Berita Terkini

Mamberano Raya, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberanao Raya, Kamis (9/6), sukses menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sembilan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di empat kampung dari dua distrik. Sembilan TPS itu ialah, TPS Fona 1, TPS Fona 2, dan TPS Fona 3, TPS Bareri 1 dan TPS Bareri 2, TPS Wakayadi 2, TPS Tayai 1, Tayai 2 dan Tayai 3. Ini adalah PSU yang kedua pasca Putusan MK atas laporan hasil PSU yang digelar pada Februari 2016 silam. PSU ini diikuti oleh tiga pasangan calon sebagaimana dalam Pilkada 9 Desember 2015 dan PSU pada Februari 2016, yakni nomor urut 1 Robby Wilson Rumansara dan Yahya Fruaro. Nomor urut 2 Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adriyanus Manemi. Nomor urut 3 Derinus Dasinapa dan Yakobus Brital.Ketua KPU Kabupaten Mamberano Raya, Klemens Obet Sineri mengatakan, secara keseluruhan proses PSU berjalan lancar. Meski sempat terjadi beberapa kendala terkait distribusi logistik, namun semua dapat diatasi berkat kesigapan petugas di lapangan, serta koordinasi dan dukungan pihak terkait, baik Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masing-masing pasangan calon peserta PSU dan sebagainya.KPU RI juga melalui Biro Hukum dan Biro Teknis Hupmas melakukan supervisi dan memantau langsung proses PSU, terutama pada saat distribusi logistik, pelaksanaan PSU, hingga penghitungan hasil rekapitulasi suara.KPU Kabupaten Mamberano Raya juga secara intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua sejak awal tahapan PSU.Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi yang memantau langsung sejak proses distribusi logistik hingga pelaksanaan PSU bersyukur atas terselenggaranya pesta demokrasi di Mamberamo Raya dengan aman dan lancar. Ia berharap, hasil PSU ini dapat diterima oleh semua pihak serta Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu mengingat besarnya biaya anggaran yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan PSU.“Distribusi logistiknya sangat susah sekali. Daerah lain bisa menggunakan mobil, pesawat kecil dan segala macam. Tapi kita ini gunakan helikopter yang terbangnya perjam dengan biaya cukup mahal,” ujar Adam. (bow/red. FOTO KPU/Her/Hupmas)

Gorontalo, kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo menggelar “Workshop Jurnal Suara KPU” pada Kamis (9/6) di Hotel Damhil, Komplek Kampus Universitas Gorontalo. Workshop yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kapasitas kehumasan ini dihadiri oleh unsur Komisioner dan Sekretariat dari KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, serta beberapa awak media lokal. Workshop diawali dengan pemberian materi tentang fotografi yang dibawakan oleh Riden Baruadi dengan didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Gorontalo Verianto Madjowa. Pada sesi ini, para peserta diberikan pengetahuan tentang dasar-dasar fotografi, teknis pencahayaan, sudut pemotretan, komposisi dan momen foto.Sesi selanjutnya ialah sesi tentang Penerbitan Jurnal Suara KPU yang Efektif yang dibawakan oleh Kadar Setyawan, Kepala Subbagian Pemberitaan dan Penerbitan Sekretariat Jenderal KPU RI, yang sehari-harinya dipanggil Wawan. Dalam kesempatan tersebut Wawan menyampaikan tentang pentingnya peran publikasi, yang salah satunya melalui penerbitan jurnal dalam upaya pencerdasan pemilih dan meningkatkan kualitas demokrasi.Setelah itu, Wawan menyampaikan secara detail tentang langkah-langkah teknis yang harus ditempuh dari tahap persiapan, pelaksanaan, penerbitan hingga pendistribusian Jurnal Suara KPU. Wawan menekankan bahwa kreatifitas mutlak dibutuhkan dalam dunia penerbitan. “Eksplor hal-hal baru yang membuat pembaca tidak bosan membaca artikel-artikel atau tulisan kita dan ciptakan desain yang menarik pembaca,” ujar Wawan.Di akhir Wawan menekankan pentingnya kerjasama dan saling bantu untuk tiap individu di dalam tim jurnal suara KPU, agar menghasilkan produk yang berkualitas dan memuaskan pembaca. (ftq/red FOTO KPU/ftq/Hupmas)

