Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Pemilu 2019 telah berlalu, namun ada banyak hal yang menjadi perhatian bersama untuk segera dicarikan solusinya. Salah satunya terkait berita bohong (hoaks) yang ramai terjadi selama tahapan Pemilu 2019. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), jelang masa kampanye sampai hari pemungutan suara (Agustus 2018-April 2019) tercatat 1.731 hoaks yang beredar didunia maya dimana 620 konten merupakan hoaks politik. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah dan menyikapi potensi hoaks yang muncul di Pemilihan Serentak 2020. “Makanya hari ini kitaFGD untuk membahas hoaks, melakukan pencegahan agar tidak terjadi hoaks itu,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta, Selasa (20/8/2019). Arief yang telah berkecimpung di dunia kepemiluan 20 tahun terakhir melihat ada peningkatan signifikan serangan terhadap penyelenggara pemilu khususnya sejak Pemilu 2004. Dan pada 2014, serangan tersebut tidak hanya menyasar ke institusi tapi juga individu dari penyelenggara itu sendiri. Anggota KPU RI Viryan menambahkan bahwa FGD digunakan untuk membedah beberapa kasus hoaks yang terjadi selama masa tahapan Pemilu 2019. Hasil kajian dan masukan dari narasumber serta peserta FGD diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan antisipasi untuk Pemilihan 2020. “Bagi kami kegiatan ini penting dan jadi awal rangkaian ingin memotret pemilu,” kata Viryan. Selain itu, hasil FGD menurut Viryan dapat menjadi bahan untuk regulasi berikutnya dan menjadi pendidikan pemilih atau PKPU Partisipasi Masyarakat (Parmas). Anggota KPU RI lainnya, Wahyu Setiawan mengajak platform media sosial untuk memiliki tanggungjawab untuk mencegah penyebaran hoaks. Dia juga mengajak masyarakat untuk kritis dalam menerima informasi terutama dari medsos yang perlu dilakukan klarifikasi. Medsos sesungguhnya menurut Wahyu adalah sarana untuk mencerdaskan masyarakat, dan dalam hal kepemiluan menjadi ruang pendidikan pemilih. Sementara itu Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI Nur Syarifah mengatakan diselenggarakannya FGD karena menganggap hoaks sebagai sesuatu yang juga membahayakan bagi keutuhan masyarakat. “Ini jadi persoalan yang membahayakan persatuan dan kesatuan,” tutur dia. Hadir sebagai narasumber dalam FGD ini Pakar Komunikasi Politik Unair Henry Subiakto, Budayawan Radar Pancadahana serta Pakar Ilmu Otak Taufiq Pasiak. Sementara peserta FGD di antaranya perwakilan Kemenkominfo, BSSN, Cyber Crime Mabes Polri, Instagram dan Facebook Indonesia, Perludem, Mafindo serta Netgrit. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melantik satu orang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Pangandaran periode 2018-2023, di Ruang Rapat lantai 1, Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/8/2019). Andis Dedi Supriadi, resmi dilantik berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1278/SDM.14-Kpt/05/VII/2019, mengisi kekosongan jabatan jajaran sebelumnya. Ketua KPU, Arief Budiman berpesan agar anggota yang baru dilantik untuk memegang tiga nilai penyelenggara pemilu yakni transparansi, intergritas dan soliditas. “Saya ingin ingatkan begitu nanti bergabung nanti begitu selesai pelantikan langsung bergabung dengan temen-teman yang sudah ada, jadi jangan lama-lama dan langsung melakukan adaptasi,” tegas Arief. Arief juga mengingatkan kepada rekan penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Pangandaran yang hadir untuk juga membantu anggota PAW yang baru dilantik ini terutama regulasi terbaru. “Silahkan langsung berembung siapapun yang sudah adaya itu jadi satu, enggak ada yang lama enggak ada yang baru semua statusnya KPU Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Diperingatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-74, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menyerahkan santunan bagi keluarga ahli waris petugas penyelenggara pemilu adhoc.    