Berita Terkini

Jakarta, kp.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung merespon beredarnya video bohong (hoaks) yang menuduh KPU telah berbuat curang dengan mensetting hasil Pemilu Presiden 2019 untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Pada Kamis (4/4/2019) malam, Ketua KPU RI, Arief Budiman bersama enam komisioner lainnya, Viryan, Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra serta Wahyu Setiawan mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan video bohong tersebut. Ditemui dua jam usai mengajukan laporan, Arief menjelaskan latar belakang lembaganya melaporkan peredaran video hoaks ke Bareskrim Mabes Polri, tidak lain adalah untuk menjaga kepercayaan publik atas informasi yang tidak benar dan sengaja disebarkan tersebut. Arief pun membantah satu persatu informasi yang ada didalam video, antara lain terkait posisi server KPU yang disebut berada di Singapura. “Tidak benar bahwa server ada diluar negeri. Semua server ada didalam negeri dan dikerjakan oleh anak-anak bangsa sendiri,” kata Arief. Kedua terkait manipulasi data hasil pemilu presiden yang telah disetting untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan persentase yang sudah ditentukan. Menurut Arief, dalam menghitung hasil suara pemilu KPU tetap menggunakan tatacara penghitungan manual dan bukan berdasarkan sistem informasi penghitungan suara (Situng). Prosesnya pun dilakukan berjenjang dan publik diberikan ruang untuk ikut mengawasinya. “Pada dasarnya hasil hitung TPS sudah diketahui publik karena pada proses di sana juga diawasi oleh saksi, panwas, pemantau, masyarakat pemilih termasuk aparat keamanan. Dan semua pihak diperbolehkan untuk mendokumentasikan hasil C1 plano,” tutur Arief. Atas dasar itu, KPU pun menurut Arief melaporkan tiga akun ke Bareskrim Mabes Polri karena dianggap turut menyebarkan berita tidak benar kepada masyarakat melalui media sosial.  Berikut alat bukti berupa rekaman video yang isinya sejumlah orang saat menyampaikan berita tidak benar tersebut. “Saya tidak tahu itu siapa, yang kami laporkan akun yang digunakan untuk menyebar video tersebut,” lanjut Arief. Dengan upaya yang dilakukan ini, Arief berharap kedepan tidak ada lagi pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita tidak benar kepada masyarakat untuk menyudutkan lembaga KPU. Dia memastikan bahwa lembaganya bekerja dengan penuh integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemilu. “Bagian dari upaya kami untuk menangkal adalah mrlaporkan kepada aparat penegak hukum dan kami berharap pelaku yang menyebarkan berit tidak benar bisa ditangkap dan publik tahu mana yang hoaks dan fakta,” ucap Arief. Sementara itu Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Albertus Rachad Wibowo memastikan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh KPU tersebut. Pihaknya pun akan langsung melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak untuk mempercepat proses pengungkapan. “Saya belum bisa memberikan keterangan apapun karena belum menerima keterangan. Malam ini kita akan lakukan pemeriksaan,” pungkas dia. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Tahapan Pemilu 2019 banyak diwarnai hadirnya berita bohong (hoaks) yang menyasar tidak hanya peserta pemilu tapi juga penyelenggara. Khusus untuk penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri menyikapi berita bohong yang beredar di masyarakat dengan dua penanganan, untuk yang sifatnya disinformasi maka akan segera mendapat counter informasi atau klarifikasi, sementara yang sifatnya merusak serta tidak berdasarkan fakta maka laporan kepada pihak yang berwajib menjadi pilihannya. “Karena KPU bekerja sungguh-sungguh tanpa ada niatan untuk melakukan kecurangan,” ujar Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi saat hadir sebagai pembicara pertemuan Bakohumas Kementerian/Lembaga di Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kamis (4/4/2019). Pada kesempatan itu Pramono pun sempat menjabarkan sejumlah hoaks yang menyerang lembaganya selama tahapan pemilu. Dan yang paling menyita perhatian masyarakat menurut dia ketika ada kabar telah tercoblosnya surat suara asal China yang langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok untuk memastikan bahwa berita tersebut tidak benar. Lebih lanjut, Pramono pun berharap agar peran serta semua pihak untuk mencegah dan melawan hoaks terus dilakukan. Termasuk humas kementerian/lembaga yang dapat membantu meluruskan setiap informasi yang salah tentang kepemiluan kepada masyarakat. “Karena sebagaimana diketahui waktu pemilu tinggal 13 hari dan tentu bagi para pemain politik ini waktu sudah sangat mendidih. Jadi informasi apapun bisa memicu kehebohan,” tambah Pramono. Sementara itu Ketua Pokja PPLN yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Kemlu, Wajid Fauzi menekankan pentingnya transparansi dan integritas bagi semua penyelenggara pemilu termasuk di luar negeri. Di luar negeri sendiri PPLN tersebar di 130 perwakilan (96 negara) dengan jumlah pemilih 2.058.191 orang. Mereka nantinya akan tersebar di 783 TPSLN dan akan memberikan hak suaranya 8-13 April 2019. Wajid berharap, proses pemilihan diluar negeri berjalan lancar dan dapat turut serta memberikan hak pilihnya untuk kemajuan bangsa. