Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id,– Pengalaman menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang merupakan salah salah satu pemilu paling rumit di dunia, menjadi daya tarik delegasi The United State-Indonesia Society (USINDO) – American Council of Young Pilitical Leaders (ACYPL) untuk melakukan kunjungannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kamis (20/8).Komisioner KPU RI, Hadar Navis Gumay yang menerima 10 delegasi di Ruang Rapat Lt 1, Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta, tersebut, berbagai pengalaman bagaimana manajemen pengelolaan pemilu yang diikuti oleh lebih dari 187 juta pemilih. Dalam paparannya, Hadar menyebutkan lebih dari 16.000 orang bekerja di KPU, mulai tingkat pusat sampai kabupaten/kota.“Di tingkat pusat kami ada tujuh orang komisioner dengan 450 orang staf, di masing-masing provinsi ada lima komisoner kecuali Provinsi Aceh tujuh orang dengan total total 167 komisoner dan 990 staf, dan untuk masing-masing kabupaten lima komisoner dengan total komisioner 2.485 komisioner dengan total staf 12.425. Jadi total keseluruhan ada 16.524 orang,” papar Hadar yang menggunakan Bahasa Inggris dalam penjelasannya.Selain itu, Hadar juga menegaskan, Indonesia harus lebih sering berbagi pengalaman dengan pihak luar terkait penyelenggaraan pemilu di Indonesia.“Intinya, kita memang sudah waktunya untuk lebih aktif saling membagi pengalaman dengan pihak luar. Tidak hanya memahami tentang sistem politik demokrasi dan pemilu di negara lain, tapi ada juga pengalaman kita yang bisa dipelajari oleh mereka. Salah satunya kita bisa membuat pemilu yg semula partisipasinya menurun, tapi ternyata naik,” ujar Hadar.Pada kesempatan tersebut, hadar juga menekankan bahwa Pemilu di Indonesia bukan hanya milik KPU saja, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) termasuk masyarakat, untuk ikut bertanggung jawab pada proses penyelenggarannya. “Kita berusaha pemilu bukan hanya milik KPU saja, kita buka partisipasi yang sangat luas sehingga masyarakat ikut memiliki. Dengan mereka ikut memiliki, mereka ikut bertanggung jawab dan mengajak orang untuk memilih. Kemudian kita juga memperkenalkan relawan demokrasi, dan tentu faktor calon juga bisa menentukan,” ungkap Hadar yang juga mantan Direktur Eksekutif Centre For Electoral Program (Centro).Selain Hadar, Hadir pada audiensi tersebut pejabat dan staf di Sekretariat Jenderal KPU. Sedangkan dari pihak Delegasi ACYPL hadir diantaranya Director of Women’s Programs Republican National Committee Valerie Dowling, Executive Director wyoming Medical Society Sheila Bush, Vice President Goverment and Regulatory Affairs Pete Nemeth, dan lainnya. Menurut delegasi ACYPL, mereka terkagum dengan tingkat partisipasi pemilih di Indonesia yang masih tinggi, yakni sebesar 75 persen. Padahal di negara tempat mereka berasal, partisipasi masyarakat hanya di kisaran 40 persen saja. Di ujung pertemuan, masing-masing pihak pun saling bertukar cindera mata. (ook/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Teluk Kuantan, kpu.go.id - Satu hari usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi PKPU nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengajak para peserta FGD untuk menyaksikan dan menghadiri pembukaan festival budaya Pacu Jalur Tradisional 2015, hari Kamis (20/8).Secara resmi festival budaya Pacu Jalur Tradisional dibuka oleh Plt. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi dan Bupati Kuantan Singingi, H. Sukarmis di lapangan Limuno Kuantan Singingi, Teluk Kuantan. Acara seremonial saat pembukaan diawali dengan pawai budaya yang diikuti oleh 15 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, masing-masing peserta menampilkan seni budaya khas di kecamatan mereka.Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkyansyah yang hadir sebagai undangan usai pelaksanaan FGD di KPU Kabupaten Kuantan Singingi, turut serta menyaksikan dan mendampingi Plt Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati, Deputi Kementerian Pariwisata, Ibu Aini, pada saat pemukulan gong tanda telah dibukanya festival pacu jalur dan pengguntingan pita pelepasan balon Pilkada Bajalur (berkualitas Aman Jujur Adil Langsung Umum Rahasia) sebagai tanda bahwa Kabupaten Kuantan Singingi pada 9 Desember 2015 akan menyelenggarakan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah."Makna pelaksanaan gunting pita balon Pilkada Bajalur  pada saat pembukaan festival budaya pacu jalur bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 9 Desember 2015 nanti,“ ujar Plt Gubernur Riau.Turut hadir pada acara tersebut diantaranya, Danrem 031/WB, Brigjen TNI Nurendi M.SI, Pemprov Riau dan Pemkab Kuantan Singingi serta utusan pejabat dari Kabupaten/Kota se-Riau. (us-dosen/red.FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Pengumuman Nomor 1113/SJ/VIII/2015 tentang nama-nama penerima beasiswa S-2 konsentrasi tata kelola pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 klik disini

