Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 mengatur agar denah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ramah kepada penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda, Selasa (29/9).Hal tersebut disampaikan Staf Ahli KPU RI, Udi Prayudi saat acara Focus Group Discussion (FGD) pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada 2015 antara KPU dengan pemantau pemilu serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat pemilu.“Kami (KPU) wajibkan teman-teman penyelenggara, dalam menyusun TPS memperhatikan kebutuhan teman-teman disabilitas,” kata Udi di ruang rapat lantai 1 Gedung KPU RI, Jakarta.Kemudahan akses yang diberikan kepada disabilitas antar lain lebar pintu masuk TPS, tinggi kotak suara yang mudah dijangkau, serta jarak antara dinding belakang TPS dengan bilik suara yang lebar.“Seperti jarak antara pintu masuk TPS yang lebar untuk akses kursi roda, tinggi kotak suara tidak lebih dari 30 cm, sehingga mudah memasukkan surat suara kedalam kotak suara sendiri, termasuk jarak antara dinding belakang TPS dengan bilik suara kita atur sekurang-kurangnya 1 meter. sehingga akses pengguna kursi roda mudah dalam penyampaian hak pilih nya didalam bilik suara,” jelas Udi.Sementara itu, Wakil Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, (PPUA Penca) Heppy Sebayang, mengatakan, penerbitan buku panduan pemungutan dan tungsura Pilkada 2015 oleh KPU yang telah mengadopsi kebutuhan disabilitas merupakan hal yang luar biasa.“Kami sangat mengapresiasi buku panduan luar biasa ini, yang mengadopsi hal-hal untuk melindungi hak politik disabilitas. Kami nilai sudah banyak yang diatur bagaimana teman-teman bisa maksimal menggunakan hak politiknya,” ujar nya.Mengenai kelengkapan bahan simulasi, Heppy mengusulkan agar KPU mempersiapkan proses distribusi alat bantu simulasi dengan baik, sehingga saat pelaksanaan simulasi, petugas KPPS bisa memberikan contoh penggunaan alat bantu secara maksimal.“Terkait kelengkapan bahan-bahan simulasi, pengalaman kami di PPUA (Penca), saat proses simulasi sebelum hari pemungutan suara, seringkali alat bantu coblos itu tidak tersedia, sehingga petugas KPPS ketika ingin memberi contoh sulit untuk memperagakannya,” lanjut Heppy.Dalam kegiatan FGD tersebut, KPU juga menyampaikan 7 (tujuh) poin baru yang bertujuan untuk memberi kemudahan serta perbaikan dalam pelaksanaan pilkada khususnya tahap pemungutan dan tungsura. Ketujuh poin itu antara lain:Jumlah Pemilih paling banyak 800 orang tiap TPS;Formulir C7 (daftar hadir pemilih) untuk mencatat setiap pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya di TPS;Terdapat Pengawas TPS pada masing-masing TPS yang dapat dibentuk oleh Panwas Kecamatan;Adanya pencatatan pengguna hak pilih disabilitas di formulir C1;KPPS mengembalikan formulir C6 yang tidak terdistribusikan kepada PPS;Terdapat perubahan tugas KPPS, utamanya dalam pengadministrasian pengguna hak pilih. Dimana KPPS 4 dibantu oleh KPPS 5;Hasil penghitungan suara disampaikan kepada PPK melalui PPS pada hari itu juga. (ris/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Surat Edaran Nomor 629/KPU/IX/2015 perihal pemasangan dan penggantian alat peraga kampanye yang rusak/hilang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2015.download disini