Penyerahan santunan kali ini berlangsung Sabtu (17/8) di Kantor KPU DKI Jakarta untuk 41 keluarga ahli waris yang penyerahannya disampaikan  langsung secara simbolis oleh Anggota KPU RI Ilham Saputra.    Dalam sambutannya, Ilham atas nama lembaga menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalamnya atas wafatnya anggota keluarga, baik sebelum maupun pasca Pemilu 2019. Ilham mengatakan bahwa santunan bukan bertujuan untuk menggantikan rasa kehilangan dari anggota keluarga yang telah tiada melainkan bentuk perhatian dan rasa terima kasih yang setingginya atas dedikasi dan kerja keras anggota keluarga yang telah mendahului.    Ilham menganggap tepat penyerahan santunan bagi keluarga ahli waris di hari kemerdekaan ini, sebab bagi dirinya maupun kelembagaan KPU, orang-orang yang telah bertugas dengan keras, giat hingga wafat didalam tugasnya ini pantas mendapat sebutan sebagai pahlawan demokrasi.    Hal tersebut bagi Ilham tidaklah berlebihan sebab dari hasil kerja yang telah dilakukan oleh mereka yang telah mendahului, demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan pemilu berlangsung dengan aman sukses dan lancar. "Mereka bekerja sepenuh hati untuk penyelenggaraan pemilu bagi Nusa Bangsa," tambah Ilham.   Diakhir sambutan yang singkat, Ilham yang sempat menjabat sebagai Anggota KPU Aceh ini mendoakan agar amal ibadah dari para almarhum ataupun almarhumah semasa didunia diterima Allah SWT. "Semoga diterima Allah SWT dan mendapatkan surga atas apa yang dilakukan  Karena yang dilakukan pekerjaan bangsa yang dipukul sungguh-sungguh Tentu dengan komitmen luar biasa sehingga Pemilu berjalan sukses," tutup Ilham. (hupmas kpu RI dianR/foto: james/edisi diR)     Keterangan Foto: Salah seorang keluarga ahli waris yang tak kuasa menahan haru saat mendapat perhatian dari KPU RI  

Jakarta, kpu.go.id - Semangat kemerdekaan yang begitu terasa disetiap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja kepemiluan.    Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Ilham Saputra saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT RI ke-74 di Kantor KPU DKI Jakarta Sabtu (17/8). "Saya yakin (bisa), apalagi tadi ada pegawai yang sudah bekerja 30 tahun itu luar biasa, juga ada 10 tahun, dan ini pasti pegawai organik," ujar Ilham yang juga menyempatkan diri memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah bekerja 30, 20 dan 10 tahun serta pegawai berprestasi.    Menurut Ilham prestasi kerja tentu selain membanggakan untuk diri sendiri juga untuk lembaga yang dinaunginya. Oleh karena itu dia berharap agar semangat kemerdekaan bisa terus dijaga dibulan-bulan selanjutnya. "Untuk itu mari kita isi kemerdekaan ini, tingkatkan kinerja kita, kapasitas kita, pelayanan kita. Karena merdeka 74 tahun tidak gampang (menjaganya)," tambahnya.    Terkait tagline HUT RI ke-74 yakni SDM Unggul, Indonesia Maju, Ilham menyampaikan bahwa KPU RI memiliki program peningkatan kualitas dan kapasitas diri bagi pegawai maupun komisioner dipusatkan maupun daerah. Untuk pegawai telah dibuat program S2 tata kelola pemilu, sementara bagi komisioner telah di program Kantor kursus singkat ke sejumlah negara untuk mempelajari proses kepemiluan di negara lain. "Kita juga sudah berkomunikasi dengan kampus diluar negeri agar kemudian bapak/ibu bisa belajar bagaimana sebetulnya penyelenggaraan pemilu di negara lain," tutup pria yang saat ini mengkoordinatori divisi SDM KPU tersebut. (humas kpu RI dianR/foto: james/edisi diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-74 , di Halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).   Mengangkat tema SDM Unggul Indonesia Maju, Ketua KPU, Arief Budiman memastikan upaya peningkatan kualitas kinerja bagi jajarannya terus berjalan.   