Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Debat calon presiden dan calon wakil presiden jadi salah satu tahapan penting tidak hanya bagi peserta pemilu tapi juga masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara debat juga terus mempersiapkan tahapan debat secara maksimal baik dari segi teknis penyelenggaraan, tema maupun rumusan pertanyaan.Dukungan untuk penyelenggaraan debat pun datang dari berbagai pihak, seperti yang disampaikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) saat berkunjung ke Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol Jakarta Rabu (28/11/2018). Di bawah kepemimpinan mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal mereka mengutarakan niatnya untuk mendukung KPU menyiapkan beragam pertanyaan untuk debat khususnya yang menyangkut tema hubungan internasional.Ketua KPU Arief Budiman yang menerima langsung rombongan, memandang positif apa yang dilakukan FPCI. Meski untuk sampai pada pertanyaan debat hal itu belum dibicarakan lebih lanjut karena KPU masih fokus pada tema debat. “Nanti kami akan mencatat dan jadi bagian yang kita rumuskan tentang debat baik substansi debatnya maupun pola pelaksanaan,” kata Arief.Arief sendiri membuka ruang tema debat membahas tentang isu internasional. Dan KPU menurut dia butuh dukungan seperti yang ditunjukkan FPCI. “KPU tentu tidak bisa menyusun sendiri dan kehadiran FPCI betul-betul cukup positif memberi masukan,” tambah Arief.Sementara itu Dino Patti Djalal menekankan pentingnya debat kandidat capres cawapres membahas isu internasional. Dia mengatakan bahwa pemilu tidak lagi kepentingan bangsa Indonesia, tapi juga dunia internasional. “Kita juga perlu memahami dunia juga punya harapan besar dari Indonesia dari segala sisi, demokrasi, kepemimpinan kawasan, lingkungan hidup dan lainnya,” ucap Dino.Pria kelahiran Beograd Yugoslavia, 53 tahun silam juga mengatakan bahwa posisi Indonesia cukup strategis. Termasuk proses dan hasil pemilunya. “Dan jangan lupa seperti yang pak Arief sampaikan ini adalah pemilu satu hari terbesar di dunia,” lanjut Dino.Dino juga berpendapat bahwa masyarakat dalam dan luar negeri perlu mengetahui sejauh mana visi dan misi pasangan calon terkait isu hubungan internasional. Terutama peluang Indonesia bisa berkiprah lebih dominan di persaingan global.Di akhir penjelasannya, Dino memastikan bahwa FPCI adalah lembaga nirlaba, non pemerintah dan bipartisan (merangkul semua kelompok) dengan jumlah anggota mencapai 80 ribu orang. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Perwakilan peserta Konfrensi Hukum Tata Negara (KNHTN) V mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan KNHTN V, Selasa (28/11/2018).Rombongan yang terdiri dari Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (Pusako Unand) Feri Amsari, Peneliti Pusako Unand Charles Simabura, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil serta Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Adelina Syahda diterima langsung Ketua KPU RI Arief Budiman serta Anggota Ilham Saputra.Salah satu hasil KNHTN V yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi adalah rekomendasi mendorong segera berdirinya lembaga yang memiliki otoritas penuh terhadap penyelesaian sengketa pemilu.Pembahas di Parallel Group Discussion (PGD) IV, memandang lembaga khusus penyelesaian sengketa pemilu perlu untuk segera dibentuk sebagai respon dari tumpang tindihnya regulasi pemilu yang menambah rumit penyelesaian sengketa proses pemilu itu sendiri.Sejalan dengan itu perlu diusulkan juga adanya perbaikan dan harmonisasi sejumlah peraturan perundangan seperti UU Pemilihan Kepala Daerah, UU Pemilu, UU Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, Peraturan MK dan Peraturan MA yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak pilih warga negara dalam penyelesaian sengketa.Adapun direkomendasinya yang kesatu, KNHTN melalui pembahas di PGD IV (yang terdiri dari Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Suhartoyo, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar serta Rahmat Bagja, Peneliti IFES David Ennis, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun serta Peneliti William and Marry (USA) Christie S Warren) juga mendorong Bawaslu mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Serta