesi debat. Sebagaimana diketahui debat sendiri akan diselenggarakan sebanyak lima kali, dan debat yang pertama diselenggarakan pada 17 Januari 2019."Budaya tentu bisa mengambil salah satu sesi di debat itu. Nah, untuk merumuskan isu budaya bisa dua tahap, pertama undang panelis, MBI bisa kirim delegasi yang merumuskan pertanyaan itu, kedua itu moderator, siapa yang akan menyampaikan, saya pikir kami membutuhkan peran MBI,” pungkas Arief. (hupmas kpu bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013 Mahfud MD bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) 2001-2008 Bagir Manan mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, untuk menyampaikan saran serta pemikiran akademik terkait pencalonan perseorangan Anggota DPD dari unsur partai politik pasca putusan MA beberapa waktu lalu. Kehadiran keduanya turut didampingi sejumlah pemerhati kepemiluan dan hukum tata negara di antaranya Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini serta lainnya. Mereka diterima langsung Ketua KPU RI Arief Budiman, serta para Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan serta Hasyim Asy'ari. “Diskusi bersama ini dimaksudkan agar KPU dapat memutuskan jalan terbaik dan pemilu 2019 menghasilkan orang-orang yang sesuai dengan konstitusi. Pilihan-pilihan itu sudah dikaji, namun KPU lah yang akan menentukan pilihan terbaik,” tutur Bagir yang juga sempat menjabat Ketua Dewan Pers 2010–2016. Senada Mahfud yang hadir dengan setelan batik hijau juga mengingatkan KPU untuk segera mengambil keputusan terbaik, mengingat pelaksanaan pemilu yang tersisa empat bulan. Meski dituntut segera namun pria asal Sampang Madura tetap berharap KPU mengambil keputusan independen, karena independennya lembaga ini menurut dia adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. “Induk dari semua hukum itu konstitusi, untuk itu pilihan-pilihan hukum yang problematik tersebut agar opsi pilihannya juga yang paling dekat dengan konstitusi. Kami sudah memberikan masukan-masukan yang spesifik, namun kami juga tetap mendukung apapun keputusan KPU,” ujar Mahfud MD yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu Feri Amsari kembali menjelaskan sejarah dibentuknya DPD sebagai lembaga perwakilan yang diisi oleh orang-orang yang bukan berasal dari latar belakang partai politik (parpol). Putusan MK juga bersifat final dalam menerjemahkan UU dan paling bernilai putusannya, karena aturan tertinggilah yang diterjemahkan oleh MK. Menanggapi masukan-masukan dan diskusi bersama para pakar hukum tata negara tersebut, Arief Budiman mengaku akan terlebih dahulu merumuskan dan mendiskusikan kembali diinternal KPU masukan untuk kemudian dapat segera mengambil keputusan. (hupmas kpu Arf/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Verifikasi akun media sosial (medsos) dengan ciri centang biru pada akun medsos seperti Facebook, Instagram, dan Twitter sangat penting dilakukan bagi lembaga publik seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).   Menurut Politics and Government Outreach Associate Manager Facebook Indonesia Noudhy Valdryno, centang biru pada akun medsos tersebut dapat menjelaskan kepada warganet bahwa informasi yang disampaikan akun tersebut asli dan akurat, bukan hoax atau akun abal-abal.   “Centang biru hasil verifikasi akun tersebut sebagai tanda bahwa itu akun asli milik institusi tersebut, seperti akun KPU RI yang telah terverifikasi oleh Facebook, Instagram, dan Twitter, sehingga masyarakat percaya terhadap segala informasi yang tercantum dalam akun tersebut,” tutur Noudhy dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan, Sabtu (1/12) di Jakarta.   Proses verifikasi tersebut mensyaratkan keaktifan admin akun tersebut dalam memposting informasi-informasi, tambah Noudhy. Facebook tidak akan menerima verifikasi bagi akun yang jarang atau tidak aktif, sehingga akun yang didaftarkan harus akun aktif yang rutin posting informasi setiap harinya.   Noudhy juga menyoroti postingan pers rilis yang sebetulnya sulit dicerna masyarakat di medsos, karena panjang dan membosankan. Postingan yang efektif saat ini berupa infografis dengan gambar atau video yang menarik. Bahkan saat ini kecenderungan masyarakat menonton video di medsos itu akan melihat lima kali lebih lama daripada konten teks dan gambar. (Hupmas KPU Arf/Foto Ieam)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu membawa brand dengan pencantuman logo pancasila. Sebagai brand dengan logo suci, maka sudah menjadi tugas KPU menjaga brand tersebut agar tidak menjadi bahan olok-olokan, tetapi lebih dihargai. Untuk itu KPU perlu menjaga reputasi dan citra yang positif di masyarakat.   