Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Hafis Gumay dalam diskusi antara KPU dengan peserta Election Visit Program (EVP) 2015 mengungkapkan bahwa asas transparan yang diusung oleh KPU ingin terus dipertahankan untuk menciptakan ruang kontrol yang lebih luas, Rabu (9/12).“Proses yang terbuka ini memang ingin kita (KPU) terus pertahankan. Kami terus ingin membuat lebih banyak lagi, bisa dilihat, dan lebih cepat lagi. Kami meyakini keterbukaan itu penting, tidak hanya banyak pihak yang ikut terlibat tetapi juga merasa memiliki, sehingga bisa membuat ruang kontrol terhadap apa yang kami kerjakan,” tutur Hadar.Dalam diskusi tersebut, Election Commision of Malaysia (EC) menilai pelaksanaan penghitungan suara pemilihan kepada daerah (pilkada) Negara Indonesia berlangsung dengan transparan. Berbeda dengan Negara Malaysia yang tertutup tanpa pelibatan pihak luar.“Kalau di Malaysia, penghitungannya berlangsung tertutup. Sangat rahasia. Kita melakukannya di ruangan tertutup, semua jendela dan pintu ditutup, petugas kepolisian berjaga-jaga diluar pintu, dan tidak ada pers, sedangkan di sini terlihat transparan, inklusif, dan partisipatif,” ucap Komisioner EC.Menyaksikan proses pilkada Indonesia yang transparan, komisioner EC itu mengaku akan mengadopsi sistem penghitungan suara yang berlangsung terbuka.“Jadi kami harus meniru yang berlangsung di Indonesia. Harus terlihat dan terbuka, dilihat oleh masyarakat, sehingga EC menjadi terbuka, dan kita bisa meraih kepercayaan publik,” katanya.Hadar mengatakan, forum diskusi penyelenggara pemilu antar negara itu merupakan inisiasi KPU sebagai wadah untuk bertukar pengalaman dan sistem pemilihan yang menjadi patron masing-masing negara peserta.“Sebetulnya ini adalah ide dari acara ini, sehingga kita (penyelenggara pemilu antar negara) bisa saling belajar proses demokrasi di tiap-tiap negara,” ujar dia.Dalam kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Singosari, Hotel Borobudur, Jakarta itu Hadar juga mengatakan bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan akan berlangung selama 7 (Tujuh) hari. Dari tanggal 10 Desember hingga 16 Desember 2015.“Besok barulah hasil dari setiap TPS ini direkap di level kecamatan. Selama 1 (Satu) minggu, dari 10 (Desember) besok, sampai 16 (Desember). Kecamatan yang jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) nya sedikit akan selesai dalam 1 sampai 2 hari, tapi daerah yang jumlah TPS  nya banyak mungkin akan selesai 5 sampai 7 hari,” urai Hadar.Dari 264 daerah yang menggelar pilkada, Hadar mengatakan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di daerah berlangsung lancar tanpa persoalan yang menonjol. “Hasil komunikasi kami dengan KPU-KPU di daerah, mereka mengatakan hari ini lancar,” lanjut Hadar.Hadar berharap tren positif tersebut berlangsung hingga KPU menetapkan hasil Pilkada serentak Tahun 2015. “Mudah-mudahan hasilnya akan terus baik sampai kami (KPU) bisa menetapkan hasil pilkadanya,” tambahnya. (rap/red. FOTO KPU/Hupmas)

Padang, kpu, go, id—Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menggunakan hak pilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat di TPS 6 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Husni terdaftar di urutan 1 dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS tersebut.Usai menggunakan hak pilih, Husni kepada awak media menyampaikan laporan dari sejumlah daerah di Indonesia, penyelenggaraan pilkada serentak 2015 berjalan lancar. “Sampai saat ini pelaksanaan pilkada lancar. Laporan dari sejumlah daerah belum ada yang pemungutan suaranya ditunda,” terang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Rabu (9/12).Husni mengatakan pada pilkada serentak 2015, hasil pemungutan dan penghitungan suaranya dapat diketahui publik dengan cepat. “Dalam waktu dua sampai tiga jam setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai, masyarakat sudah dapat mengetahui hasilnya dalam bentuk scan C1 melalui portal situng pilkada,” ujarnya.Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen mengatakan secara umum pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Barat berjalan lancar. Kekhawatiran akan kondisi cuaca seperti sehari sebelum pemilihan dimana sebagian besar wilayah Sumatera Barat diguyur hujan, tidak terjadi pada hari pemilihan. Hingga penutupan TPS pada pukul 13.00 WIB, kondisi cuaca cukup baik. “Kita sudah turunkan tim monitoring ke sejumlah daerah. Pantauan tim di daerah, penyelenggaraan pilkada berjalan sesuai aturan,” ujarnya.Sejumlah warga di Kota Padang yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur mengapresiasi kinerja anggota KPPS. Zikri Ihsan, warga Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah yang menggunakan hak pilih di TPS 8 mengatakan anggota KPPS di TPS menyambut warga yang datang dengan rumah. “Kinerja anggota KPPS cukup baik. Mereka ramah dan menyambut pemilih yang datang ke TPS dengan baik,” ujarnya.Selain itu, anggota KPPS dapat menjelaskan dengan baik kepada pemilih tata cara penggunaan hak pilih. “Mereka memahami dengan baik teknis pemungutan dan penghitungan suara. Itu berarti bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU kepada penyelenggara di bawah dapat mereka pahami dengan baik. Pemilih mendapat informasi yang lengkap ketika akan menggunakan hak pilih di TPS,” ujarnya.Sementara warga lainnya, Yulhendri yang tinggal di Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji dan menggunakan hak pilih di TPS 15 mengatakan pilkada serentak 2015 lebih damai baik bagi kandidat maupun bagi pemilih. “Dengan adanya fasilitasi kampanye oleh KPU, suasana pilkada menjadi lebih damai. Sekarang tidak ada lagi perang baliho dan spanduk. Kandidat lebih fokus pada kampanye pertemuan tertutup dan pertemua tatap muka,” ujarnya. (*)

Serpong, kpu.go.id - Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 di 264 daerah di seluruh wilayah Indonesia berjalan dengan aman, lancar dan kondusif, Rabu (9/12)."Proses pemungutan suara berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan, kondusif. Kami harap pilkada di daerah lain juga berjalan dengan lancar," jelas Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam keterangan pers pasca melakukan monitoring ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).Ferry menambahkan, dalam melakukan kunjungan ke TPS-TPS di Kota Tangsel, pihaknya juga mengundang perwakilan 14 negara, penggiat pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam negeri dan perguruan tinggi untuk turut serta memantau jalannya pencoblosan pada pilkada yang pertama kali dalam sejarah Indonesia dilakukan secara serentak."EVP (Election Visit Program) ini penting untuk mengetahui bagaimana praktek pemilu di Indonesia. Sebagai ajang pembelajaran, dan Indonesia dapat menjadi contoh perkembangan demokrasi di dunia selain Amerika dan India," kata Ferry."Pemilihan Kota Tangsel ini karena dekat dengan ibukota dan tidak terlalu jauh," lanjutnya.Terkait dengan Pilkada di tiga daerah yang diikuti oleh calon tunggal, Komisioner KPU lainnya, Sigit Pamungkas mengemukakan, belum ada laporan yang masuk ke KPU RI terkait penyelenggaraan pemungutan suara."Tidak ada laporan yang spesifik di 3 daerah tersebut. Mereka belum konsultasi kepada kita, itu artinya belum ada masalah yang signifikan," pungkasnya. (ook/red. FOTO KPU/kika/Hupmas)

Tangerang Selatan, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk mengajukan banding atas dua putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait dengan proses pencalonan pilkada di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fakfak. Anggota KPU RI, Sigit Pamungkas dalam Konfrensi Pers setelah melakukan Pemantauan dalam kegiatan Election Visit Program di Tangerang Selatan, Rabu (9/12) mengatakan pengajuan banding tersebut dilakukan karena dibukanya ruang oleh pengadilan itu sendiri yang memungkinkan KPU untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.“Ruang itu adalah ketika diputuskan bahwa penggugat dimenangkan oleh PTTUN, pada saat bersamaan putusan sela tidak dicabut.  Itulah yng kemudian menjadi abu-abu,“ Jelas Sigit.“Kalau seandainya putusan sela dicabut, kemudian menetapakan calon itu masuk (sebagai pasangan calon pilkada) maka KPU tidak mempunyai ruang hukum untuk melakukan kasasi,” tambahnya.Senada dengan Sigit, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Anggota KPU RI menjelaskan bahwa ruang hkum tersebut dibuka oleh hakim dalam persidangan.