Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI  Evi Novida Ginting Manik pada Rabu (31/10/2018) sore melanjutkan pembekalan kepada 146 anggota tim seleksi calon KPU provinsi kabupaten/kota. Bekal yang disampaikan oleh perempuan asal Sumatera Utara tersebut meliputi kode etik serta tata kerja penyelenggara pemilu yang juga harus dipahami timsel. Yang bersangkutan juga mengingatkan kepada timsel agar bekerja kolektif kolegial dan tidak membagi tugas dan peran berdasarkan daerah. "Membagi anggota timsel juga berdasarkan wilayah, membuat hasil kerja satu dengan lain tidak saling mengetahui sehingga akhirnya hanya akan ada salah saru orang saja yang menguasai, padahal kerja anggota timsel juga kolektif kolegial," tutur Evi.Evi juga menyampaikan beberapa langkah yang perlu dilakukan sekretaris timsel pasca dikukuhkan. Seperti segera memfasilitasi pelaksanaan tugas admininistrasi timsel; membantu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran; serta melaksanakan tugas lain yang ditentukan dan disepakati dalam rapat pleno tim seleksi."Waktu yang dberikan oleh KPU RI kepada anggota timsel dalam penyeleksiaan calon anggota kpu provinsi dan calon anggota kpu kabupaten/kota hanya cukup dua bulan saja", ucap Evi. (hupmas KPU James/foto: Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Salah satu tahapan seleksi calon anggota KPU baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota adalah menjalani pemeriksaan kesehatan. Memastikan seorang penyelenggara pemilu sehat adalah satu hal penting mengingat padat dan sibuknya tugas yang harus dijalani selama lima tahun menjabat.  Untuk itulah, dr Maya Setyawati dari Klinik Pratama KPU hadir memberikan penjelasannya kepada 146 anggota timsel yang baru dilantik agar memahami proses pemeriksaan kesehatan ini. Meski pemeriksaan kesehatan dilakukan pihak ketiga dalam hal ini rumah sakit (RS) atau fasilitator kesehatan,  namun timsel menurut Maya juga memiliki peran signifikan terutama dalam memberikan penjelasan kepada RS atau dokter tentang beban tugas dan kewenangan dari anggota KPU nanti. Informasi ini selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan mereka sebelum mengeluarkan hasil atau rekomendasi. "Memilih calon anggota yang kondisi kesehatannya yang baik, kesehatan fisik, jasmani, rohani atau jiwa," ucap Maya.Adapun proses pemeriksaan kesehatan kandidat diawali dengan mengisi kolom formulir, yang berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur oleh kandidat. Usai pemeriksaan kesehatan, apabila dinyatakan lulus maka kandidat selanjutnya menjalani wawancara dan dipilih (berdasarkan ranking), setengah dari jumlah calon yang lulus untuk menjadi penyelenggara di provinsi maupun kab/kota. (hupmas KPU James/foto: Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi telah melantik 146 anggota tim seleksi (timsel) untuk proses seleksi anggota KPU provinsi, kabupaten/kota disejumlah daerah di Indonesia. Usai dikukuhkan, KPU selanjutnya memberikan pembekalan kepada mereka untuk memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai dengan peraturan dan menghasilkan anggota KPU yang berintegritas dan kapabilitas dibidangnya.Anggota KPU RI, Wahyu Setiawan menyampaikan pesan agar timsel bekerja teliti dan memahami tugas yang dimiliki saat ini. Timsel menurut dia juga harus memahami regulasi agar dapat mencari calon anggota KPU sesuai kriteria yang dibutuhkan. Wahyu juga mengatakan beragamnya latar belakang timsel adalah cara untuk memaksimalkan proses seleksi mengingat para kandidat yang juga berasal dari beragam latar belakang pendidikan dan sebagainya. Lebih dalam Wahyu mengungkap adanya standar yang hendak diberikan KPU pada proses seleksi ini agar terlahir penyelenggara yang mumpuni. "Ada serangkaian tes dalam rangka menjamin SDM anggota provinsi dan anggota kabupaten/kota yang punya standar tersebut menjadi layak sesuai harapan kami. Lintasan kritis untuk mencapai penyelenggara pemilu yang mandiri dan berintegritas," jelas Wahyu. (hupmas KPU James/foto: Dosen/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Sesi pertama Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Serentak 2015-2018 di Universitas Airlangga (Unair) berlangsung menarik. Tiga pembicara langsung masuk dalam pembahasan kampanye SARA yang menjadi tema utama diskusi. Semua juga sepakat bahwa politik identitas dan SARA tidak dibenarkan dan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan politik adalah jawaban untuk menanggulanginya. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali yang mendorong partai politik ikut bertanggungjawab atas maraknya kampanye identitas serta SARA disejumlah proses pemilihan kepala daerah. Pria yang juga politisi Partai Golkar mengingatkan bahwa politik identitas dan SARA hanya menghadirkan keuntungan sesaat dan  merugikan secara jangka panjang bagi bangsa. Zainuddin pun mendorong penguatan partai politik yang notabene peserta pemilu agar mereka mampu dan tidak melakukan politik identitas dan SARA disetiap proses pemilihan. "Ini kan hulunya. Salah satu penguatannya dana saksi, karena untuk mengatasi masalah ini (politik identitas dan SARA) penguatan parpol," kata Zainuddin.Dipenjelasan yang lain, Zainuddin pun mengatakan maraknya politik identitas dan SARA saat ini karena