Jakarta, kpu.go.id-Setelah berlangsung selama satu bulan sepuluh hari, Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (28/9) dalam suasana meriah menutup kegiatan itu, di Ruang Sidang Utama lantai 2 Gedung KPU RI, yang merupakan ruang serbaguna, dan satu-satunya ruang pertemuan terluas dan terbesar di gedung penyelenggara pemilihan umum (pemilu) ini.Kegiatan PORSENI yang pertama kali digelar oleh KPU RI ini bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan soliditas sumber daya manusia (SDM) di jajaran KPU, dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).  Cabang-cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan seni yakni badminton, tenis meja, futsal, senam, catur, gaple, karaoke, paduan suara, kreativitas seni, serta terakhir penataan dan kebersihan ruang kerja. Tetapi di tengah-tengah perjalanan kegiatan PORSENI, keluarlah ide tambahan pertandingan yakni lomba panco, untuk mencari pria maco di KPU dan lomba memasak.                             “Porseni yang telah dibuka tanggal 18 Agustus 2015 telah berjalan meriah dan sukses dengan mempertandingkan sepuluh cabang pertandingan, namum ditengah perjalanannya ada ide dari Bapak-bapak Komisioner KPU RI untuk menambah dua cabang pertandingan, panco dan memasak. Hadiah untuk pemenang lomba panco disediakan oleh Bapak Sigit Pamungkas, dan pemenang lomba memasak disediakan oleh Bapak Arif Budiman,” jelas Lucky Fernandy Majanto, Kepala Biro SDM KPU, yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksanan PORSENI kali perdana ini.Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengungkapkan rasa terima kasih kepada panitia yang bekerja keras untuk pelaksanaan porseni ini."Saya dan para pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya pada kegiatan PORSENI ini, dimana pada kegiatan ini kita bisa memperkuat tali silaturahmi antar karyawan-karyawati," ujar Husni. Manfaat yang dapat kita peroleh, tambah Lucky, selain dapat mengetahui talenta karyawan-karyawati KPU dalam setiap cabang olahraga, juga ruangan-ruangan kerja menjadi lebih nyaman, rapih, asri, dan bersih. Lucky berharap PORSENI KPU ini dapat terselenggara setiap tahunnya dan kepanitiaan juga dapat bergilir, karena banyak nilai positif yang dapat kita petik.                            “Kami memohon maaf jika dalam penyelenggaraannya terdapat kekurangan dari mulai jadwal berubah-rubah, tempat harus berbagi sehingga membuat ketidaknyamanan. Kami juga sangat mengharapkan PORSENI ini dapat berkesinambungan, dan terselenggara lebih baik, lebih professional untuk tahun-tahun mendatang.,” harap Lucky. (wwn FOTO KPU/dosen/Hupmas)Daftar Pemenang PORSENI KPU Tahun 2015 klik disini

Merauke, kpu.go.id - Pasca tahapan pencalonan yang menghasilkan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015, kini saatnya tahapan pilkada memasuki tahapan kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 27 Agustus 2015 dimulai tahapan kampanye.Provinsi Papua sebagai daerah paling timur di Indonesia, turut menyelenggarakan pilkada di 11 Kabupaten, yaitu Kerom, Boven Digoel, Asmat, Merauke, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Raya, Waropen, Supiori, Pegunungan Bintang, dan Nabire. Pilkada di 11 Kabupaten tersebut akan diikuti oleh 42 pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menggelar Deklarasi Serentak Kampanye Damai Pilkada 11 Kabupaten se-Papua, Kamis (27/8) di Distrik Sota, Merauke, Papua."Gong kampanye damai pilkada 2015 akan kita mulai dari ufuk paling timur Indonesia, di Distrik Sota titik nol kilometer perbatasan RI-PNG. Kita semua berharap 42 pasangan calon ini bisa memahami aturan main pilkada dengan baik. Masyarakat menanti pemimpin yang tidak dijajah kepentingan pribadi, tetapo kepentingan rakyat Papua. Harapannya memilih bukan untuk menang atau kalah, memilih adalah sebuah keberanian menentukan masa depan kita semua," papar Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy di depan peserta deklarasi.Deklarasi ini selain diikuti oleh 42 paslon dari 11 kabupaten, juga dihadiri Komisioner KPU RI, KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, Bawaslu Provinsi Papua, Panwaslu, perwakilan partai politik, Kapolda, Perwakilan Kodam, Danrem, Lantamal XI Papua, Forkompimda, dan tokoh masyarakat Papua.Sementara