Berita Terkini

Palembang, kpu.go.id - Kualitas pemilu yang semakin baik salah satunya didukung oleh profesionalitas SDM disetiap penyelenggara pemilu.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai motor penyelenggaraan pemilu pun terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM ini demi tercapainya kualitas pemilu lebih baik lagi.  "Di era kami sekarang memang prinsip penguatan dan profesionalisme SDM kita adalah sebuah keharusan," ujar Anggota KPU RI Ilham Saputra saat memberi pengarahan di Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kepegawaian "Konsolidasi SDM untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja KPU" di Palembang, Kamis (4/6/2019). Ilham pun menegaskan adanya reward and punishment untuk mendorong meningkatnya kompetensi dijajaran KPU dan mengutamakan merit system dalam proses mutasi maupun pengembangan karir. Anggota KPU RI lainnya Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan bahwa KPU masih punya pekerjaan rumah untuj menuntaskan pemberian santunan kepada penyelenggara pemilu yang meninggal atau sakit pasca pemilu.  Sementara itu Sekjen KPU Arif Rahman Hakim mengajak peserta rakor untuk mendorong jajarannya ditiap daerah untuk memperkuat konsolidasi pasca pemilu. Apalagi menurut dia banyak satker KPU yang melakukan pergantian kepemimpinan dalam beberapa waktu terakhir.  Dia juga mengajak agar semua satker tidak berpuas diri pasca suksesnya penyelenggaraan pemilu. Sebab masih ada tantangan kedepan yang jauh lebih besar untuk dijalani. "Karena kata kinerja ini dinamis, terus berkembang. Jadi kinerja yang kemarin banyak yang harus kita tingkatkan," tutup Arif. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Palembang, kpu.go.id - Pemilu 2019 telah berlangsung dengan aman dan sukses. Meski demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI beserta jajaran telah ditunggu penyelenggaraan pesta demokrasi berikutnya, Pemilihan 2020 maupun Pemilu 2024. Menurut Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, tantangan pasca penyelenggaraan Pemilu 2019 tentu semakin besar dan beragam. Oleh karena itu dirinya meminta kepada jajaran untuk menyiapkan diri, meningkatkan kemampuan, kompetensi baik untuk komisioner maupun sekretariat. "Bagaimana cara kita tingkatkan kompetensi, tentu salah satunya dalam bentuk pahami regulasi," ujar Evi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kepegawaian "Konsolidasi SDM untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja KPU" di Palembang, Kamis (4/6/2019). Evi berharap melalui acara Rakor Kepegawaian ini upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM dilingkungan KPU bisa semakin mudah terwujud. Evi juga mengatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM dilakukan dengan cara menyelenggarakan diklat, pelatihan, juga melalui regulasi yang salah satunya dengan terbitnya PKPU 8/2019 tentang Tata Kerja. "Sebentar lagi kita akan tetapkan SOTK kita, nantinya tidak lama lagi akan kita lakukan penyesuaian struktur dari RI sampai provinsi dan kab/kota. Kita juga sudah siapkan posisi deputi, eselon I B," tambah Evi. Sebelumnya Kepala Biro SDM Setjen KPU RI Lucky Firnandy Majanto mengatakan bahwa Rakor Kepegawaian yang digelar tiga hari akan memfokuskan pembahasan pada upaya peningkatan kompetensi dan kinerja SDM KPU.  Lucky juga mengatakan bahwa nantinya para peserta yang berasal dari komisioner, kabag dan kasubag yang membidangi SDM akan dibagi dalam tiga kelas yang masing-masingnya akan membedah beragam tema, yang hasilnya akan menjadi masukan untuk peningkatan kompetensi SDM di KPU itu sendiri.  Selain keduanya, Rakor Kepegawaian turut dihadiri Anggota KPU RI Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim serta Ketua dan Anggota KPU Sumatera Selatan selaku tuan rumah. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Usai sengketa Pilpres 2019 diputus beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) mulai Selasa 9 Juli mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman mengungkapkan ada 250 permohonan yang sudah teregister di MK, angka ini jauh lebih kecil dibanding jumlah permohonan sengketa yang diajukan pada Pemilu tahun 2014. "Pemilu 2014 datanya agak bervariasi ada 904 sengketa diajukan, 312 gugur , 26 ditarik, 542 ditolak, yang dikabulkan hanya 23," papar Arief saat membuka kegiatan Fasilitasi persiapan hadapi sengketa PHPU Pileg di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Meski jumlah perkara pada pemilu kali ini lebih sedikit, Arief mengingatkan agar seluruh jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota tetap cermat dalam menyiapkan jawaban dan strategi advokasi. Dia juga mengingatkan bahwa sidang di MK tidak hanya sekedar menang atau kalahtapi juga persoalan menjaga harkat dan martabat lembaga penyelenggara pemilu. “Karena begitu kita dinyatakan salah sebenarnya bangunan yang kita bangun selama ini baik maka runtuh, tapi kalau kita dinyatakan benar saya percaya hanya soal waktu rakyat akan kembali percaya mungkin sekarang ada marah kecewa tapi saya meyakini kepercayaan itu akan tumbuh kepada kita,” pungkas pria kelahiran Surabaya. (hupmas kpu bil/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol Jakarta pada Selasa (2/7/2019) siang, disambangi rombongan dari Constitutional and Law Reform Commision (CLRC) Papua Nugini. Kehadiran empat delegasi, Mange Matui (Commisioner CLRC), Biteng Nawarec (legal officer CLRC), Nomison Napo (Direktur CLRC) serta Angela Banama Anis (Exe Officer CLRC) adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan dan regulasi pemilu di Indonesia. Terutama Pemilu Serentak 2019 yang baru saja berlangsung pada 17 April lalu. Beberapa hal yang menarik perhatian para delegasi seperti penggunaan lima