Jakarta, kpu.go.id- Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat nasional 2014, sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2015, tak lepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah sukses menggelar Pemilu 2014. Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Thoman Pardosi mengatakan peran KPU sangat besar terkait dengan peningkatan IDI 2014 tersebut. “(Meningkatnya IDI 2014) banyak dipengaruhi oleh pemilu kita (2014) yang dinilai membaik. Karena bandingannya adalah diantaranya langsung ke 2009. Ada juga bandingannya ke 2013, yang mana dari 2009 ke 2013 itu tetap tadi,” ungkap Thoman Pardosi ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/8). Thoman menerangkan, kontribusi KPU terhadap IDI 2014 di antaranya terkait dengan kualitas DPT yang lebih baik, penyediaan fasilitas penyandang cacat dalam Pemilu, dan sebagaianya. “DPT membaik, fasilitas penyandang cacat dengan tiadanya kasus yang mencuat terkait dengan pemilih penyandang cacat,” ujar Thoman.Ia menjelaskan, ada tiga aspek dengan 11 variabel dan 28 indikator dalam menetapkan IDI 2014. “Komponen penghitungan IDI 2009-2014 ini ada tiga aspek, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan institusi demokrasi. Ada 11 variabel dan di dalamnya ada 28 indikator,” terangnya.“Kenaikan IDI 2014 ini secara keseluruhan lebih banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh hal-hal yang menyangkut institusi demokrasi. Di dalamnya variabelnya pemilu yang bebas dan adil,” imbuhnya.Metode penghitungan IDI 2014 menggunakan empat sumber data, yakni review surat kabar lokal dari tiap provinsi, review dokumen dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) dan lain-lain, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.Pengumpulan data berlangsung sepanjang tahun di semua provinsi di seluruh Indonesia, yang selalu didiskusikan dua kali dalam sepekan. Data-data yang dikumpulkan dari media massa, terutama koran, harus memenuhi unsur dan syarat jurnalistik. Kemudian didiskusikan, dianalisis, serta dilakukan wawancara mendalam terhadap kasus terkait. “Kita temui di media koran, seperti hak memilih dan dipilih berapa banyak kasusnya, kecurangan dalam penghitungan suara itu berapa banyak kasusnya. Dipreteli satu persatu kemudian dinilai masuk apa tidak,” kata Thoman.Tak hanya dari surat kabar, BPS juga mengambil data-data kasus yang mereka temui dari lembaga-lembaga lain. “Kami mengambil laporan dari KPU, Bawaslu, dan laporan LSM,” jelas pria asal Porsea, Sumatera Utara ini.Misalnya seperti masalah DPT, BPS mengambil data dari KPU. “Kita ambil dari KPU. Kita ambil berapa jumlah DPT, berapa jumlah DPK. DPK itu kita anggap sebagai kesalahan. Kalau semua DPT benar, DPK semakin sedikit. DPT banding DPK. Kita sebar, berapa jumlahnya. Semakin banyak DPK, berarti makin buruk,” papar pria kelahiran  28 Juni 1959 ini.“Tahun 2009 itu ditetapkan vonisnya jelek semuanya nilainya 30. Data DPT pun pada 2009 itu tidak jelas. 2014 ini kita berani bilang jelek, berani bilang bagus,” imbuhnya.Dalam menganalisa data, BPS didamping Tim Ahli yang terdiri dari para pakar, antara lain Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Jakarta), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina). “Dalam merumuskan IDI 2014, BPS melibatkan steakholder terkait seperti dari Kemenkopolhukam, Kemendagri, UNDP, dan Tim Ahli.”Setelah menggelar diskusi sepanjang tahun, pada April 2015, BPS menggelar FGD yang melibatkan seluruh Pemda, pemimpin redaksi surat kabar, ketua partai, Depdagri, Mahasiswa, kepolisian, kejaksaan, penyelenggara pemilu dan lain-lain.