Berita Terkini

Medan, kpu.go.id - Focus Group Discussion (FGD) Kajian Tematik Pemilu, Lesson Learn Pemilihan Serentak Gelombang I di Universitas Sumatera Utara (USU) resmi ditutup Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi, Selasa (23/10/2018).Dari kegiatan yang berlangsung satu hari penuh tersebut, didapati sejumlah pandangan, masukan dari para narasumber terkait evaluasi pemilihan kepala daerah serentak 2015-2018. Beberapa dari mereka juga mengapresiasi dan menginginkan agar kesuksesan pemilihan serentak bisa menular untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. Pramono dalam penutupan acara berharap masukan berharga dari para pembicara menjadi bekal lembaganya dalam mengarungi tahapan pelaksanaan Pemilu 2019. Satu yang dia catat, KPU harus mulai membiasakan diri untuk tidak hanya terbatas pada urusan teknis tapi juga bisa memiliki pandangan, usulan untuk regulasi yang sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan. "Kami sengaja mengadakan FGD bukan hanya membahas teknikalitas penyelenggara, seperti proses pendaftaran pencalonan, tapi juga membahas yang mendasar ini untuk memperbaiki penyelenggara pemilihan kedepan," kata Pramono. Menurut Pramono meski keputusan dari sebuah regulasi ada ditangan eksekutif dan legislatif namun masukan tetap harus diberikan. Ruang yang menurut dia juga harus dimaksimalkan oleh masyarakat sipil untuk memberikan pendapatnya. "Bagaimana pun sistem regulasi adalah keputusan politik dan itu ada negosiasi kepentingan. Dan itu tidak hanya lagi pemerintah dan DPR karena masyarakat sipil (juga) harus menegosiasikan," tutur Pramono. Diakhir penutupan, Pramono pun berharap agar hasil pemikiran, masukan selama FGD bisa dituangkan kedalam bentuk narasi tertulis sehingga bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. (hupmas kpu james/foto: james/ed diR)

Medan, kpu.go.id - Usai dibuka Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi, Focus Group Discussion (FGD) evaluasi Pemilihan Serentak 2015-2018 Selasa (23/10/2018) di Universitas Sumatera Utara (USU) berlanjut dengan diskusi panel.Di kesempatan pertama Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menjelaskan tentang hasil pengawasan lembaganya terkait penyelenggaraan pemilihan serentak di tiga edisi. Menurut dia yang perlu menjadi sorotan adalah bertambahnya daerah yang melaksanakan pemilihan calon tunggal atau sering disebut kotak kosong.Di kesempatan selanjutnya Dekan Fisip Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin memaparkan hasil riset tentang kandidasi, regulasi, masalah dan implikasinya. Hasil riset yang disajikan dalam bentuk literatur review ini melihat beberapa kajian pemilihan serentak seperti komitmen antara partai politik dan calon yang dinilai sangat dominan, isu dinasti politik masih kental di pemilihan kepala daerah, paslon tunggal yang kemudian memunculkan resistensi pemilih dan pemimpin terpilih serta masih minimnya isu perempuan dan masih tingginya pragmatisme partai politik dengan lebih mengutamakan calon berbasis popularitas dan modal kuat ketimbang kompetensi.Sementara itu Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong keterwakilan perempuan yang lebih tinggi didalam proses kepemiluan di Indonesia. Mulai dari kepengurusan partai politik dia menilai jumlahnya semestinya bisa lebih dari 30 persen. (hupmas kpu james/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menggelar kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, di Jakarta Selasa (23/10/2018) malam.Ada 180 peserta dari empat provinsi yang kabupaten/kotanya mengikuti kegiatan orientasi gelombang ketiga kali ini. Mereka antara lain kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, DKI Jakarta serta Kalimantan Tengah. Ketua KPU Arief Budiman yang hadir dan memimpin kegiatan membukanya dengan memberikan penjelasan dan motivasi kepada peserta tentang hakikat dasar menjadi anggota KPU. Menjadi penyelenggara menurut dia harus siap menjadi sosok multifungsi. Selain itu Arief juga mengingatkan bahwa menjadi anggota KPU harus bisa bersikap adaptif. Cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan membuat tugas menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Yang terpenting dalam paparan Arief saat memberikan penekanan tentang kepemimpinan (leadership) yang kemudian dibandingkan dengan konsep managerial. Dijelaskan juga perbandingan antara karakter memerintah dan memengaruhi. Anggota KPU Hasyim Asy'ari dikesempatan selanjutnya memberikan pesan kepada peserta orientasi untuk mengedepankan fungsi komunikasi dan publikasi. Membangun team building serta team work untuk mencapai tujuan. Dipaparan lain Hasyim juga kembali mengingatkan risiko yang harus dijalani saat seseorang memilih menjadi seorang penyelenggara pemilu, mulai berkurangnya waktu untuk kepentingan pribadi, bertambahnya beban tugas hingga tekanan dalam betugas. Orientasi tugas bagi anggota KPU Kabupaten/Kota 2018-2023 sendiri digelar selama lima hari. Dihari berikutnya peserta akan mendapatkan materi, dari sejumlah fasilitator andal sarat kepemiluan yang akan menyampaikan beragam tema. Beberapa di antaranya etika penyelenggara pemilu, tata cara pengambilan keputusan hingga penyelesaian sengketa pemilu. (hupmas kpu dianR-ieam-dosen/foto: dosen/ed diR)