Ada tiga hal yang bisa mendukung reputasi, yaitu komunikasi, interaksi, dan konsistensi. Semua itu tugas Humas di KPU untuk membangun komunikasi yang baik, interaksi dengan konten yang tepat, misalnya konten yang berbeda bagi milenial dan pedesaan, kemudian konsistensi sebagai orang KPU di depan publik.   Hal tersebut disampaikan pakar komunikasi Louisa Tuhatu dihadapan para peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan dari 34 KPU Provinsi seluruh Indonesia, Sabtu (1/12) di Jakarta.   “Reputasi dan citra itu tidak dibangun semalam, tapi membutuhkan waktu lama. Disitu peran humas dalam membuat reputasi dan citra yang positif bagi masyarakat,” tutur Louisa yang juga menjabat General Manager of FleishmanHillard’s Jakarta.   Louisa mencontohkan Coca Cola membangun brandnya, mereka membutuhkan iklan dan engagement yang dibangun bertahun-tahun. Saat ini mereka juga menggunakan brand share happiness atau berbagi kebahagiaan dengan pesan anggapan minum Coca Cola itu bisa membuat bahagia.   Senada dengan Louisa, pada kesempatan yang sama News Anchor salah satu TV swasta nasional Rory Asyari juga menekankan pentingnya interaksi dengan audiens secara relevan dan menarik. Berbicara dengan audiens itu harus dengan materi presentasi yang menarik dan bahasa gambar atau video. Presentasi yang terlalu teknis, problematis, dan banyak tulisan kaan membuat mengantuk karena membosankan.   “Show yang menarik itu butuh persiapan dan eksekusi. Persiapan itu menentukan 70-80 persen hasil presentasi, untuk itu perlu persiapan yang matang dan maksimal. Dimulai dengan buat pointer, gunakan power point untuk presentasi dengan gambar dan video menarik, serta gunakan bahasa yang simpel dan mudah dipahami,” jelas Rory.   Penting juga mengenali audiens dengan body language yang mendukung presentasi, tambah Rory. Penting juga dengan share pengalaman pribadi, dengan cerita yang nyambung, kemudian closing yang harus kuat dan membuat audiens merasa bisa membawa pulang sesuatu dari hasil presentasi. (Hupmas KPU Arf/Foto Ieam)

Jakarta, kpu.go.id - Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu merupakan hal yang sangat penting, upaya membangun kepercayaan tersebut dapat peroleh melalui peningkataan keterbukaan informasi. Untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan di Jakarta, Jumat (30/11/2018). "Acara ini (Rakor Kehumasan) penting sekali, karena pemilu itu urusannya sangat erat dengan kepercayaan publik kalau publik tidak percaya kepada anda kemungkinan prosesnya tidak dipercaya, kalau prosesnya tidak dipercaya hasilnya tidak dipercaya, kalau hasilnya tidak dipercaya maka konflik akan muncul, maka salah satu cara membangun kepercayaan yaitu dengan keterbukaan," tegas Ketua KPU, Arief Budiman saat membuka kegiatan. Dalam kesempatan tersebut juga, Arief berpesan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan KPU di 34 Provinsi untuk dapat meningkatkan sosialisasi tahapan pemilu. "Anda bukan sekedar dituntut terbuka, tapi terbuka dan cepat, karena kalau tidak cepat informasi yang anda buat itu sudah basi, nah kalau sudah basi itu bisa mempengaruhi kepercayaan publik," jelas Arief. (Hupmas KPU Bil/Foto Ieam)

Bali, kpu.go.id - Di acara Rapat Kordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2019, Jumat (30/11/2018), Anggota KPU Ilham Saputra juga menegaskan keseriusan jajarannya untuk mengelola logistik sesuai prosedur yang berlaku. Menurut pria mantan Anggota KIP Aceh itu, kerja sesuai prosedur akan berpengaruh pada kualitas hasil yang diperoleh.“Kalau kita bekerja sesuai prosedur, tidak ada pihak yang mengejar-ngejar, tidak ada alasan karena kita bekerja dengan baik,” ujar Ilham.KPU RI pun menurut dia akan selalu mendukung jajarannya yang bekerja sesuai aturan perundang-undangan. “Kalau melanggar mohon maaf KPU RI tidak akan mensupport karena jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan,” tutur Ilham.Ilham pun berpesan agar hubungan antar divisi teknis dan logistik bisa selalu terjalin, terutama ketika masuk masa memastikan jenis perlengkapan dan peralatan pemilu telah siap untuk dikirim dan digunakan. “Betul-betul dipastikan kembali apa yang dibutuhkan sudah benar, mana saja yang didistribusikan, yang masuk kotak dan sebagainya,” tambah Ilham. (hupmas kpu ri dosen/foto: dosen/ed diR)