“Hakim mempersilahkan adanya upaya hukum yang dilakukan hukum oleh KPU,“ ujar Ferry.Pengajuan banding tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, salah satunya ialah untuk mempertanggungjawabkan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kredibilitas.“Kita juga ingin membuktikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan koridor yang ada,” kata Ferry.Ketika ditanya tentang jangka waktu penundaan, Anggota KPU Arief Budiman mengatakan bahwa penundaan terhadap 5 daerah (Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun dan Kota Mando) dilakukan sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.“Ketika putusan hukum keluar, kita bisa memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan menyelenggarakan pemilihan daerah kembali," terang Arief.Oleh karena itu Arief Berharap, proses hukum di Mahkamah Agung untuk permasalahan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fakfak, dan di PTTUN untuk permasalahan di Kota Manado, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Simalungun dapat berjalan cepat. (ftq/red. FOTO KPU/ftq/Hupmas)

Tangerang Selatan, kpu.go.id - Waktu menunjukan pukul 10.03 WIB dan warga mulai terlihat ramai mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sekitar Kota Tangerang Selatan, berbeda dengan pemandangan pertama saat pagi tadi, Rabu (9/12).Ternyata memang seperti itu kebiasaan warga didaerah artileri pertahanan udara (Arhanud), Tangerang Selatan."Memang seperti ini warga disini, kalau pagi mereka masih dirumah beres-beres dulu baru habis itu ke TPS," terang Suryadi Lurah Pakulonan saat berada di TPS 20 dan 13.Menurutnya, warga nya biasa mendatangi lokasi TPS di atas pukul 9, sebagian besar warga nya merupakan keluarga, Istri dan anak dari para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkata Udara."Sebelumnya jadi satu TPS dengan warga lainnya, tetapi karena makin bertambahnya jumlah anggota keluarga mereka, maka pada Pilkada Tangsel sebelumnya kita tambah 1 TPS lagi," lanjutnya.Pemantauan pelaksanaan pilkada serentak hari ini (Rabu, 9/12) dilakukan bersama dengan peserta Election Visit Program For Head Of Regional Election 2015.Pada kunjungan kali ini, delegasi dari para negara undangan, di bagi menjadi tiga rombongan dimana tiap rombongan mengunjungi 3 TPS adapun rombongan yang berada di wilayah pakulonan berasal dari Tunisia, Brunei dan Thailand. (dam/ajg/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Tangerang Selatan, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menunda pelaksaanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 5 (Lima) wilayah. Penundaan itu merupakan buntut dari keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang mengabulkan gugatan dari pasangan calon (paslon) kepala daerah di lima wilayah terkait keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon dalam Pilkada 2015, Rabu (9/12).Kelima daerah yang pilkadanya ditunda antara lain Kota Pemantang Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado, dan Kabupaten Fakfak.Komisioner KPU RI, Arief Budiman saat melakukan kunjungan TPS di Kota Tangerang Selatan mengatakan, 5 daerah yang mengeluarkan surat penundaan itu memiliki kondisi berbeda. Untuk 3 (Tiga) daerah, Kabupaten Pemantang Siantar, Kabupaten Simalungun, dan Kota Manado, PTTUN wilayah itu mengeluarkan keputusan sela. Sedangkan dua wilayah tersisa, KPU tengah melakukan upaya kasasi."Tiga putusan sela PTTUN  dan 2 putusan. Untuk 5 daerah ini keputusannya adalah penundaan. Dua daerah (Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fakfak) KPU mengajukan kasasi. Karena sudah ada putusan, sementara untuk yang 3 daerah belum," kata Arief.Arief mengatakan, untuk Kabupaten Pemantang Siantar, Kabupaten Simalungun, dan Kota Manado, KPU baru akan melakukan upaya hukum ketika PTTUN wilayah tersebut telah mengeluarkan keputusan final."Karena baru berupa putusan sela jadi belum diupayakan, kita hrus menunggu keputusan yang sudah inkrah," ungkapnya. (TEKS KPU/FOTO KPU/ftq/Hupmas)