Mamberamo Raya, kpu.go.id – Distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada sembilan Tempat Penghitungan Suara (TPS) di Kabupaten Mamberamo Raya dilakukan pada Rabu (8/6). Distribusi logistik ini dipimpin Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Klemens Obet Sineri, dan dipantau oleh Wakil Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) KPU beserta jajaran, Komisioner KPU Provinsi Papua, Pemerintah Daerah, dan jajaran aparat pengamanan dari TNI dan Polri.Pengiriman logistik PSU ini sempat tertunda sehari dari jadwal yang ditentukan, Selasa (7/6). Komisinioner KPU Provinsi Papua, Izak Hikoyabi, yang hadir meninjau di lapangan pemberangkatan distribusi logistik menjelaskan bahwa sebenarnya Selasa (7/6) seluruh logistik sudah tersedia dan sesuai rencana siap diberangkatkan ke empat TPS, yakni TPS Tayai 1, TPS Tayai 2, TPS Tayai 3 dan TPS Bareri 1.Namun hingga sore hari, KPU Kabupaten Mamberano Raya menemui kendala dalam hal pengamanan, khususnya untuk pengamanan yang akan melekat pada KPU dalam membawa logistik. “Mereka tidak bisa mendampingi KPU karena aparat pengamanan itu mendapat pemberitahuan dari Kapolres bahwa mereka tidak bisa karena belum mendapat biaya perjalanan. Mereka diinstruksikan untuk tidak bergerak kemarin (7/6). Sehingga KPU Mamberamo Raya dengan tim logistik dan seluruh petugas kita tidak bisa melakukan membawa logistik ke empat TPS tersebut. Dengan demikian terjadi perubahan distribusi logistik, yakni menjadi tanggal 8,” papar Izak.Kemudian pada hari berikutnya, Rabu (8/6), KPU Kabupaten Mamberamo Raya mulai melakukan distribusi logistik ke seluruh TPS sejak pukul 07.00 hingga sore hari. Pengiriman logistik PSU berjalan lancar menggunakan dua helikopter dengan pengawalan TNI/Polri untuk masing-masing TPS.Hanya saja terdapat empat logistik PSU yang diturunkan tidak pada tempatnya akibat koordinat lokasi tidak dapat dideteksi. Empat TPS tersebut ialah TPS Tayai 1, TPS Tayai 2, TPS Tayai 3, dan TPS Bareri 1.  Logistik untuk empat TPS tersebut diturunkan di TPS Fona 1.“Ada 4 TPS yang belum sampai tempat tujuan karena terkendala tadi titik koordinat penurunan logistik dari helikopter tidak sesuai lokasi. Sehingga sementara (pukul 18.00) masih diupayakan dari TPS Tayai 1 untuk dibawa dengan jalan kaki ke TPS Tayai 2, TPS Tayai 3 dan TPS Bareri 1 sampai dengan pukul 23.00 WIT,” terang Izak.Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi yang juga hadir memantau jalannya distribusi mengungkapkan rasa syukur atas telah terdistribusinya logistik PSU. “Kita bersyukur sampai siang tadi jam 14.00 WIT logistik sudah bisa didistribusikan. Sekalipun ada empat TPS yang karena helikopter mengalami salah koordinat saat menurunkan logistik,” ujarnya.Terkait dengan koordinat yang salah tersebut, Adam menerankan, teman-teman petugas dari TPS Fona 1, tempat dimana logistik untuk 4 TPS lain, pada pukul 16.00 telah dipikul menuju Tayai. Ia juga menegaskan pihaknya terus melakukan pemantuan. “Kita berharap pagi logistik sudah ada di TPS. Pagi kita akan pantau ke lokasi masing-masing," kata dia.Ia juga menjelaskan, daerah-daerah tersebut merupakan wilayah yang sulit untuk helikopter mendarat. “Kalau menggunakan speedboat, saat ini juga tidak  bisa karena air kering,” imbuhnya.Mengingat sulitnya medan serta mahalnya biaya distribusi logistik ini, Adam berharap, hasil PSU ini dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. “Distribusi logistiknya sangat susah sekali. Daerah lain bisa menggunakan mobil, pesawat kecil dan segala macam. Tapi kita ini gunakan helikopter yang terbang perjamnya dengan biaya cukup mahal. Sehingga kita berharap bahwa pelaksanaan PSU yang kedua ini sudah kita kawal dan kita jaga prosesnya, sehingga bisa diterima oleh publik, terutama MK bisa menerima ini. karena menurut saya sudah sangat maksimal kita laksanakan,” harapnya.  (bow/red. FOTO KPU/cho/Hupmas)

Jakarta,kpu.go.id- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2017 di tiga daerah Otonomi Khusus (Otsus) yakni Aceh, DKI Jakarta dan Papua Barat menjadi perhatian penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam membuat peraturan.Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU, Husni Kamil Manik saat membuka uji publik tentang pemutakhiran data pemilih dan pemilihan kepala daerah di daerah otsus, Selasa (7/6) di Ruang Sidang Utama KPU."Kami (KPU-red) berpandangan penting untuk memisahkan peraturan pemilihan di daerah khusus dan tidak mencampurkannya ke peraturan lainnya," ujar Husni.Di kesempatan yang sama, komisioner KPU, Ida Budhiati menegaskan bahwa pemisahan peraturan daerah khusus selain untuk mempermudah dalam pemahaman bagi stakeholder, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir sengketa pilkada yang nantinya akan muncul."Belajar dari pengalaman pelaksanaan pilkada sebelumnya, kepastian hukum menjadi salah satu potensi diajukannya sengketa di daerah otsus," jelasnya.Lebih lanjut Ida menjelaskan, dalam regulasi ini terdapat perbedaan yang menonjol antara Aceh, Papua dan Papua Barat."Terdapat perbedaan dalam regulasi di Aceh, Papua dan Papua Barat, di Aceh pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota regulasi yang mengatur sama, sedangkan di Papua dan Papua Barat regulasi ini hanya mengatur pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur," tutupnya.Pelaksanaan uji publik ini merupakan kali ketiga, setelah sebelumnya KPU juga telah melaksanakan uji publik terhadap lima Peraturan KPU (PKPU).(ajg/red.FOTO KPU/dosen/Humas)