dianggap lebih efektif ketimbang politik uang yang membutuhkan anggaran lebih besar. "Dampaknya politik identitas dan SARA juga jauh lebih luas," tutur Zainuddin. Sementara itu Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono berharap kedepan tanggungjawab partai politik juga dilakukan dengan mencerdaskan masyarakat untuk mampu menghindari politik identitas dan SARA. Menurut dia partai politik juga harus lebih menawarkan program. "Sehingga masyarakat kita bisa satu step lebih maju dalam berpolitik," tambah Sumarsono. Sebelumnya Ketua Departemen Politik Fisip Unair, Kris Nugroho menyampaikan hasil penelitian kampusnya terkait penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2015-2018, dimana terjadi distingsi ditengah masyarakat imbas dari politisasi identitas dan SARA. Dia juga mengungkap adanya reifikasi pemilih, simbolisasi resistensi atas kelompok lain dan peningkatan politik identitas selama kurun waktu empat tahun terakhir pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.  Dari kalangan pembahas, peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap ada penguatan regulasi untuk mencegah berulangnya politik identitas dan SARA ditiap pemilu dan pemilihan. Menurut dia hoax tak lepas dari fanatisme masyarakat yang kemudian selalu dimainkan elit, dengan tujuan agar muatan pesan mereka terkait upaya menjatuhkan lawan tetap berada ditengah masyarakat. "Sesuai dengan keinginan diatasnya," tutur Ferry. (hupmas kpu dianR/foto dianR/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Setelah resmi dibuka Selasa (30/10/2018) malam, kegiatan Orientasi Tugas kembali dilanjutkan dengan pembekalan dari Komisioner KPU, Evi Novida Ginting di Jakarta, Rabu (31/10/2018) pagi.Beragam materi teknis yang perlu diperhatikan oleh Anggota KPU Kab/Kota periode 2018-2023 gelombang IV disampaikan perempuan asal Sumatera Utara tersebut, salah satunya, mekanisme pemberhentian Anggota KPU dari jabatannya.Selain melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mekanisme pemberhentian juga bisa melalui Whistle Blower yang saat ini sedang dibangun inspektorat KPU."Kami tidak mau bapak/bu merasa nyaman tidak masuk kerja, merasa nyaman hanya terima Uang Kehormatan (UK) saja, merasa nyaman tidak datang rapat pleno, merasa nyaman itu yang kami tidak mau. Makanya kami mau menggunakan metode ini (Whistle Blower) supaya bapak/ibu tahu akan ada orang yang melaporkan tindak tanduk kita," tegas Evi.Evi mengatakan kalau kita tidak merasa diawasi maka akan muncul sifat negatif, bekerja dengan seenaknya dan cenderung melakukan penyimpangan."Kami ingin semua kita selalu merasa diawasi, walaupun saya percaya Allah selalu mengawasi kita, kalau kita tidak merasa diawasi ini yang sulit, maka kami akan gunakan ini (Whistle Blower) mekanismenya sedang kami siapkan bagaimana mungkin nanti akan ada bimtek lebih lanjut," sambungnya.Sekedar informasi, selain Evi, kegiatan orientasi tugas juga menghadirkan Anggota Bawaslu, Mochammad Affifudin dan Ketua DKPP, Harjono. (hupmas kpu Bil/Foto: Ieam/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Serentak 2015-2018 kembali digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Surabaya,  Rabu (31/10/2018).Gelombang ke-2 dari seri FGD yang diselenggarakan disejumlah universitas ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pemilihan serentak 2015-2018, dimata para stakeholder kepemiluan berkolaborasi dengan para akademisi untuk menjadi bekal suksesnya pelaksanaan pemilu baik di 2019 maupun 2024.Di seri kedua FGD, Universitas Airlangga (Unair) berkesempatan menjadi tuan rumah.  Kajian Tematik Lesson Learn Pemilihan Serentak dengan tema Kampanye SARA: Regulasi, Modus Operandi dan Solusi" pun diambil untuk dibedah. Ketua KPU Arief Budiman yang membuka secara resmi kegiatan berharap pemikiran dan masukan para stakeholder kepemiluan membantu penyelenggara untuk siap menunaikan tugasnya di 2019 maupun 2024. Khususnya di 2024, dimana pelaksanaan pemilu dengan pemilih kepala daerah akan diselenggarakan pada tahun yang sama. "Bedanya nanti pemilu dilaksanakan terlebih dahulu baru pemilihan serentak. Itu pasti akan ada strategi baru bagi penyelenggara maupun peserta dan masyarakat dalam menyikapinya," kata Arief di Ruang A Adi Sukadana, Unair. Menurut Arief, KPU pun merasa beruntung karena FGD turut dihadiri pemapar yang andal didunia kepemiluan. Untuk diketahui selain dihadiri partai politik di Jawa Timur serta pegiat kepemiluan, acara juga turut menghadirkan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali serta Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono. "Jadi kalau ada rekomendasi penting kalau mmg itu untuk perubahan UU, setidaknya di 2022 itu UU yang baru sudah bisa ditetapkan dan digunakan oleh penyelenggara," tambah Arief.Sementara itu Dekan Fisip Unair, Falih Suaedi menilai tema tentang kampanye SARA sangat menarik untuk dievaluasi dan dibahas terutama pasca pelaksanaan Pemilihan Serentak 2015-2018. Dalam ilmu manajemen sendiri, rumus POAC telah menekankan pentingnya control dalam sebuah kegiatan. Meski untuk bidang kepemiluan, control ini harus selalu dilakukan baik diawal, di tengah maupun akhir kegiatan. "Kalau kita pendekatan sistem maka diawal juga strategis," kata Falih. (hupmas kpu dianR/foto: dianR/ed diR)