Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman hadir pada kegiatan bertema "Kampanye Ramah Anak" yang digagas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  bersama KPU, Bawaslu di Jalan MH Thamrin Jakarta, Minggu (17/3/2018).   Disela-sela kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day/CFD) tersebut, Arief menyampaikan pentingnya memastikan anak Indonesia tidak terlibat dalam kampanye pemilu 2019. Meski tidak terlibat, bukan berarti anak tidak boleh tahu tentang kepemiluan.   "Jadi jangan gara-gara anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam kampanye kita jadi takut anak-anak tidak boleh tahu calon pemimpin kita. Karena anak-anak ini yang berperan untuk memilih pemimpin kita," ungkap Arief dalam acara bertajuk 'Kampanye Ramah Anak' di Kantor Bawaslu, Minggu (17/3/2019) pagi.   Seperti diketahui, kampanye dilarang melibatkan warga negara yang belum punya hak pilih yakni anak yang belum berusia 17 tahun atau belum menikah. Anak juga memiliki hak untuk dilindungi dalam kepentingan politik yang tertuang dalam pasal 15 huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.   Untuk itu, menjadi kewajiban orang tua atau pendamping memberikan pendidikan politik kepada anak. "Anak-anak harus tahu, kita yang bertugas memberi sosialisasi kepada mereka," sambung pria kelahiran Surabaya itu.   Arief pun mengundang kepada anak-anak Indonesia yang ingin tahu lebih banyak tentang kepemiluan dapat datang ke Rumah Pintar Pemilu yang ada di kantor KPU Jalan Imam Bonjol No 29, Menteng, Jakarta.   Untuk menegaskan komitmen larangan kampanye aman untuk anak, KPU, Bawaslu, KPAI, KemenPPPA, KemenkoPMK, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemensos, Bappenas, BKKBN, Kemendikbud, Bareskrim Polri serta perwakilan anak-anak Indonesia membacakan dan menandatangani deklarasi sebagai berikut :   1. Melakukan sosialisasi, pengawan, dan pencegahan agar anak tidak disalahgunakan dalam kegiatan kampanye;    2. Mengimbau kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, serta Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota agar memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan anak serta tidak menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik;   3. Melakukan pendidikan politik pemilih pemula usia 17 - 18 tahun agar partisipasi dan hak pilih mereka bisa terjaga secara baik, sehingga demokrasi Indonesia semakin berkualitas dan maju;   4. Mengimbau peserta pemiihan umum, kepala daerah, masyrakat, orang tua, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan gerakan bersama dengan komitmen yang kuat untuk tidak membawa anak-anak dalam kegiatan kampanye; dan   5. Mensosialisasikan Surat Edaran Bersama tetang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ramah anak kepada masyarakat. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak suara dalam pemilu. Upaya tanpa kenal lelah dan dengan beragam cara kembali terlihat pada Gala Premiere Film "Suara April" yang resmi tayang dan menyapa masyarakat luas, Jumat (15/3/2019).    Kemunculan perdana film gagasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ini dilaksanakan di XXI Epicentrum Jakarta, dan dihadiri langsung sejumlah artis yang bermain pada film ini seperti Amanda Manoppo (Nurlaila), Bio One (Chandra), Dewi Gita (Rosalina).    Acara nonton bareng sendiri dilakukan KPU RI bersama perwakilan partai politik, perwakilan Komisi II DPR, rekan media serta para pemerhati kepemiluan di Indonesia. Tampak hadir Ketua KPU RI Arief Budiman, Anggota Evi Novida Ginting Manik, Viryan, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan serta jajaran pejabat dan staf dilingkungan Setjen KPU RI.    Pada kesempatan itu Arief menyampaikan terimakasih dan rasa syukurnya atas kehadiran film "Suara April". Dia pun berharap agar pesan yang disampaikan dalam film ini dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. "Mudah-mudahan pesannya tidak hanya kepada anda tapi juga disebarkan kepada mereka diluar," ujar Arief.   