Jakarta, kpu.go.id- Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan informasi dan data terkait logistik pemilihan kepada publik, Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) memantabkan fungsinya dalam mengelola informasi dan data, salah satunya dengan mengundang narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO), DR. Hasyim Gautama. Kegiatan rapat koordinasi, yang digelar Jumat (3/6) di Ruang Rapat lantai 1, Gedung KPU RI, dipimpin oleh Wakil Kepala Biro Logistik, Susilo Hadi, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi satuan kerja (satker) KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penyediaan, dimana penekanannya adalah terkait dengan informasi yang menjadi salah satu topik pembahasan.Hasyim Gautama memberikan pemahaman kepada Biro Logistik mengenai tata kelola informasi terkait urgensi dan standar mutunya. Informasi dan data logistik pemilihan menjadi isu yang sangat strategis bagi pengguna informasi dan data karena untuk kepentingan keilmuan atau penelitian.Untuk melakukan fungsi koordinasi yang baik, Biro Logistik dalam rapat tersebut juga menghadirkan biro-biro terkait dan inspektorat agar memiliki pemahaman yang sama jika diperlukan kerjasama lintas biro dan inspektorat.Informasi dan data yang disampaikan ke publik, lebih dibedakan kepada pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apabila informasi dan data yang diminta tidak diatur dalam ketentuan tersebut maka mengacu kepada perundangan yang berlaku lainnya misalnya kewenangan Bawaslu, alat penegak hukum (APH), dan lainnya yang diatur oleh peraturan instansi masing-masing.Melalui semangat keterbukaan informasi ini, Biro Logistik berupaya untuk memberikan pemaparan yang tepat dan rinci bagaimana informasi logistik pemilihan perlu disampaikan kepada publik agar memberikan manfaat.Mekanisme penyampaian informasi dan data menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk dapat memberikan manfaat kepada publik karena hal tersebut akan menjadi salah satu kunci sukses amanah pelaksanaan keterbukaan informasi. (dion)

Bandar Lampung, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Bandar Lampung yang dinamai “Rumah Demokrasi” di Kantor KPU Bandar Lampung, Jalan Pulau Sebesi Nomor 90, Kamis (2/6).Kegiatan yang digelar KPU Kota Bandar Lampung ini dimeriahkan dengan nuasa adat Lampung, dimana anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkyansyah dan Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Fauzi Heri mengenakan pakaian adat Lampung.Peresmian Rumah Demokrasi ini juga diisi dengan pantun berbahasa Lampung oleh jajaran sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.Sekertaris KPU Kota Bandar Lampung, Jainuddin, mengawali sambutan dengan menjelaskan Rumah Demokrasi sebagai pusat pendidikan pemilih dan saran informasi bagi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, dan partai politik. “Kami juga sengaja dalam implementasi Rumah Demokrasi diterapkan alkulturasi untuk membangun kearifan lokal dan kekinian. Maka dari itu kita berikan unsur adat budaya Lampung," ucapnya.Acara tersebut dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Yusuf Kohar. Ia bangga dengan KPU Bandar Lampung yang mampu merealisasikan Rumah Demokrasi. Menurutnya Rumah Demokrasi dapat menjadi wadah untuk mendapatkan informasi mengenai kepemiluan.“Kami merasa bangga dengan KPU Kota (Bandar Lampung). Harapan kami dari tahun ke tahun harus ada perbaikan lagi yang luar biasa," katanya saat peresmian Rumah Demokrasi.Yusuf juga berharap KPU Bandar Lampung tetap independen dan profesional dalam menyelengarakan kegiatan kepemiluan agar fungsi demokrasi bisa ditegakan. “Selain KPU ada juga parpol dan masyarakat yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk berkontribusi menyukseskan pemilu. Mudah mudah ke depan Rumah Demokrasi bermanfaat bagi kita semua,” ujarnya.Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peresmian Rumah Demokrasi tersebut. Lebih lanjut ia berharap keberadaan fasilitas tersebut bisa menjadi jembatan antara KPU dengan publik untuk penyebarluasan informasi kepemiluan.“Di sini rumah demokrasi, tapi intinya bagaimana KPU sebagai penyelenggara mampu menjembatani aktivitas yang dilakukan terkait kepemiliuan dengan masyarakat secara umum. Bagaimana pemilih bisa menyalurkan hak dan kewajibannya secara lebih baik. Kita berharap pemilih khususnya di Kota Bandar Lampung dan di Provinsi Lampung betul-betul menjadi pemilih yang cerdas” kata Ferry.Dalam peresmian rumah demokrasi atau rumah pintar pemilu dihadiri pula oleh Perwakilan Partai Politik di Kota Bandar Lampung, Muspida, Dinas Instansi, anggota KPU Kab/Kota seluruh Lampung serta para mahasiswa dari perguruan tinggi di Lampung. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)