Apalagi, menuju era Industri 4.0 tantangan akan semakin sulit sehingga menuntut pegawai di lingkungan KPU bekerja dengan inovasi dan kreasi agar tidak tergilas kemajuan.   "KPU terus menguatkan kemampuan berinovasi dalam kepemiluan, pendidikan, training, pelatihan bagi para pegawai terus ditingkatkan, kesempatan itu terus dibuka lebar, Pak sekjen dan jajarannya harus terus berkreasi," tegas Arief.   Arief berharap, dengan peningkatan SDM ini, pelaksanaan pesta demokrasi selanjutnya akan semakin baik. "Kalau SDM KPU unggul maka pemilunya demokrasinya akan lebih baik dan Indonesia maju. mudah-mudahan kemerdekaan Republik Indonesia memberikan keberkaan untuk kita semua," sambungnya.   Terlepas dari itu, bertepatan juga dengan hari penting bagi bangsa Indonesia ini, Arief menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh jajarannya yang telah menyukseskan Pemilu Serentak pertama di Indonesia.    Penyerahan Pengharagaan    Dalam kesempatan baik itu juga, KPU memberikan penghargaan  Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Selain itu, KPU juga memberikan penghargaan ASN berprestasi. Berikut daftarnya :   Perwakilan Penerima Satya Lencana Karya Satya. 1. Sigit Joyowardono 2. Afriadi Ristoni 3. Yuli Hertaty 4. Muhammad Ismantri 5. Reni Renjani Pratiwi 6. Tri Juninisvanty 7. Sinar Basuki 8. Sabikisma Setia Nugraha 9. Restu Wulan Utami 10. Didi Suhardi 11. Lidya Arini 12. Hepyani Setiomurni 13. Sutrisno 14. Adi Djuhana 15. Ika Prasetya Dewi 16. Sarah Hanisa 17. Herry Wisata Setiawan   ASN Berprestasi, berikut : 1. Arifin Ahmad Puradireja 2. Diah Martiningsih 3. Wresni Titisari 4. Syaiful Bahri 5. Tunjung Yulianto 6. Solahuddin 7. Teguh Prasetyo 8. Hendry Azhar 9. Reskiyanti Windharti 10. Ade Putra 11. Choirun Sulaiman 12. Mohamad Akbar 13. Wahyu Pratidhina 14. Ania Safitri 15. A. A. Semara Putra 16. Hotnida Agnes Isabela   (humas kpu RI bil/foto: dosen-ieam/ed diR)   

Palangkaraya, kpu.go.id - Rapat Koordinasi Evaluasi DPT Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum resmi ditutup, Kamis (15/8/2019) malam. Dari kegiatan yang telah berlangsung selama dua hari tersebut berbagai gagasan visioner muncul demi perbaikan pemilu ke depan. Seperti gagasan pembatasan entri di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) terkait tahun lahir 1900 yang tujuannya dapat memangkas data. “Jadi ada batas bawah dan batas atas. Misalnya ada yang lahir 1940 dia tidak bisa entri kecuali harus ada otorisasi tertentu. Ini dapat memangkas data," ujar Viryan. Viryan kemudian membacakan gagasan lain dari peserta rakor yang menurut dia bisa menjadi bahan pertimbangan, yakni terkait jenjang pengelolaan Sidalih dari KPU provinsi ke KPU kabupaten/kota yang selama ini berpusat di KPU RI. Namun ada kelebihan dan kekurangan jika keistimewaan pengelolaan sistem yang selama ini dipegang KPU RI juga diserahkan juga ke KPU provinsi yakni dapat mengganggu basis data yang ada dipusat dan yang lebih jauh lagi akan berpengaruh pada aplikasi lainnya. “Terkait coklit, sudah saatnya kita membuat coklit offline dan coklit online (cokline). Jadi ada masyarakat yang memungkinkan coklit mandiri dengan mengakses web tertentu. Tantangannya bagaimana ini bisa sinkron, ketemunya nanti di DPS. Secara bersamaan apakah dimungkinkan penggunaan GPS untuk data pemilih yang lebih presisi,” tambah Viryan. Lebih lanjut Viryan juga berharap hasil dari evaluasi juga akan ada tambahan daftar jumlah rekomendasi bawaslu yang berdampak pada pentapan DPS dan DPT. Dan terakhir, harapan besar dari Pemilihan 2020 yang akan adalah bagaimana mendata jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan by name by address. “Challenge besar di Pemilihan 2020 ini adalah, dua atau tiga hari setelah pemungutan suara kita bisa menentukan siapa saja yang menggunakan hak pilih by name by address,” pungkas Viryan. (hupmas kpu ri bil/foto: anggri/ed diR)