memaksimalkan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan model non litigasi dalam penyelesaian proses sengketa hasil pemilu.Tuntutan pada rekomendasi kesatu juga sebagai korelasi dengan penguatan eksistensi Bawaslu baik secara kelembagaan/institusional maupun dalam hak kewenangan untuk menegakkan hukum pemilu. Dan Bawaslu selayaknya mendorong mediasi dan adjudikasi secara profesional, transparan dan akuntabel.Sementara terkait posisi KPU yang tidak diperbolehkan melakukan upaya hukum ketika pengawas memutus pasangan calon memenangkan sengketa pemilihan kepala daerah, maka rekomendasi mengusulkan aar ada pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan yakni diberikannya kesempatan bagi KPU untuk melakukan upaya hukum.Total ada 12 rekomendasi dari PGD IV yang disampaikan pada kesempatan itu. Meski secara keseluruhan ada tiga PGD lain yang juga membahas berbagai macam tema, mulai dari Politik Hukum dan Regulasi Pemilu (PGD I), Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu (PGD II) serta Penataan Kewenangan dan Hubungan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu (PGD III). (kpu info)

Depok, kpu.go.id - Jelang Pemilihan Serentak Rabu 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) makin gencar menyosialisasikan pentingnya gunakan hak pilih. Salah satunya melalui sosialisasi yang dilakukan dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Grand Depok City, Depok, Minggu (25/11/2018) pagi.Melalui kesempatan itu, jajaran KPU RI bersama KPU Kota Depok mengajak masyarakat yang tengah berolahraga atau sekedar berjalan pagi dengan keluarga untuk memeriksa apakah sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu.Masyarakat pun nampak antusias, hal itu nampak dari antrean panjang di depan stan KPU. Satu per satu masyarakat yang antre menunjukkan KTP-el yang dibawa dan menunjukannya kepada petugas KPU. Petugas kemudian memeriksa apakah yang bersangkutan sudah terdaftar atau belum.Tanpa perlu waktu lama, pemeriksaan dilakukan dengan cara menginput NIK KTP-el di Aplikasi Play Store 'KPU Pemilu 2019'. Jika sudah terdaftar, masyarakat berhak mendapat souvenir menarik yang sudah disediakan mulai dari boneka maskot Pemilu 2019 Sang Sura, kaos, kipas, dan permen. Sedangkan jika belum terdaftar, masyarakat langsung dibantu oleh petugas untuk nantinya didaftarkan.Salah seorang masyarakat Depok, Aldi Agustiansyah pun merasa terbantu dengan adanya sosialisasi ini, ia mengatakan cara pengecekan daftar pemilih sekarang semakin mudah."Saya sudah terdaftar, tadi coba dicek, dipandu juga untuk cek di aplikasi hanphone, jadi lebih mudah ya," ucap Aldi.Selain bisa melakukan pengecekan daftar pemilih dan ikut dalam games menarik, di stan KPU masyarakat juga bisa foto dengan tema kekinian menggunakan background instagram yang tersedia sambil memakai ornament quote-quote menarik. Sekedar informasi, kegiatan serupa akan kembali digelar di area CFD Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (16/12/2018), masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi bisa datang langsung  ke stan KPU. (hupmas kpu Bil/foto Didi/ed diR)

Bogor, kpu.go.id - Guna membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, mandiri, profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, Biro SDM KPU RI melaksanakan kegiatan Internalisasi Budaya Kerja. Kegiatan yang berlangsung di Bogor 23-25 November 2018 ini juga untuk meningkatkan soliditas dilingkungan penyelenggara baik pejabat hingga staf keluarga besar KPU. Kepala Biro SDM Setjen KPU Lucky Firnandy Majanto dalam sambutannya berharap kegiatan Internalisasi Budaya Kerja  juga memberikan semangat dan inspirasi baru kepada jajaran KPU dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu. Menurut dia, integrasi dalam bekerja berawal dari soliditas yang erat. Dan soliditas menghasilkan kerja yang berkualitas. "Saya percaya masih banyak di antara kita yang mempunyai semangat untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kompetensi untuk kemajuan dari organisasi," tambah Lucky.Kegiatan Internalisasi Budaya turut dihadiri pejabat eselon II hingga jajaran staf dilingkungan seketariat jenderal KPU. Guna memperkuat pesan yang disampaikan hadir motivator Iwel Sastra yang membawakan tema “Etos Hebat Hasil yang Bagus”. (hupmas kpu ieam/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota 2018-2023 Gel VI resmi ditutup Jumat (23/11/2018). Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU RI Lucky Firnandy Majanto berpesan agar peserta yang telah mengikuti pembekalan selama empat hari terakhir dapat mengambil pesan untuk kemudian dipraktekkan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari."Mudah-mudahan bapak/ibu bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapat dengan metode aktif, partisipatif," ujar Lucky. Lucky juga berharap kedepan peserta orientasi tugas dapat menjadi penyelenggara yang mengedepankan kedisiplinan, selalu bersemangat dalam bertugas dan tetap memegang teguh integritas dan kredibilitasnya. "Apalagi bapak/ibu sebagai ujung tombak (penyelenggara) di kab/kota," tutur Lucky. Lebih jauh Lucky mengingatkan bahwa tantangan penyelenggaraan pemilu kedepan semakin berat seiring dengan tata cara pesta demokrasi yang semakin kompleks. "Oleh karena itu mari kita sama-sama bekerja dengan sungguh-sungguh, apa yang sudah digariskan KPU RI bisa dilaksanakan sesuai dengan unit masing-masing," tambah Lucky. Di akhir kata penutupnya, Lucky menyampaikan terimakasih kepada fasilitator yang setiap minggu memberikan pemahaman kepemiluannya kepada peserta. "Dan ini akan berlangsung sampai pertengahan Desember 2018. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang sama di Januari 2019 untuk yang AMJ (akhir masa jabatan) habis awal tahun," tutup Lucky. Sebelumnya, di hari terakhir peserta kembali mendapatkan pembekalan materi dari sejumlah fasilitator melalui metode Building Resources in Democracy Governance and  Election (BRIDGE). Ada empat kelas yang membahas berbagai macam hal mulai Etika, Sengketa dan Administrasi hingga hukum pidana kepemiluan. Hadir sebagai fasilitator pada kegiatan ini beberapa di antaranya Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Anggota KPU 2012-2017), Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini serta Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz.Pada akhir bridge terpilih lima kab/kota terbaik ditiap kelas antara lain, (terbaik kelas A) Kab Badung, (kelas B) Kab Gianyar, (kelas C) Kab Karangasem, (kelas D) Kota Denpasar, serta terbaik (kelas E) Kab Karimun. (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)

Yogyakarta, kpu.go.id - Komisioner Divisi Hukum dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari 34 Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi/KIP Aceh se-Indonesia berkumpul untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (22/11/2018).Tema ini diambil sebagai bagian dari persiapan penyelenggara dalam menghadapi proses pemeriksaan dana kampanye peserta pemilu. KPU sendiri menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pelaksana audit dana kampanye seluruh peserta pemilu.Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari mengingatkan tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam audit dana kampanye, pertama harus ada laporan yang akan diaudit, kedua orang yang akan melakukan audit (KAP) dan ketiga proses pengadaan jasa kantor akuntan publik itu sendiri. “Ketiga hal tersebut menjadi perhatian dikarenakan saling berkaitan dan akan mempengaruhi waktu penyampaian laporan audit dana kampanye oleh KPU,” kata Hasyim.Pada paparannya Hasyim juga mengingatkan kepada jajaran Divisi Hukum untuk menyiapkan diri menghadapi padatnya jadwal dan kegiatan di awal 2019 nanti. Dari 10 kegiatan yang dia catat, salah satu yang berpotensi menyita perhatian Divisi Hukum berkaitan dengan daftar pemilih. “Bilamana itu terdapat sengketa," ucap Hasyim di Hotel Grand Mercure Yogyakarta.Oleh karenanya dia berharap melalui bimtek ini jajarannya bisa mendapat pengetahuan cukup untuk mengantisipasi ketidakpahaman yang terjadi kemudian. Dia juga berharap agar ilmu yang diperoleh selama bimtek bisa ditularkan kepada jajaran di kabupaten/kota khususnya terkait kesiapan menghadapi persoalan sengketa hukum. “Proses penyelesaian sengketa hukum akan berlangsung cukup lama, sehingga kualitas personel dan dokumen penting, yang bisa menjadi bahan gugatan harus mulai diidentifikasi dari sekarang,” tambah Hasyim. (hupmas kpu domin-april/foto: domin-april/ed diR)