Menurut pria asal Jawa Timur tersebut, media sosialisasi pemilu melalui film cukup strategis dan penting. Ditengah tren masyarakat global saat ini yang lebih mudah menerima pesan audio visual ketimbang hanya pesan yang bersifat audio atau visual saja. "Dan saya sangat bersyukur lembaga lain juga banyak yang membuat film bertema kepemiluan," tambah Arief.    Terkait penilainnya atas film garapan Sutradara Emil Heraldi dan Wicaksono Wisnu Legowo dari Nightbus Pictures dan Limelight Pictures, Arief sangat mengaku antusias mengikuti alur ceritanya. Apalagi sasaran dari cerita tidak hanya ditujukan bagi penyelenggara pemilu saja tapi juga untuk peserta dan juga masyarakat pemilih.     Sementara itu pemeran utama film "Suara April", Amanda Manoppo mengajak masyarakat untuk ramai-ramai menonton film tersebut. Terlebih film yang di produseri aktor Darius Sinathrya itu memiliki banyak pesan positif bagi masyarakat. "Lihat sendiri hasilnya dan banyak banget yang bisa diambil," ucapnya.    Senada, pemeran Chandra dalam film "Suara April", Bio One, juga mengatakan hal serupa. "Senang akhirnya film ini bisa tayang dan semoga pesan bisa sampai dan terhibur," tambahnya.    Sementara itu Dewi Gita yang berperan sebagai Rosalina seorang calon legislatif (caleg) dari Kampung Rampang pun berharap agar pesan dalam film bisa tersampaikan kepada masyarakat. Khususnya generasi milenial yang butuh informasi yang cukup tentang kepemiluan. "Dan mudah-mudahan semuanya pada 17 April 2019 menentukan pilihannya dengan tepat," tutur istri dari vokalis Arman Maulana tersebut.    Selain ketiganya, aktor senior yang ikut bermain dalam film ini adalah almarhum Torro Margens. Pria yang akrab dengan peran antagonis wafat pada 4 Januari 2019, atau dua bulan sebelum film "Suara April" ini ditayangkan.    Untuk diketahui, film "Suara April" ini bercerita tentang upaya seorang pemuda Relawan Demokrasi (Relasi) yang jauh datang ke Kampung Rampang guna memberikan penyuluhan tentang kepemiluan. Usahanya tidaklah mudah karena penolakan masyarakat setempat terhadap politik.    Upaya pantang menyerah pemuda tersebut mendapat dukungan dari seorang gadis desa setempat, yang juga berprofesi sebagai guru SMA, Nurlaila yang juga menginginkan adanya perubahan didesa tempatnya tinggal. Untuk tahu kisah selanjutnya dan bagaimana cara keduanya menyadarkan masyarakat pentingnya pemilu, yukk ramai-ramai kita tonton film yang penuh pesan inspiratif ini. (hupmas kpu ri dianR/foto: james/ed diR)  

Jakarta, kpu.go.id – Penyebaran berita bohong (hoaks) pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 sangat signifikan. Isu tidak benar yang disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab ini tidak hanya menyerang para peserta pemilu tapi juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengidentifikasi setidaknya ada dua macam hoaks yang menerpa lembaganya, pertama hoaks mendisinformasi fakta yang diglorifikasikan dan hoaks yang sama sekali tidak ada faktanya. “Delegitimasi ini masuk ke dalam area hoaks yang tanpa fakta sama sekali tersebut,” ujar Pramono dalam diskusi pers yang diselenggarakan oleh Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), di Media Centre KPU RI, Jumat (15/3/2019). Pramono melanjutkan, hoaks yang diglorifikasikan contohnya isu 14 juta orang gila masuk DPT, yang faktanya memang KPU mendata penyandang disabilitas mental atau tunagrahita, namun jumlahnya hanya sekitar 54 ribu. Kemudian isu 31 juta DPT, yang faktanya angka tersebut merupakan hasil analisis Kemendagri yang setelah dilakukan coklit terbatas hanya 6 juta. Hoaks disinformasi seperti ini menurut dia diklarifikasi oleh lembaganya sebagai counter hoaks. “Sedangkan isu 7 kontainer surat suara tercoblos itu yang termasuk hoaks tanpa fakta sama sekali, kita sudah cek dan tidak ada