Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id,–  Peran lembaga penyiaran dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 memiliki arti yang penting. Ditambah,Pilkada Tahun 2015 ini digelar di lebih dari separuh Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Indonesia.“Sangat  penting  sekali  melakukan  sosialisasi  Pilkada,  baik  tingkat  daerah maupun  pusat. Karena Pilkada Tahun 2015 dilakukan lebih dari 50 persen di Kabupaten/Kota yang kita miliki. Tambah lagi pemilihan Gubernur di 9 Provinsi yang ada Kabupatennya, total semua ada 308 Kabupaten/Kota. Iniakan lebih mudah dijangkau melalui  lembaga penyiaran salah satunya adalah TVRI,” jelas Ketua KPU Husni Kamil Manik, Selasa (16/6).Perlu diketahui,  224 Kabupaten akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup), 36 Kota melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (pilwako), dan 48 Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pilbup dan Pilwako tetapi mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur di 9 Provinsi. Total 308 Kabupaten/Kota yang menggelar pemilihan.Hal itu terungkap dalam audiensi antara Ketua KPU RI dengan Direksi Televisi Republik Indonesia (TVRI) dalam diskusi peran lembaga penyiaran dalam Pilkada Tahun 2015, berlangsung di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat.Komisi Pemilihan Umum juga membutuhkan kontribusi seluruh lembaga penyiaran, termasuk TVRI, dalam melakukan pemberitaan  seperti  kegiatan  kampanye  serta  pembuatan  iklan  pasangan  calon (paslon) yang dilakukan oleh KPU di daerah.“Kemudian juga ada kegiatan debat paslon dan variasi lain yang mendukung kegiatan sosialisasi dan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2015,” ujar Husni.Kendala yang dihadapi dalam publikasi tahapan Pilkada Tahun 2015 yakni pemerataan pemberitaan,karena tidak semua lembaga penyiaran menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Perlu  kerja  sama  antar  lembaga  penyiaran  dan  perhatian  dari  pemerintah  melalui  Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika-red) agar ada pemerataan informasi di seluruh indonesia,”pungkas mantan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat itu.Selain Ketua KPU, hadir pada audiensi tersebut Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim. Dari pihak TVRI, Direktur Program dan Berita Markus R.A. Prasetyo serta Direktur Pengembangan Usaha Adam Bachtiar. (ook/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan, Selasa (16/6) resmikan tahapan pelaksanaan program dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Tahun 2015 Kota Tangerang Selatan (Tangsel).Acara yang dilaksanakan digedung Universitas Terbuka Convetion Center (UTCC), Pondok Cabe, Banten itu dihadiri Anggota KPU (RI) Juri Ardiantoro, Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, anggota KPU Provinsi Banten, anggota DPRD Kota Tangsel, perwakilan partai politik serta anggota PPK dan PPS seluruh Kota Tangsel.“Dengan slogan Gerakan Optimisme Pilwakot Tangsel ini mari jadikan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kota Tengerang Selatan menjadi aktif, partisipatif, berintegritas dan Asyik,” tutur Ketua KPU Kota Tangsel, Muhammad Subhan.Dalam pidatonya, Muhammad Subhan mengutarakan, “acara launching ini bertujuan untuk memperkenalkan kemasyarakat. Besar harapan kami kepada masyarakat Kota Tangsel agar berpartisipasi dan menyukseskan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015,” ujar Subhan.Selain launching pilwakot Tangsel, KPU Kota Tangsel juga melakukan beberapa kegiatan dalam rangka memaksimalkan peran penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota mulai dari KPU Kota Tangsel sampai dengan jajaran struktur paling bawahnya serta panwas siap melaksanakan Pilwakot Tangsel Tahun 2015. “Semua elemen masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan, mulai dari pasangan calon yang diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan. Untuk pendaftaran tahapannya penyerahannya sudah habis dan tidak ada pasangan perseorangan untuk pemilihan walikota dan wakil walikota di Tangsel tahun 2015,” ungkap Subhan. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany yang hadir mengutarakan, “kita semua elemen yang ada di daerah memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan Pilkada, oleh karena itu mari kita tunjukan dan buktikan bahwa kita semua yang ada di Kota Tangsel memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mewujudkan untuk sebuah pesta demokrasi yang jauh dari kegaduhan, keributan dan dinamika-dinamika yang cendrung kontraproduktif,” imbau Airin.  Harapan walikota Tangsel, gelaran pesta demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangsel tahun 2015, berjalan dengan aman, lancar tanpa ada kendala yang berarti, sukses pelaksanaan, sukses penyelenggaraan dan sukses hasil dan sukses pertanggunjawabannya.Anggota KPU RI Juri Ardiantoro dalam sambutannya mengatakan, “saya menitipkan pesan kepada teman-teman penyelengaara pemilu untuk mengingatkan bahwa pada 9 Desember 2015 masyarakat luas kota Tangerang Selatan untuk datang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015,” ujar Juri.“Mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat yang punya hak pilih, tetapi tidak tahu kapan hari pemungutan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015. Acara ini adalah salah satu momen saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pesan ini sampai kepada seluruh masyarakat kota Tangsel” lanjutnya. (dosen/red. FOTO KPU/ujg/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik, menyatakan bahwasanya KPU sebagai penyelenggara pemilu optimis dengan penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang, Selasa (16/6).“Walaupun Pilkada serentak ini merupakan pengalaman yang pertama, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus optimis karena dalam lingkup yang lebih kecil, KPU pernah menyelenggarakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota di Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Aceh.” ujar HusniHal itu diungkapkannya pada talkshow bertajuk “Menuju Pilkada Serentak di Indonesia”, di aula Widya Graha gedung Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Penelitian (P2P-LIPI) yang dihadiri pula oleh Ikrar Nusa Bakti dan Siti Zuhro.Sebagai dasar pelaksanaan pilkada serentak, ikrar mengkritisi Perubahan Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan pilkada, menurut Ikrar perubahan undang-undang yang terburu-buru menunjukan bahwa para legislator belum bisa merefleksikan kepentingan nasional.“Karena para legislator dalam membuat Undang-Undang harus berjangka waktu lama dan sesuai dengan kepentingan Nasional. Sedangkan yang terjadi sekarang ini adalah para legislator lebih mementingkan kepentingan kelompok dan partai,” tutur IkrarSiti Zuhro menambahkan, untuk mengedepankan kepentingan nasional, partai politik perlu memperbaiki dan diberikan pemahaman mengenai etika dan filosofi berpolitik, sehingga tidak ada lagi politik transaksional dalam pemilihan umum.“Nilai-nilai pemahaman yang harus ditransfer kepada politisi. Bahwa partai politik merupakan rumah dari para kader-kader calon pemimpin. Jika partai politik tidak membekali etika secara substantif kepada kader-kader tersebut, apa yang bisa mereka promosikan oleh partai dalam pemilihan nantinya?,” urainya.Siti Zuhro menghimbau kepada masyarakat dan peneliti yang hadir untuk dapat menyuarakan, bahwa kita berdemokrasi tidak cukup dengan pancasila, tetapi juga dengan etika, sehingga suara masyarakat mencerminkan sistem demokrasi yang berintegritas.