itu Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas dalam sambutannya mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah proses demokrasi yang terbesar di dunia, bukan kedua atau ketiga. Seperti contohnya di Amerika, bukan rakyat yang memilih secara langsung, tetapi memakai electoral college, bukan suara rakyat yang langsung menentukan pemimpinnya. Kemudian India memilih presiden selama 2-3 minggu, sedangkan di Indonesia proses pemilu berlangsung satu hari. Sehingga Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia dan menjadi kiblat negara-negara lain. Bahkan negara-negara di timur tengah banyak yang belajar demokrasi di Indonesia."Deklarasi kampanye damai ini berlokasi di titik nol kilometer, di perbatasan dengan negara lain, sehingga kegiatan ini tidak hanya didengar oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga didengar oleh negara sahabat di Papua Nugini. Jadi menjadi penting bagi deklarasi damai ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya," ujar Sigit yang hadir di Merauke untuk me-launching deklarasi kampanye damai tersebut.Sigit juga menjelaskan, lawan dari damai adalah kacau, kerusuhan, dan chaos, ini berarti pengali nol dengan apa yang diinginkan dan cita-cita kebangsaan. Situasi kacau itu yang membuat Indonesia tidak bisa mencapai kesejahteraan, oleh karena itu damai adalah pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sigit juga berharap para paslon untuk dapat memastikan pendukungnya tidak melakukan sesuatu yang destruktif. Apabila ada rasa ketidakpuasan, bisa ditempuh melalui cara yang diatur dalam Undang-Undang. Misalnya tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu, bisa ke Bawaslu, kalau tidak puas dengan independensi KPU, bisa ke DKPP."Masyarakat pemilih juga harus memastikan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, memilih calon yang memiliki visi dan misi sesuai kehendak kita, sehingga lahir pemimpin yang kita harapkan semua. KPU dan Bawaslu juga harus bisa membangun sinergi. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan pemilihan ini berjalan sebaik-baiknya dan penyelenggara pemilu dapat bekerja profesional, independen, dan transparan," jelas Sigit yang juga memegang Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di KPU RI.Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga menyuarakan ajakan menjaga proses kedamaian dalam kampanye pilkada. Semua masyarakat Papua harus menyambut positif tahapan pilkada ini, dan berharap semua bisa berjalan baik, benar, dan lancar. Klemen Tinal juga menjelaskan baik dan benar itu adalah secara UU, dan kemenangan adalah milik semua rakyat Papua, tidak ada yang kalah, semua adalah pemenang."Mari kita jaga martabat baik-baik, dan jangan sampai membuat hal-hal yang menurunkan harga diri rakyat saudara semua dari daerah masing-masing. Kita dari Papua bisa memberi hal yang baru di belahan Indonesia yang lain. Bukan hanya matahari terbit 2 jam lebih dulu, tetapi demokrasi yang baik juga berawal dari sini," tegas Klemen Tinal. (Arf/red.FOTO KPU/dam/Hupmas)

Merauke, kpu.go.id - Sebagai salah satu unsur keamanan di Indonesia, Kepolisian mempunyai tugas berat dalam menjaga kedamaian pelaksanaan pilkada di Indonesia. Begitu juga dengan kedamaian tanah Papua, Kapolda Papua Brigjen Paulus Waterwap juga berharap proses pelaksanaan tahapan kampanye pilkada 2015 dapat berjalan lancar dan damai."Kita semua adalah anak bangsa, kita sepakat hadir di titik nol perbatasan RI-PNG ini pertanda kita juga bersepakat untuk menjaga kedamaian pilkada di tanah Papua. Kita jaga juga keutuhan negara ini, dari Aceh sampai tanah Papua. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mengisi dan melanjutkan kemerdekaan dengan penuh semangat dan optimisme," ujar Paulus dihadapan peserta deklarasi kampanye pilkada damai, Kamis (27/8) di Distrik Sota, Merauke, Papua.Kapolda Papua pertama yang juga putra asli Papua tersebut mengingatkan kepada para calon pemimpin bahwa masih banyak masyarakat di tanah Papua membutuhkan bantuan. Pemimpin itu harus bisa membuat masyarakat Papua disejajarkan diri dengan masyarakat lainnya di Indonesia. 42 paslon bupati dan wakil bupati ini harus mempunyai tekad dan komitmen yang sama, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, serta keamanan dan ketertiban kampanye pilkada. Paulus juga menegaskan bahwa semua harus siap dipilih dan siap untuk tidak dipilih, bukan siap menang dan siap kalah, karena ini pilihan masyarakat semua."Sebagai unsur keamanan Papua, Polda telah memantau potensi kerawanan dalam kampanye pilkada. Antara lain, adanya black campaign, money politics, kampanye diluar jadwal, anak dibawah umur, keterlibatan PNS atau instansi pemerintah, penggunaan fasilitas negara, bentrok massa, kecelakaan lalu lintas, dan tindakan pidana lainnya. Kami menyerukan himbauan kepada seluruh jajaran penyelenggara pilkada, TNI-Polri, dan stakeholder lainnya, untuk menciptakan pilkada yang aman, damai, dan berintegritas," tegas Paulus yang dilantik menjadi Kapolda Papua sejak 31 Juli 2015 yang lalu.Tidak hanya situasi yang aman, tertib dan damai, menurut Paulus, tetapi juga berintegritas, yaitu integritas penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu harus dijaga. Kemudian integritas moral masyarakat papua juga harus dijaga baik-baik untuk mendapatkan pemimpin yang baik pula. Semua harus bekerja bersama-sama menjawab harapan-harapan itu dengan penuh tanggungjawab. Deklarasi kampanye damai ini diharapkan bisa juga menjadi langkah awal pilkada yang damai di tanah Papua.Sementara itu dari unsur pengawasan pilkada, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Robert Y. Horik menjelaskan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 11 kabupaten se-Papua telah siap untuk mengawasi tahapan-tahapan pilkada. Pengawasan itu termasuk bagi pasangan calon yang merasa dirugikan dan akan melakukan gugatan. Panwaslu juga siap mengawasi tahapan kampanye, mulai dari hari ini hingga 5 Desember 2015, pada saat hari tenang, dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara."Hal penting yang harus kita pegang, yaitu pertama, komitmen kita semua bahwa pilkada di papua ini adalah pilkada damai, kedua, integritas bagi seluruh penyelenggara untuk menjunjung tinggi integritas, tidak bisa diganggu dan terkontaminasi, baik oleh penyelenggara KPU dan Panwaslu, juga kepada para kandidat, dan ketiga, soliditas kita semua," ujar Robert.Deklarasi ini mengharapkan seluruh peserta pilkada dan massa pendukung dapat berkampanye sesuai aturan dan norma-norma yang berlaku. Deklarasi ini juga menuangkan komitmen untuk saling menghormati antara sesama calon bupati dan wakil bupati, tidak ada tindakan provokasi atau tindakan yang mencederai proses pilkada yang demokratis di Papua. (arf/red. )

Merauke, kpu.go.id - Pasca tahapan pencalonan yang menghasilkan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015, kini saatnya tahapan pilkada memasuki tahapan kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 27 Agustus 2015 dimulai tahapan kampanye.Provinsi Papua sebagai daerah paling timur di Indonesia, turut menyelenggarakan pilkada di 11 Kabupaten, yaitu Kerom, Boven Digoel, Asmat, Merauke, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Raya, Waropen, Supiori, Pegunungan Bintang, dan Nabire. Pilkada di 11 Kabupaten tersebut akan diikuti oleh 42 pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menggelar Deklarasi Serentak Kampanye Damai Pilkada 11 Kabupaten se-Papua, Kamis (27/8) di Distrik Sota, Merauke, Papua."Gong kampanye damai pilkada 2015 akan kita mulai dari ufuk paling timur Indonesia, di Distrik