kontainer yang dimaksud. Hal ini yang penanganannya berbeda dan KPU mengambil langkah hukum, mengingat hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh KPU dan hal semacam ini berada di area delegitimasi,” jelas Pramono. Diskusi yang mengambil tema “Delegitimasi Penyelenggara Pemilu: Fakta atau Hoax ?” juga diikuti oleh Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DKI Jakarta Dahliah Umar, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Sigit Pamungkas dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari. Pramono dalam diskusi tersebut berharap semua bisa membedakan antara kebebasan berekspresi dan berdemokrasi, karena berdemokrasi itu ada pertanggungjawaban dan penghormatan kepada orang lain, bukan memaki-maki dan menjelek-jelekan. Untuk itu, jika hanya dituduh terkait orang gila 14 juta, KPU hanya klarifikasi dan hal tersebut wajar dalam konteks politik, tetapi jika tuduhan-tuduhan yang tanpa fakta dan sama sekali tidak dilakukan KPU, maka KPU mengambil langkah hukum. “Ini tantang buat KPU juga terkait inform foters, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang cukup. Beberapa waktu yang lalu ada survey yang hasilnya masih ada pemilih belum tau hari dan tanggal pemilu. Kemudian disisi lain ada yang mendistorsi informasi kepemiluan, dan bagi sebagian orang, kebohongan yang diulang bisa dianggap benar,” pungkas Pramono. (hupmas kpu arf/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Pemilu 2019 akan menjadi babak baru dalam praktek berdemokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan yang dilaksanakan serentak pemilihan presiden serta wakil presiden dengan pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota harus dipastikan berjalan aman.    Menurut Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan faktor keamanan menjadi bagian penting dari proses pemilu yang mendukung kredibilitas dan keberhasilan secara keseluruhan. Definisi dasar keamanan sendiri, menurutnya adalah keadaan bebas dari bahaya atau ancaman baik fisik atau perpecahan bangsa.    “Dalam konteks demokrasi dan pemilu, keamanan ini dapat dimaknai kondisi dan lingkungan di mana individu dapat berkembang dan menggunakan hak-hak mereka dengan bebas dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundangan,” ujar Viryan saat hadir sebagai pembicara Serial Diskusi Pemilu Kelompok Cipayung Plus di Hotel Alia Cikini, Jumat (15/3/2019).    Masih terkait keamanan, Viryan menjelaskan ada empat hal untuk memastikan kedaulatan pemilih terjaga, pertama pemutakhiran data pemilih yang akurat untuk memastikan pemilih masuk dalam daftar pemilih, kedua, pelayanan informasi tentang calon bagi pemilih agar mereka mengenal kandidat yang akan dipilih, ketiga, komitmen KPU untuk memastikan suara pemilih terjaga otensitasnya dan keempat, peningkatan kualitas partisipasi pemilih. “Pemilu dapat berlangsung dengan baik apabila seluruh pihak yang berkepentingan dan terkait pelaksanaan pemilu dapat berperan sesuai fungsinya secara konsisten” tutur Viryan.   Sementara itu menjelang 17 April 2019,  kontribusi pemuda dalam menyongsong pesta demokrasi sehat dalam pemilu sangatlah diperlukan. Pemuda harus peduli dengan politik termasuk pemilu.   "Terlebih pemuda adalah pemimpin masa depan. Maka sangatlah baik bila sejak dini pemuda lebih dekat dengan kiprah dunia politik dengan menyalurkan aspirasinya dalam pesta demokrasi,” ujar Ketua Bidang Politik Pemerintahan PB HMI, Abdul Azis.    Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad, juga mengatakan bahwa perkembangan pemilu akhir-akhir ini justru banyak ramai di dunia maya. Pemilu pun menjadi tidak berkualitas jika elit-elit politik hanya berorientasi pada kemenangan serta tidak fokus pada kaderasisasi yang baik di tubuh partai politik. "Untuk itu, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menjelang tanggal 17 April kita bersama-sama untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa” katanya. (info/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Fasilitasi iklan kampanye di media massa serta rapat umum akan dimulai pada 23 Maret mendatang. Menghadapi tahapan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran KPU Provinsi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Kamis (15/3/2019). Tujuannya tentu untuk memastikan kedua kegiatan berjalan dengan lancar dan memberikan fasilitasi yang tepat sesuai dengan ketentuan UU. “Tolong diperhatikan juga kalau ada masalah tentang penggunanan fasilitas umum untuk rapat umum karena di beberapa daerah ketersediaan fasilitas umum yang memadai tidak banyak. Maka, pastikan seluruh peserta pemilu bisa melaksanakan kampanye nereka dengan prinsip perlakuan yang setara dan adil,” pinta Ketua KPU RI Arief Budiman saat memberikan sambutan. Dia juga meminta jajarannya untuk bekerja dengan baik dan berhati-hati menuntaskan tahapan ini, mengingat jelang hari pemungutan suara suhu perpolitikan yang makin tinggi. Sebelumnya, dalam laporan kegiatan Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Nur Syarifah (Inung) menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pandangan antar penyelenggara pemilu. ”Kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas atau meningkatkan pemahaman kita agar kita punya pandangan yang sama bagaimana kita hadapi kampanye rapat umum sekaligus kampanye melalui iklan media,” ungkap Inung. Turut hadir dalam kegiatan rakor Komisioner KPU RI lainnya Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, dan Pramono Ubaid Tanthowi serta Inspektur Adi Wijaya Bakti. (hupmas kpu bil/foto: arf/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali melantik jajarannya untuk tingkat kabupaten/kota periode 2019-2024, Kamis (14/3/2019). Satu pesan penting yang disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman dihadapan 16 orang jajarannya yang baru dilantik agar bekerja dengan sungguh-sungguh karena hasil pemilu yang baik tidak hanya berpengaruh bagi daerahnya masing-masing tapi juga bagi kepentingan nasional. “Karena pada hari pemungutan suara anda tidak hanya melakukan proses tanggungjawab untuk menyelenggarakan pemilihan DPRD kab/kota tapi juga memilih DPRD provinsi, DPD serta pilpres. Jadi 17 April 2019 itu bukan hanya perjalanan sejarah menentukan jalannya pemerintahan didaerah anda tapi juga menentukan jalannya pemerintahan di Indonesia,” pesan Arief kepada Anggota KPU Kolaka, Kolaka Timu, Boven Digoel serta Rokan Hilir di Ruang Sidang Utama KPU. Lainnya, Arief kembali mengingatkan mereka untuk bekerja transparan, jujur, berintegritas serta menjaga soliditas. Poin terakhir sangat ditekankan pria asal Jawa Timur itu untuk selalu dijaga, mengingat waktu penyelenggaraan Pemilu 2019 yang tersisa satu bulan. “Ingat kalau anda kurang satu, sakit misalnya, maka keputusan rapat tidak bisa diambil. Maka jaga satu sama lain,” tambah Arief. Diakhir sambutannya, Arief juga meminta agar keluarga, saudara dan kerabat dari anggota KPU yang baru dilantik turut menjaga agar mereka menjalankan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan hingga berakhirnya masa jabatan. “Ucapan selamat yang lebih bermakna saat anda menyelesaikan tugas dengan bahagia,” tutup Arief. Ke-16 anggota KPU yang dilantik, Anhar S, Ashari Malaka, Mahrum Halik, Suprihaty Prawaty Negtias, Sutomo (Kolaka Timur), Rusdi, M Fadly, Yuliaswaty Abdullah, Muliana, Kamal Baddu (Kolaka), Helda Richarda Ambay, Liberatus Pogolamun, Hatta Nongkeng, Johana Maria Ivony, Veronica Lande (Boven Digoel) serta Tua Panggabean Nasution (Rokan Hilir). Turut hadir dan menyaksikan pelantikan, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto, Kepala Biro Umum Yayu Yuliani, Inspektur Adi Wijaya Bakti, Wakil Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti serta Wakil Kepala Biro Hukum Mas Noer Soesanto. (hupmas kpu ri dianR/foto: james/ed diR)