Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dan persiapan pengadaan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut: (klik disini)

Jakarta, kpu.go.id – Kepala Biro Logistik Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Farida Fauzia dalam Rapat Koordinasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 Gelombang Kedua berharap seluruh jajaran KPU berkomitmen untuk mengoptimalkan silog dalam pelaksanaan Pilkada 2015, Kamis (1/10).“Acara ini mempunyai makna yang sangat penting, guna menyatukan gerak langkah dalam mengelola logistik pilkada tahun 2015 serta berkomitmen untuk mendayagunakan aplikasi silog Pilkada  Tahun 2015 secara optimal dalam menyukseskan Pilkada Tahun 2015,” terang Farida.Menurut Farida, pilkada yang akan diselenggarakan secara serentak 9 Desember 2015 dapat diselenggarakan secara kolektif, dan efektif apabila didukung oleh ketersediaan logistik pemilu yang tepat jumlah, tepat jenis, serta tepat waktu.“Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember nanti bisa terselenggara secara kolektif, dan efektif apabila didukung oleh ketersediaan logistik pemilu, tepat jumlah, tepat jenis serta tepat waktu. Sekaligus pendistribusiannya tepat tujuan,” lanjutnya.Mengingat proses produksi dan distribusi kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, sesuai jadwal ditetapkan pada 5 Oktober hingga 8 Desember, maka pada H-1 seluruh logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) harus sudah sampai.“Pelaksanaan tahapan tersebut perlu dapat perhatian kita semua, jadi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan logistik pilkada 2015 harus sudah sampai sehari sebelum pemungutan suara berlangsung. Itu juga perlu dikelola secara efisien dan efektif. tentunya dengan dukungan data dan informasi yang akurat, serta up to date,” tuturnya.Silog Pilkada 2015 merupakan buah kerjasama antara KPU dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sebelumnya telah diterapkan pada pergelaran Pemilu 2014. Dengan adanya aplikasi itu, Farida berharap setiap satker dapat memanfaatkanya dengan baik, dengan meng-update data dan informasi, sehingga dihasilkan data informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan dalam melakukan kontrol pengadaan logistik pilkada.Terkait peserta rakor gelombang II tersebut, dihadiri oleh 8 (delapan) operator di Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur, 11 (sebelas) operator di Kabupaten Provinsi Papua, 8 (delapan) operator di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat serta 13 (tiga belas) operator di Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta,kpu.go.id - Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) rancangan Arsip Nasional Indonesia (Anri), menurut Tim Teknis SIKD Anri, Irwanto Eko Saputro membuat korespondensi kearsipan dan persuratan, khususnya arsip kepemiluan menjadi lebih cepat dan transparan, Kamis (1/10).“Penggunaan sistem ini atau pengelolaan arsip secara digital menjadi salah satu jalan keluar dalam proses korespondensi agar menjadi cepat dan transparan,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), di Hotel Mercure, Jakarta.Irwanto menegaskan, selain menjadi cepat dan transparan, penggunaan sistem ini juga bermanfaat untuk mengurangi keterikatan terhadap personil pengelola arsip.“Ketika kita sudah menggunakan sistem ini, keterikatan terhadap personil yang bertugas mengkontrol surat akan berkurang,” ujar Irwanto.Menurut Irwanto, manfaat lain yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem ini adalah dapat mengurangi penggunaan kertas yang akan dikeluarkan selama proses korespondensi.“Bukan menghilangkan 100 persen penggunaan kertas, tetapi mengurangi budaya kita yang masih mementingkan cap basah dan tanda tangan, namun proses disposisi dan nota dinas tidak diperlukan lagi,” tuturnya.Memasuki hari kedua kegiatan sosialisasi SIKD, peserta diharapkan agar dapat terbiasa menggunakan sistem tersebut. Diharapkan kedepannya KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat terintegrasi melalui sistem ini.“Untuk tahap awal masing-masing satuan kerja (satker) hanya menginstall dulu, nanti ketika mereka sudah terbiasa menggunakan sistem ini, KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibuat sentralisasi menggunakan satu server,” terangnya. (ajg/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id – Pemerhati pemilihan umum (pemilu) dari empat negara Asia, yakni China, Thailand, Kamboja, dan Malaysia kunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, Kamis (1/10).Perwakilan keempat negara tetangga tersebut diterima oleh Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah di ruang rapat lantai 1 KPU RI, Jakarta.Pertemuan yang difasilitasi oleh Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia itu bertujuan untuk mempelajari proses peralihan pemerintahan yang dilaksanakan secara demokratis, serta berbagi informasi dan pengalaman masing-masing negara dalam menggelar pemilu. (TEKS/dam/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Juri Ardiantoro dalam Sosialisasi Sistem Kearsipan Elektronik menyampaikan, sebuah hal yang ironis jika KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) tidak mengelola data kepemiluan secara memadahi, Rabu (30/9).“KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu banyak didatangi oleh berbagai pihak, baik untuk pendidikan ataupun penelitian. Mahasiswa misalnya, untuk menulis desertasi tentang kepemiluan dipikirannya pasti merujuk ke KPU, tidak ketempat lain. Ironis jika kita penyelenggara pemilu, tetapi tidak punya data, tidak punya arsip yang memadahi tentang penyelenggaraan pemilu,” terang Juri.Selain dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik, menurut Juri, pengelolaan arsip dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja sebuah instansi.“Kita bisa mengukur kinerja instansi dengan cara bagaimana sebuah intansi membangun sistem pengelolaan kearsipan. Jika kita hanya bercerita saja tentang kehebatan kantor, kita pasti tidak dipercaya. Lain bila kita bisa memberikan bukti nyata, kita punya dokumen tentang pencapaian kita. Lain cerita, karena kita punya dokumennya,” lanjut Juri.Dalam acara yang berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta Kota itu, Juri juga mengingatkan kepada para peserta sosialisasi bahwa pemilu merupakan kontestasi politik yang syarat akan komplain, untuk itu sebagai penyelenggara, KPU perlu menyimpan dokumen kepemiluan sebagai bukti yang valid.“Pemilu adalah arena kontestasi. Itulah mengapa arsip memilliki peran yang sangat penting. Arsip itu cara menjawab komplain yang paling jitu terhadap dugaan masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Coba kalau kemarin bu Ida (Ida Budhiarti) gagal mengkonsolidasi dokumen-dokumen dari KPU di daerah, bisa batal itu hasil pemilu. Jadi dari dokumen ini, sejak awal bisa kita gunakan sebagai senjata untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang telah kita lakukan,” ujarnya.Mengingat keterbatasan sarana penyimpanan arsip kepemiluan yang dimiliki oleh tiap satuan kerja (satker) KPU, Ia berpendapat bahwa penyimpanan arsip secara digital bisa dijadikan referensi. Karena dengan penyimpanan secara digital, arsip KPU dapat dikelola secara efektif, murah, dan aman.“Dokumen kita, arsip kepemiluan akan semakin banyak, tidak mungkin kita terus-terusan memelihara arsip secara konvensional. Maka cara penyimpanan yang baik ya secara digital, karena manajemen arsip secara elektronik bisa lebih efektif, murah, aman, tidak mudah hilang,” kata Juri.Dalam sosialisasi sistem kearsipan elektronik melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang dihadiri oleh KPU provinsi tersebut, Sekretriat Jenderal KPU RI bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sehingga pengelolaan arsip yang dilakukan oleh KPU tepat dan sesuai berdasarkan peraturan. (rap/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id – Aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) merupakan wujud pertanggungjawaban, dan transparansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2015 kepada masyarakat, Rabu (30/9).Hal tersebut diterangkan oleh Anggota KPU RI, Arief Budiman saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penggunaan Aplikasi Silog Pilkada 2015, di ruang rapat lantai 2 gedung KPU RI, Jakarta.“Akuntabilitas, kualitas, dan integritas penyelenggaraan pemilu akan terwujud melalui transparansi, dan Silog merupakan bagian dari proses transparansi itu,” ujar Arief.Karena melalui silog, publik dapat mengetahui jumlah kebutuhan logistik pada suatu daerah. Dari jumlah perlengkapan di TPS, kebutuhan surat suara, hingga proses lelang yang sedang dilakukan oleh KPU.Menurut Arief, penggunaan aplikasi silog merupakan hal yang sangat penting. Sebab melalui aplikasi tersebut, banyak informasi yang tersedia bagi publik agar dapat mengetahui integritas dan akuntabilitas KPU dalam penyelenggaraan pilkada ataupun pemilihan umum (pemilu).“Pertemuan ini sendiri penting untuk membangun akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu,” lanjutnya.Selain wujud akuntabilitas, dan transparansi KPU kepada publik, rakor tersebut dimaksudkan untuk menertibkan KPU di daerah yang belum mengisi aplikasi tersebut.“Pertemuan ini mendesak untuk dilakukan. Karena masih ada beberapa daerah yang belum mengisi silog, bahkan ada kasus dimana anggota KPU di daerah tidak mengetahui apa itu silog,” tegas Arief.Rakor yang digelar oleh Biro Logistik KPU RI tersebut mengundang 266 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Mengingat banyaknya peserta, maka rakor tersebut dibagi menjadi 6 gelombang.Rakor gelombang pertama ini diikuti oleh 5 Provinsi dan 51 Kabupaten/Kota. Setiap daerah yang hadir diwakili oleh anggota KPU divisi logistik, kepala bagian/kepala sub bagian logistik dan operator silog itu sendiri. (dam/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)