Sota titik nol kilometer perbatasan RI-PNG. Kita semua berharap 42 pasangan calon ini bisa memahami aturan main pilkada dengan baik. Masyarakat menanti pemimpin yang tidak dijajah kepentingan pribadi, tetapi kepentingan rakyat Papua. Harapannya memilih bukan untuk menang atau kalah, memilih adalah sebuah keberanian menentukan masa depan kita semua," papar Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy di depan peserta deklarasi.Deklarasi ini selain diikuti oleh 42 paslon dari 11 kabupaten, juga dihadiri Komisioner KPU RI, KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, Bawaslu Provinsi Papua, Panwaslu, perwakilan partai politik, Kapolda, Perwakilan Kodam, Danrem, Lantamal XI Papua, Forkompimda, dan tokoh masyarakat Papua.Sementara itu Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas dalam sambutannya mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah proses demokrasi yang terbesar di dunia, bukan kedua atau ketiga. Seperti contohnya di Amerika, bukan rakyat yang memilih secara langsung, tetapi memakai electoral college, bukan suara rakyat yang langsung menentukan pemimpinnya. Kemudian India memilih presiden selama 2-3 minggu, sedangkan di Indonesia proses pemilu berlangsung satu hari. Sehingga Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia dan menjadi kiblat negara-negara lain. Bahkan negara-negara di timur tengah banyak yang belajar demokrasi di Indonesia."Deklarasi kampanye damai ini berlokasi di titik nol kilometer, di perbatasan dengan negara lain, sehingga kegiatan ini tidak hanya didengar oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga didengar oleh negara sahabat di Papua Nugini. Jadi menjadi penting bagi deklarasi damai ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya," ujar Sigit yang hadir di Merauke untuk me-launching deklarasi kampanye damai tersebut.Sigit juga menjelaskan, lawan dari damai adalah kacau, kerusuhan, dan chaos, ini berarti pengali nol dengan apa yang diinginkan dan cita-cita kebangsaan. Situasi kacau itu yang membuat Indonesia tidak bisa mencapai kesejahteraan, oleh karena itu damai adalah pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sigit juga berharap para paslon untuk dapat memastikan pendukungnya tidak melakukan sesuatu yang destruktif. Apabila ada rasa ketidakpuasan, bisa ditempuh melalui cara yang diatur dalam Undang-Undang. Misalnya tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu, bisa ke Bawaslu, kalau tidak puas dengan independensi KPU, bisa ke DKPP."Masyarakat pemilih juga harus memastikan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, memilih calon yang memiliki visi dan misi sesuai kehendak kita, sehingga lahir pemimpin yang kita harapkan semua. KPU dan Bawaslu juga harus bisa membangun sinergi. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan pemilihan ini berjalan sebaik-baiknya dan penyelenggara pemilu dapat bekerja profesional, independen, dan transparan," jelas Sigit yang juga memegang Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di KPU RI.Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga menyuarakan ajakan menjaga proses kedamaian dalam kampanye pilkada. Semua masyarakat Papua harus menyambut positif tahapan pilkada ini, dan berharap semua bisa berjalan baik, benar, dan lancar. Klemen Tinal juga menjelaskan baik dan benar itu adalah secara UU, dan kemenangan adalah milik semua rakyat Papua, tidak ada yang kalah, semua adalah pemenang."Mari kita jaga martabat baik-baik, dan jangan sampai membuat hal-hal yang menurunkan harga diri rakyat saudara semua dari daerah masing-masing. Kita dari Papua bisa memberi hal yang baru di belahan Indonesia yang lain. Bukan hanya matahari terbit 2 jam lebih dulu, tetapi demokrasi yang baik juga berawal dari sini," tegas Klemen Tinal. (arf/red. )