Belitung, kpu.go.id - Meski belum final dan masih dalam tahap pengembangan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) untuk Pemilu 2019 mulai diperkenalkan lewat Bimtek Tungsura di Belitung, Selasa (23/10/2018).Situng garapan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini nantinya sama seperti Situng sebelumnya, menjadi alat KPU untuk memudahkan kerja penyelenggara pemilu khususnya saat tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara.Pengembang Situng dari ITB, Imam Ahmad mengatakan aplikasi Situng pada prinsipnya akan menghubungkan rekapitulasi penghitungan suara dari berbagai tingkatan mulai dari KPU kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. “Intinya hasil akhir rekapitulasi dimasukan ke form excel, kemudian dicetak dan ditandatangani kemudian diunggah, sehingga ada dua versi yang di-scan dan hasil dari excel,” jelas Imam.Untuk Situng sendiri, nantinya yang digunakan ada dua jenis yakni Situng Desktop dan Situng Web. Situng Desktop difungsikan untuk melakukan proses pemindaian dan pengiriman file, sementara Situng Web untuk mengunduh berbagai form, pencatatan verifikasi, dan menetapkan form."Saat pelaksanaannya, di provinsi bisa memantau hasil rekapitulasi tingkat bawah dan melakukan rekapitulasi tingkat provinsi, serta penetapan hasil pemilu, sampai menerbitkan SK dan menerbitkan surat pemberitahuan kami akan siapkan tamplatenya," ungkap Imam.Terkait aspek keamanan, Imam memastikan pihaknya akan mengantisipasi dengan mengendalikan titik masuk gangguan. Meski dia meminta pemakluman bahwa disetiap sistem yang memiliki pengaman tinggi ada sisi lain yang harus juga dipahami. “Misalnya kita tingkatkan kemananan maka akan sulit diakses, ribet. Itu masih berkembang, belum final, kita masih berdialog,” pungkasnya.Sekedar informasi, disaat pengenalan Situng berlangsung, operator juga diberikan kelas khusus untuk melakukan sinkronisasi data calon Anggota DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota sebagai bagian dari rangkaian acara Bimtek Tungsura. (hupmas kpu Bil/foto: APS/ed diR)

Padang, kpu.go.id – Menyosialisasikan tahapan dan pendidikan kepemiluan kepada generasi muda, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang bekerjasama dengan Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas (Unand) menggelar KPU Goes to School (KGTS) di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Selasa (23/10/2018).Acara yang digelar mulai pukul 10.00 WIB menghadirkan beragam narasumber mulai dari KPU Sumatera Barat hingga akademisi Universitas Andalas. Ketua KPU Kota Padang M Sawati membuka acara sekaligus melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan PSH.Dalam penjelasannya Sawati mengatakan bahwa KGTS bertujuan untuk mendidik pemilih yang secara khusus juga didesain bagi perempuan agar dapat mengekspresikan pandangan maupun gagasannya tentang pemilu dan demokrasi.Ketua PSH Hari Effendi Iskandar berharap dengan kerjasama ini membawa perubahan yang lebih baik dan menjadi lompatan besar bagi mahasiswa-mahasiswi dan PSH.Sementara itu Anggota KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani, yang hadir sebagai pembicara menjelaskan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan perempuan dalam panggung politik mulai dari penyelenggara, peserta hingga aktif di kegiatan organisasi politik.Akedimisi Unand Selistyawati, menambahkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik harus ditingkatkan. Karena rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, isu tentang keberpihakan perempuan kurang terdengar, sementara wakil rakyat dari kalangan laki-laki belum mengedepankan kepentingan perempuan. (Media Center1/ed diR)

Medan, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna mengevaluasi hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2015-2018 di Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (23/10/2018).Kegiatan ini juga sebagai bahan pembelajaran untuk Pemilu Tahun 2019 yang pemungutan suaranya akan digelar pada 17 April nanti. Hadir sebagai peserta FGD Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting, Wakil Kepala Biro Perancanaan dan Data Bastian, jajaran Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, jajaran Komisioner KPU Kota Medan, KPU Deli Serdang, Bawaslu Provinsi Sumut, Bawaslu Kota Medan, Kepolisian Daerah Sumut, Dosen Fisip Usu, Mahasiswa Tata Kelola Pemilu, Perludem, JPPR, Netgrit serta partai peserta pemilu 2019.Pramono Ubaid Tanthowi dalam sambutannya berharap semua peserta bisa mengikuti kegiatan FGD dengan baik dan memberikan sumbangsih pemikirannya untuk penyelenggaraan pemilu nanti. Dia juga meyakini bahwa hasil pemikiran FGD akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pemilu 2019 yang akan berlangsung serentak.“Saya percaya proses demokrasi kita semakin baik, ini terlihat dari pemilihan kepala daerah yang semakin demokratis,” kata Pramono.Sementara itu Bastian menjelaskan tujuan dari kegiatan FGD adalah untuk mentradisikan kebijakan berbasis riset, menentukan akar masalah dalam persoalan persoalan yang terjadi, serta menyusun rekomendasi perbaikan, baik dalam aspek regulasi maupun teksnis lainnya.Laporan evaluasi tersebut disusun sebagai sebuah naskah akademik yang memenuhi standar standar kajian yang baik, sehingga memadai untuk dipublikasikan dalam bentuk buku yang layak untuk di konsumsi oleh para peminat kajian kepemiluan, baik kalangan akademisi, pengamat, penyelenggara pemilu, maupun pihak pihak lain, ujar bastian dalam menutup sambutanya. (humas kpu james/foto james/ed diR)