“Kita juga terimakasih kepada KPU yang telah memberikan kami dokumen untuk digotong-gotong ke sini, kemudian dikembalikan. Tapi ke depan dokumen KPU itu softcopy mestinya. Tidak harus kita bawa tapi kita akses saja,” ungkap Thoman.Berdasarkan IDI 2014 ini, BPS mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin baik. “Demokrasi kita membaik. Situasi yang membaik ini harusnya semua pihak gembira, teramsuk masyarakat. Karena yang dinilai semua, 28 indikator ini tadi kan mencakup semua,” ujar Thoman.Ia juga menjelaskan, keunggulan BPS dalam pengumpulan data karena BPS memeliki perangkat di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, BPS juga tidak memiliki kepentingan politik sebagaimana banyak diduga terjadi pada lembaga-lembaga survei. “Kami tidak punya kepentingan, karena bukan survei yang dilakukan tidak melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Hanya memang IDI belum digunakan oleh Pemda, terutama oleh Kesbang.”Meski demikian, BPS siap jika dibutuhkan untuk membantu berbagai hal terkait dengan penghitungan data tertentu. “Dulu sampai tahun 2003, KPU dan BPS pernah kerjasama. Jadi kami siap. Tapi tim Ahli ikut. Tidak harus empat, satu dari mereka saja. Kita punya data dan metode penghitungan,” kata Thoman. IDI 2014 mencapai 73,04 dalam skala indeks 0-100 atau naik 9,32 poin dibandingkan dengan IDI 2013 yang capaiannya sebesar 63,72. Capaian IDI 2014 ini masuk dalam kategori sedang. Meski demikian, angka tersebut sudah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dipatok 73,00.Fluktuatifnya angka IDI merupakan cermin dari situasi dinamika demokrasi di Indonesia. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based sehingga potret yang dihasilkan merupakan reflektisi realitas yang terjadi. (bow/ism/red)

Teluk Kuantan, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pilkada Bajalur”, yang merupakan kependekan dari Berkualitas Aman Jujur Adil Langsung Umum Rahasia, Rabu (10/8). FGD dirangkai dengan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bertempat di Kantor KPU Kuantan Singingi, Jln. Limuno Timur No. 49.Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah hadir pada acara FGD sebagai narasumber, didampingi Ketua KPU Provinsi Riau Nurhamin, anggota KPU Provinsi Riau Syafril Abdullah, Sri Rukmini dan Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara hadir sebagai peserta diantaranya pimpinan atau perwakilan DPW Partai Politik Peserta Pemilu 2014, Ketua Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada tahun 2015 juga hadir yakni KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti dan KPU Kota Dumai.Sebelum memaparkan hal-hal terkait kampanye, Ferry mengharapkan agar Pilkada di sembilan kabupaten/kota se Provinsi Riau dapat berlangsung baik, berkualitas, demokratis dan menghasilkan pemimpin daerah sesuai dengan harapan masyarakat. Dua hal yang sedang KPU kerjakan, lanjut Ferry, adalah tahapan pencalonan dan pemutakhiran daftar pemilih. Setelah keduanya terlewati maka tahapan berikutnya adalah kampanye. Kampanye dimulai setelah tiga hari penetapan pasangan calon, karena penetapan pasangan calon dilakukankan pada tanggal 24 Agustus 2015, maka aktivitas pertama kampanye dimulai tanggal 27 Agustus dan akan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara (9 Desember-red) yaitu tanggal 5 Desember 2015.Kedua, terkait masa tenang, dimulai tanggal 6, 7, dan 8 Agustus, di masa ini tidak boleh melakukan aktivitas kampanye dengan metode apa pun. Aktivitas ketiga,  aktivitas khusus iklan kampanye melalui media cetak dan media elektronik,  dengan durasi 14 hari yaitu pada tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember 2015.Ferry menambahkan, yang terpenting prinsip dan tujuan kampanye perlu menjadi perhatian, karena dengan rentang waktu 100 hari, merupakan waktu yang cukup panjang, perlu menerapkan prinsip-prinsip kampanye yang jujur, terbuka dan dialogis dengan tujuan bahwa kampanye itu sebagai salah satu proses pendidikan politik bagi masyarakat. Untuk menjaga agar aktivitas-aktivitas itu berjalan sesuai dengan rel yakni sesuai dengan peratutan yang ada, maka sudah seharusnya dikawal.“Mudah-mudahan aktifitas yang kita kawal dalam kesempatan ini dari awal tahapan, sampai nanti akhir tahapan, dimana gongnya pada tanggal 9 Desember, kemudian proses penghitungan yang dijalani di TPS (Tempat Pemungutan Suara-red), rekap di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan-red), perlu siapkan juga saksi-saksi untuk PPK-nya, ini untuk mendapatlkan hasil pemilukada yang berkualitas,” ungkap Ferry dengan penuh harap. Seluruh proses ini, imbuh Ferry, harus benar-benar kita kawal bersama-sama, ini bukan hanya perhelatan yang dilakukan KPU dan Bawaslu semata, tetapi merupakan perhelatan yang harus digawangi seluruh stakeholder terkait, dan yang lebih utama adalah bagaimana penyelenggara, pemilih dan peserta pemilu itu betul-betul menjadi bagian yang terpenting dalam kontestasi demokrasi yang kita lakukan.(us/dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)