Berita Terkini

Tari persembahan Tepa Sirih pada Temu Komunitas Peduli Pemilu.

Medan, kpu.go.Id - Tari persembahan Tepa Sirih pada kegiatan temu komunitas peduli pemilu di danau sihomba, kecamatan medan marelan, kota medan, Provinsi Sumatera utara, Sabtu (14/11). Tarian tersebut biasa dilakukan untuk menyambut tamu kehormatan yang datang ke Kota Medan dengan memberikan Sirih kepada tamu tersebut.Kegiatan diikuti oleh 10 komunitas yang ada di Kota Medan seperti, Forum komunikas supir taksi, serikat becak merdeka, serikat rakyat pekerja, Gapoktan johor, Persatuan pedagang pasar akik, Pertuni/PPUAC, Serikat buruh sumatera utara, Serikat nelayan indonesia, Kesper medan, Sumatera youth food movement, yang di hadiri oleh Komisioner KPU RI, Arif Budiman.Melalui temu komunitas ini KPU memberikan edukasi mengenai pemilu dan demokrasi kepada para perwakilan komunitas tersebut untuk nanti nya dilanjutkan ke dalam komunitasnya. (dam,ft;dam)

Surat Nomor 1277/UND/XI/2015 Perihal Undangan Peluncuran E-PPID

Jakarta, kpu.go.id - Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan menindaklanjuti program dan kegiatan Pelayanan Informasi dan Pengembangan PPID, KPU akan meluncurkan E-PPID, pelayanan informasi melalui internet. Terkait hal tersebut KPU mengundang satu orang perwakilan dari sembilan provinsi sebagaimana terlampir melalui link berikut klik disini

Peluncuran Pelayanan Informasi Publik Online (e-PPID)

Jakarta, kpu.go.id – Kamis, (12/11) Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi meluncurkan layanan informasi publik berbasis online (e-PPID), di Ruang Sidang Utama Gedung KPU. Layanan yang dapat di akses di situs ppid.kpu.go.id ini semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi-informasi yang ada di KPU.E-PPID diluncurkan sebagai wujud komitmen KPU dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Husni Kamil Manik, Ketua KPU RI mengatakan bahwa transparansi adalah salah satu prinsip yang selalu diterapkan oleh KPU sejak awal penyelenggaraan pemilu. Dihadapan para undangan yang hadir, dengan bangga Husni mengatakan bahwa layanan ini adalah satu capaian prestasi baru bagi kerja keras KPU mewujudkan komitmen keterbukaan informasi.Husni mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi Dengan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat, Husni berharap hal itu dapat berdampak kepada meningkatnya partisipasi masyarakat. Husni pun mengajak masyarakat untuk turun memanfaatkan fasilitas yang disediakan KPU ini.“Jangan biarkan fasilitas ini menganggur”, ujar Husni.Senada dengan Husni, Abdul Hamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi Pusat mengakui bahwa keterbukaan informasi publik di KPU berjalan dengan cepat. Hamid melihat peluncuran e-PPID oleh KPU ini sebagai langkah lanjutan KPU dalam konteks pelayanan informasi dan manajemen PPID.“Dalam hal keterbukaan, KPU berjalan cepat” Ujar Hamid mengapresiasi. “Dalam pemilu lalu, baik pileg maupun pilpres, dapat saya katakan suasananya terbuka” lanjutnya.Peluncuran yang dihadiri oleh Komisi Informasi Pusat, Indonesia Parliamantary Center (IPC), Perwakilan Partai Politik, The Asia Foundation, Departement of Foreign Affairs and Trade-Ausralian Embassy, IFES, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia dan media massa ditandai dengan dilakukannya registrasi pertama di situs ppid.kpu.go.id oleh Ketua KPU. (ftq/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Husni: Pemungutan Suara Pilkada Yahukimo Menjadi Perhatian Bersama