surat suara dalam pemilu lalu. Hal yang menurut mereka sangat rumit dilakukan baik pada proses persiapan logistik, pendistribusian hingga pada proses penggunaannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Kamu punya lima surat suara, bagaimana anda mengatur kelimanya dalam satu hari. Itu sepertinya mustahil dan kami ingin belajar,” ujar Mange Matui yang mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Hal lain yang juga ditanyakan pada pertemuan itu adalah tentang keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia. Keterlibatan tidak hanya sebagai pemilih tapi juga sebagai penyelenggara, maupun peserta pemilu. Mendengar hal itu Ketua KPU RI Arief Budiman menjawab bahwa pemilu di Indonesia sebagai yang terbesar didunia karena dilaksanakan dalam satu hari dan mengikutsertakan jutaan penyelenggara didalamnya. Adapun negara lain seperti India, menurut dia juga besar namun tidak dilaksanakan dalam satu hari melainkan berhari-hari. Arief juga menjelaskan keterlibatan perempuan didalam pemilu di Indonesia sangat penting. Oleh karenanya di Undang-undang (UU) Pemilu yang ada di Indonesia, diatur keterlibatan perempuan 30 persen baik disetiap kepengurusan partai politik maupun pada proses pemilu di setiap daerah pemilihan (dapil). Dipaparan yang lebih rinci, Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan kepada para delegasi tentang pengguaan sistem informasi di pemilu Indonesia. Sistem informasi seperti Situng, Silon dan Sidalih memudahkan para pemilih untuk ikut mengawal proses yang berjalan. “Seperti Sidalih, mereka yang belum terdaftar dalam DPS bisa melapor untuk dicatat,” kata Pramono. Pada paparannya Pramono juga menambahkan terkait keteribatan perempuan dalam pemilu di Indonesia yang selalu meningkat disetiap waktu pemilu. Mulai dari 1999 hingga pemilu terakhir yang diperkirakan mengalami kenaikan. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin resmi ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka sekaligus mengakhiri tahapan Pemilihan Presiden 2019. Penetapan tersebut sekaligus mengakhiri tahapan yang sudah berjalan lebih dari sebelas bulan sejak pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Agustus lalu. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat mendukung suksesnya Pemilu yang aman dan damai. "KPU Republik Indonesia ingin ucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama yang erat selama ini kepada penyelengara pemilu jajaran KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS. Jajaran Bawaslu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, PPL dan Pengawas TPS, serta kepada DKPP, KPU juga patut berterimakasih atas dukungan sehingga pelaksanaan pemilu berjalan aman dan damai kepada Polri, TNI, kepada lembaga dan kementerian negara, KPU berterima kasih juga kepada partner yang selama ini membahas banyak hal selama proses penyelenggaraan pemilu kepada Kemendagri, Komisi II DPR RI, Kementerian Polhukam, KPU berterima kasih kepada seluruh peserta pemilu, baik partai politik, Calon DPD dan paslon 01 dan 02," Papar Arief di Ruang Sidang Utama, KPU RI, Jakarta, Minggu (30/6/2019). Selain itu, tak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pemantau pemilu baik dalam dan luar negeri termasuk Non Government Organization (NGO), Media Cetak dan Elektronik, dan masyarakat pemilih. "Semoga di hari yang penuh berkah ini Demokrasi dan pemilu kita semakin hari bisa  menjadi semakin lebih baik," tutup Arief. Seperti diketahui, Pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.01.9-BA/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50%. (hupmas kpu ri bil/foto dosen-ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Terpilih Pemilu 2019 juga memberi ruang bagi pasangan calon yang hadir untuk menyampaikan kata sambutannya. Calon Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengawalinya dengan mengucapkan syukur atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019. Calon presiden petahana secara khusus juga mengapresiasi kerja KPU dan penyelenggara pemilu lainnya yang telah menuntaskan tugas konstitusionalnya. “Saya dan calon wakil presiden Ma’ruf Amin juga mengucapkan terimakasih kepada rakyat yang memberikan kepercayaan melanjutkan tugas, mendedikasikan diri untuk mencapai cita-cita para pendiri bangsa,” tutur Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengajak pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno untuk bersama membangun negara. Dan meyakini bahwa keduanya adalah para partriot yang menginginkan negara kita makin kuat, maju adil dan makmur. “Terakhir saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan politik yang sempat membelah kita. 02 dan 01. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri yang mempersatukan kita semua,” tambah Jokowi. Sementara itu dikesempatan selanjutnya, Calon Wakil Presiden Terpilih Ma’ruf Amin juga menyampaikan hal serupa. Pria yang sempat menjabat sebagai Ketua MUI ini menegaskan bersama Jokowi dirinya akan menjalankan amanat yang telah diberikan dan berjanji untuk bekerja keras. “Seperti yang disampaikan calon presiden Joko Widodo, dengan selesainya tahapan pemilu, mari kita rukun kembali. Jangan ada lagi tidak tegur sapa antar tetangga, teman hanya karena beda pilihan politik, jangan ada blokir media sosial. Mari kita sambung kembali tali silaturahmi dan untuk semua itu perlu persatuan, untuk Indonesia sejahtera,” tambah Ma’ruf. KPU RI sendiri pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2019 mengundang sebanyak  150 orang. Termasuk pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang hingga acara berakhir tidak datang dan diwakili oleh Badan Pemenangan Pemilu (BPN). (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen-ieam/ed diR)