“Menurut saya, bahwa sudah saatnya kita berdemokrasi tidak hanya dengan pancasila agar demokrasi kita bisa terukur. Kita malu jika menggunakan uang terus-terusan membeli suara masyarakat. Ini kan pelecehan terhadap dignity kita sebagai rakyat dan warga negara Indonesia. ini tolong disampaikan, jangan hanya lembaga survey saja yang melakukannya, kita semua perlu menyuarakannya,” tegas Siti. (ajg/red. FOTO KPU/rap/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Mahasiswa/i Unversitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengetahui proses pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia secara mendalam, rombongan mahasiswa tersebut diterima di Ruang Sidang Utama lantai II Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/6).Kunjungan ini merupakan rangkaian dari kunjungan mereka ke beberapa instansi pemerintah, salah satu nya Mahkamah Konstitusi (MK), dalam rombongan peserta terdapat sepuluh (10) orang yang merupakan student exchange dari salah satu unversitas di Malaysia.Dalam penjelasannya, program student excahange yang dilakukan oleh UMY sebagai sarana pembelajaran culture (budaya) dari masing-masing negara.“Kunjungan kami hari ini untuk mempelajari lebih dalam kepemiluan di Indonesia sebagai bekal kami ke depan. Dalam rombongan ini terdapat 10 mahasiswa/i program student exchange dari salah satu universitas di Malaysia.”Dalam pertemuan tersebut, KPU di wakili oleh Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal KPU RI, Binsar Siagian, Kepala Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis dan Hupmas, Titik Prihati dan Kepala Sub Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Didi Suhardi. (dam/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Yogyakarta, kpu.go.id- Dibutuhkan kreativitas tersendiri untuk menyebarkan pendidikan demokrasi dan pemilu. Seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jum’at pagi, (12/6). KPU Yogyakarta melakukannya dengan bersepeda (gowes) bersama.Kegiatan rutin ini diikuti oleh lima KPU Kabupaten/Kota di Yogyakarta yang juga melibatkan masyarakat. Disamping berolahraga, ada makna lain yang ingin disampaikan; yakni menyebarkan pendiidikan kepemiluan kepada masyarakat.“Gowes hanyalah sebuah cara kreatif dalam menyebarkan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat,” kata Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan.Antusiasme peserta gowes yang diawali di bilangan Jalan Ipda Tut Harsono No. 47 kota Yogyakarta dan berakhir di Jalan Solo, KM. 12 Kalasan Yogyakarta cukup tinggi. Setidaknya ratusan orang ikut menggowes sepedanya bersama Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik .Secara simbolis, Husni melepas gowesers (pesepeda) dengan doa. “Dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya buka kegiatan gowes pagi ini,” tuturnya.Saat melepas gowesers, Husni sempat menghimbau untuk tetap berhati-hati bersepeda dan berharap agar kegiatan seperti gowes terus dilakukan. “Disamping berolahraga, gowes juga dapat mempererat silaturrahim," ujar Husni di sela-sela acara.Di luar dugaan, Ketua KPU Pusat ini memilih ikut ngegowes bersama peserta lainnya dari start hingga titik pemberhentian terakhir di KM, 12. Pendidikan KepemiluanSudah setahun lebih kegiatan gowes dilakukan. Pada awalnya hanya dilakukan di internal KPU Provinsi. Lalu diikuti oleh KPU Kabupaten dan meluas hingga melibatkan masyarakat sekitar.“Goes ini rutin dilakukan 3 bulan sekali. Tujuannya kalau untuk internal KPU agar guyub (bersinergi) sekaligus koordinasi dan evaluasi. Kalau untuk masyarakat, bagian dari penyebaran informasi seputar pemilu," kata panitia acara. Di garis finis, peserta tidak langsung membubarkan diri, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian pengarahan oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik terkait Pilkada serentak 2015.Setidaknya, dua hal penting yang disampaikan oleh Husni. Pertama terkait laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014. “Menyelesaikan hal-hal yang tersisa dari proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 yang lalu, dimana kita punya kewajiban mempertanggungjawabkan proses penyelenggaraan. Saya berharap KPU DIY dan KPU Kabupaten sudah membuat laporan,” kata Husni.Husni juga mengajak berbagai pihak bekerjasama menyukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2015. “Poin kedua, kita mempersiapkan pilkada. Catatan yang lalu harus jadi pengalaman untuk Pilkada serentak nanti. Bagaimana Pikada di Kabupaten/Kota di DIY berjalan sukses, melampaui capaian yang lalu,” imbau Husni.  (ism/red. Foto KPU/mtr/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terima perwakilan Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (APSS) Mesir untuk lakukan diskusi tentang penerapan sistem demokrasi melalui pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dan Mesir, Rabu (10/6).Lembaga yang bertujuan untuk menciptakan kerangka sistem demokrasi yang strategis Mesir itu merupakan lembaga independen yang bergerak dibidang penelitian tentang ekonomi, sosial, politik baik dalam cakupan domestik ataupun internasional.Dalam penerapan sistem demokrasi, perwakilan tersebut mengatakan bahwa Mesir telah melewati jalan berliku untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Menurut perwakilan ACPSS, Mesir pada Januari 2011 lalu menghadapi revolusi kepemimpinan, dalam kurun 2011 hingga 2014 Mesir telah melakukan pemilu sebanyak 7 kali.Menurut perwakilan ASPCC sebanyak 104 partai politik Mesir yang berpartisipasi dalam pemilu tidak memberi dampak yang cukup berarti bagi masyarakat. Publik Mesir terkesan bersikap pesimis dengan keberadaan partai politik.“Disayangkan banyaknya partai itu tidak punya pengaruh banyak di masyarakat, masyarakat cenderung pesimis, sehingga minim sekali partisipasi masyarakat dalam pemilu,” ujar perwakilan ASCPP.Atas gejolak demokrasi yang terjadi di Mesir, Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro mengatakan bahwa antara Indonesia dan Mesir memiliki latar belakang yang sama dalam menerapkan pemerintahan yang demokratis.“Perjalanan demokrasi Mesir hampir sama dengan yang terjadi di Indonesia, tetapi kita telah melewati masa itu lebih dahulu dari Mesir. Kaitanya dengan pelaksanaan pemilu, pada Pemilu 55 (1955), jika dilihat dari jumlah parpol, pemilu itu demokratis, karena banyak sekali parpol yang berpartisipasi,” kata Juri.Namun dalam perkembangan sejarah demokrasi Indonesia, jumlah parpol itu mengalami penurunan. Penurunan tersebut, dijelaskan oleh Juri tidak terjadi karena pembatasan secara otoriter, tetapi karena persyaratan parpol untuk berpartisipasi dalam pemilu diperketat.“Parpol yang ada sekarang kurang lebih 75 yang terdaftar, tapi hanya 12 prpol saja yang memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilu. Ada kecenderungan jumlahnya makin sedikit, tetapi bukan dibatasi, persyaratannya yang diperketat dan makin diseleksi dalam keikutsertaan pemilu,” lanjut Juri.Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay menerangkan lebih lanjut bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, KPU terus melakukan perbaikan format penyelenggaraan pemilu, sehingga prosesnya dapat lancar dan hasilnya bisa diterima oleh publik.“Selain format penyelenggara yang dirubah dari perwakilan tiap parpol menjadi lebih independen, perbaikan terus kami lakukan untuk menjadikan pemilu Indonesia lebih inklusif dan partisipatif,” tutur Hadar.Sejak menyusun peraturan penyelenggaraan pemilu, KPU telah melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga terkait untuk menciptakan ruang partisipasi publik.“Banyak ormas dan masyarakat sipil seperti LSM, universitas, pusat studi kami beri ruang untuk partisipasi. Mulai pembuatan peraturan sampai pemantauan pelaksanaan pemilu,” terangnya.Untuk menjamin keterbukaan dalam pelaksanaan pemilu, Hadar juga menjelaskan bahwa hasil pemilu Indonesia diumumkan luas, sehingga masyarakat dapat memantau proses pemilu secara transparan.“Hasil hasil rekapitulasinya kami scan, dan kami publikasikan Dari seluruh TPS yang jumlahnya lebih dari 500 ribu. Sehingga masyarakat bisa langsung tahu hasil pemilu, dan kami terbuka dengan masukan masyarakat,” urainya. Selain Juri dan Hadar, Komisioner KPU RI lainnya yang menerima perwakilan ASCPP di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta adalah Arief Budiman, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Inspektur Sekretariat Jenderal KPU RI, Adiwijaya Bakti. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)