Jakarta, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik dihadapan 3000 lebih peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember mendatang perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder pilkada, Kamis (12/11).Hal tersebut menjadi fokus KPU karena kondisi cuaca di wilayah tersebut sulit terprediksi, sehingga pada beberapa kali pemilu terakhir proses distribusi logistik pemungutan dan penghitungan suara pilkada menjadi tersendat.“Karena kondisi cuaca yang sulit terprediksi itu, kita akan menempatkan pelaksanaan pemungutan suara di Yahukimo ini menjadi perhatian bersama,” tutur Husni.Husni menceritakan, pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 lalu, KPU telah mempercepat proses distribusi logistik itu menjadi tujuh hari lebih cepat. Namun upaya tersebut terkendala akibat buruknya cuaca di wilayah pedalaman Yahukimo.“Pada pilpres yang lalu pergerakan logistik di Yahukimo sudah kita percepat satu minggu. Tapi setiap kali diupayakan terbang ternyata didaerah pedalaman Yahukimo tidak memungkinkan untuk mendarat, jadi satu minggu itu terbang saja gagal, apalagi sampai,” papar dia.Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pada pilkada kali ini Husni telah meminta KPU setempat untuk mempercepat lagi proses distribusi logistik pemilu, khususnya wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.“Nah ini sudah kami instruksikan kepada KPU Yahukimo secara khusus untuk mempercepat lagi menjadi 10 sampai 14 hari lebih awal,” lanjutnya.Karena logistik itu diprediksi akan tiba lebih awal, Husni meminta bantuan dari aparat keamanan baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membantu KPU dalam melakukan pengamanan, minimal hingga hari H pelaksanaan pemungutan suara.“Kami (KPU) perlu dukungan keamanan, untuk memastikan logistik yang datang lebih cepat ini tidak terganggu,” ujarnya.Dalam acara yang berlangsung di Ecovetion, Jakarta dan dihadiri oleh Presiden RI, unsur TNI, Polri, KPU, Bawaslu, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, dan unsur pemerintah pusat maupun daerah seluruh Indonesia tersebut, Husni menargetkan bahwa dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara pilkada dapat terpublikasi dalam waktu 3 (tiga) hari. Empat hari lebih cepat dari capaian KPU pada Pilpres 2014 lalu.“Pada pilpres lalu KPU berhasil mengumpulkan dan mempublikasi formulir C1 sebanyak 98,6% dalam 7 (tujuh) hari. Kami menargetkan tahun ini dalam waktu 3 hari prestasi pilpres lalu dapat diraih juga,” tandas Husni.Untuk daerah yang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) nya tidak banyak, jalur transportasi yang lancar, dan koneksi internet yang stabil, Husni berharap proses pengumpulan dan publikasi hasil rekapitulasinya bisa tuntas bersamaan dengan hari pelaksanaan pemungutan suara.“Bahkan di daerah yang terpenuhi tiga persyaratan, yang jumlah TPS tidak banyak, di bawah 1000 atau 500, kemudian alat transportasi antar wilayah bisa ditempuh 1 atau 2 jam, fasilitas internetnya baik, hari pertama tanggal 9 Desember 2015 semua dokumen formulir C1 bisa terkumpul dan terpublikasi,” tambahnya.Proses tersebut perlu dilakukan KPU secara cepat dan akurat agar masyarakat tidak terlalu lama menanti-nanti hasil pilkada dan lebih lama menghadapi kondisi politik yang syarat dengan persaingan.“Hal ini perlu, sehingga masyarakat bisa mengetahui proses yang dilakukan KPU, dan tidak mudah dihasut dan mencurigai proses rekaputulasi yang ada,” tutur Husni. (ris/red. FOTO KPU/rap/Hupmas)

Transparan & Partisipatif Harus Jadi Sikap Penyelenggara Pemilu

Jakarta, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Aplikasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 mengatakan bahwa penyelenggara pemilihan umum (pemilu) harus menjaga prinsip transparansi dan partisipatif dalam penyelenggaraan pilkada, Rabu (11/11).“Kita perlu memperkuat transparansi, dimana prosesnya harus dilakukan terbuka. Harus dengan prinsip partisipatif, semua pihak harus dilibatkan. Ini yang harus menjadi sikap kita bersama,” kata Husni.Husni mendorong seluruh aparat KPU di daerah agar meningkatkan kinerja baiknya yang dalam pemilu 2014 telah diraih, khususnya dalam proses pengumpulan dan publikasi formulir C1.”Pengalaman kita pada pilpres (Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2014) yang lalu kita mampu mengumpulkan formulir C1 sebesar 98,6% dalam tujuh hari, maka pada pilkada ini kita menargetkan lebih awal lagi bisa terkumpul,” tutur dia.Untuk melakukan hal itu, Husni berharap KPU di daerah bisa membuat pemetaan daerah-daerah yang sulit terjangkau, kemudian menganalisa penyebab dan antisipasinya, sehingga proses pengumpulan formulir C1 menjadi lebih lancar.“Coba buat pemetaan terhadap daerah di kabupaten/kota, kemudian dihitung jarak dan dihitung waktu tempuh, kemudian dibuat catatan apa kiranya yang menghalangi proses itu lebih awal sampai ke KPU kabupaten/kota,” imbaunya.Dalam acara yang berlangsung di Hotel Swiss-Bel, Mangga Besar, Jakarta tersebut, Husni juga menyampaikan beberapa hal baru dalam proses pemindaian formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2015.“Pada pilkada ini kita menambah fasilitas dimana tidak hanya formulir C1 saja yang ditargetkan di publikasi, tapi juga formulir DAA, DA1, DB1, dan DC1, agar seluruh dokumen penghitungan suara di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi semua terekam dalam data digital,” jelas Husni.Husni secara khusus mewanti-wanti aparatnya agar selalu menjaga integritas penyelenggara pemilu dengan mematuhi dan mengikuti seluruh undang-undang, dan peraturan yang berlaku.“Nanti kalau ada komisioner yang menghalang-halangi, dan tidak sesuai aturan maka bisa langsung diadukan ke DKPP. Para operator juga jangan main-main, harus tunduk juga kepada kode etik penyelenggara pemilu. Jadi semua harus ikut dalam tatanan yang berlaku,” pesannya.Husni berharap tiap elemen penyelenggara pemilu bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sehingga Pilkada serentak 2015 dapat menorehkan kesuksesan.“Saya berharap kita semua menyadari semua elemen di KPU ini penting, sehingga tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu bisa diselenggarakan secara sukses. Bukan hanya selesai tanpa prestasi, tapi selesai dengan nilai sukses,” lanjut Husni.Ia menilai dengan kesuksesan pelaksanaan pilkada, hal itu dapat mendongkrak kepercayaan publik terharap kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.“Dengan sukses ini kita berharap daya tawar pemilu terharap para pihak semakin kuat. Daya tawar kita terharap masyarakat semakin kuat. Kepercayan publik kepada kita semakin lama semakin membaik,” ujar dia. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Populer

Belum ada data.