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Pemilu 2019 tersisa 15 hari lagi. Melibatkan 192 jutaan pemilih, 809.500 Tempat Pemungutan Suara (TPS), 7.285.500 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 250.215 Panitia Pemungutan Suara (PPS), 36.005 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta menggunakan lima surat suara (legislatif dan eksekutif) secara bersamaan, pesta demokrasi serentak yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini diklaim sebagai yang terumit didunia. “This is the most complicated election in the world,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman dihadapan ratusan duta besar (dubes) negara sahabat yang hadir pada kegiatan Dissemination of Indonesia Election 2019 to Diplomatic Mission in Jakarta, Selasa (2/4/2019). Arief pada kesempatan itu juga menjelaskan kerumitan lain dari pemilu yang akan digelar 17 April 2019, antara lain jumlah dan proses penentuan daerah pemilihan (dapil) berikut nama-nama jenis pemilihan mulai dari tingkat DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kab/kota. Tidak hanya itu dia juga menjelaskan proses penentuan calon legislatif (caleg), dimana ada ketentuan untuk memasukkan caleg perempuan di antara tiga calon yang diajukan. Pada sesi tanya jawab, sejumlah dubes memanfaatkannya untuk bertanya lebih dalam terkait paparan yang telah disampaikan oleh Arief. Dimulai dari mekanisme zipper dan bentuk pelatihan kepada penyelenggara adhoc di pemilu yang rumit tersebut (Armenia), latar belakang Indonesia menggunakan pemilu serentak (Italia), memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara (Swiss), antisipasi serangan peretas/hacker (Jepang) hingga proses memutakhirkan data pemilih dan cara mengetahui masyarakat telah terdaftar didalamnya (Amerika Serikat). “Untuk pelatihan kita sudah lakukan melalui bimbingan teknis (bimtek) mulai dari tingkat provinsi, kab/kota hingga TPS. Keserentakan berdampak pada efisiensi anggaran dan mengurangi kebosanan warga terhadap proses pemilihan. Sementara untuk proses pemutakhiran kita juga bekerja dengan kementerian dalam negeri untuk mendata warga yang telah masuk sebagai pemilih,” jelas Arief. (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Lima belas hari jelang hari pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar Uji Coba Nasional Kedua Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), di Jakarta, Selasa (2/4/2019). Diikuti 514 Satuan Kerja KPU daerah secara serentak, kegiatan uji coba kali ini juga dipantau langsung Peserta Pemilu baik Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) 01, Perwakilan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, partai politik nasional, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Membuka kegiatan, Komisioner Hasyim Asyari menjelaskan bahwa Situng sudah digunakan penyelenggara sejak Pemilu 2014 digelar. Jenis informasi yang tersedia dalam Situng ada empat, yakni hasil hitung cepat, rekapitulasi, penetapan suara, serta penetapan kursi dan calon terpilih. “Informasi pada hasil hittung cepat diperoleh berdasarkan hasil entri form C1 yang telah diverifikasi sedangkan hasil rekapitulasi merupakan hasil entri form DAA1 (rekap kelurahan) DA1 (rekap kecamatan) DB1 (rekap kabupaten/kota) DC1 (rekap provinsi), DD1 (rekap nasional),” jelas Hasyim. Sementara itu, Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Nur Syarifah menyampaikan uji coba Situng ketiga akan dilaksanakan pada 10 April mendatang, nantinya akan dilakukan uji coba sekaligus simulasi tampilan Situng khusus yang bisa diakses publik. “Melalui uji coba ini, kami ingin perlihatkan bagaimana Situng ini bekerja, jadi ada dua aplikasi, pertama aplikasi produksi dimana jajaran kami menginput data C1 dan data entri. Kedua adalah aplikasi publikasi artinya hasil produksi itu nantinya dapat dilihat oleh publik di dalam info pemilu,” ungkap Nur Syarifah. Usai mendapat gambaran cara kerja Situng, Peserta Pemilu dan perwakilan LSM yang hadir pun diberi ruang untuk bertanya dan memberi masukan. (hupmas kpu bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Hasil rapat persiapan Debat Kelima, antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, Selasa (2/4/2019) petang, menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait teknis penyelenggaraan. Kesepakatan tersebut antara lain keinginan untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan debat (sekaligus kampanye) dengan suasana yang damai dan bersatu. Suasana tersebut nantinya tidak hanya ditunjukkan oleh masing-masing pasangan calon tapi juga oleh tim dan pendukung yang hadir di ruangan debat. “Nanti juga akan ada prosesi ketua partai politik pengusung dan pendukung naik ke atas panggung menunjukkan komitmen, mengikuti pemilu yang damai dan demokratis,” ujar Anggota KPU RI Wahyu Setiawan saat memimpin konfrensi pers di Media Center KPU RI bersama perwakilan TKN 01 dan BPN 02. Kesepakatan lain yang juga sejalan dengan tujuan Debat Kelima adalah prosesi pembacaan doa yang akan dilakukan secara bersama oleh para tokoh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Pembacaan doa nantinya dipimpin oleh tokoh agama islam. Hal lain yang yang menjadi kesepakatan, adalah Debat Kelima tetap diselenggarakan pada 13 April 2019 di Hotel Sultan Jakarta. Selain itu format debat mengikuti format Debat Keempat dengan penambahan yang akan disesuaikan. Adapun jumlah tamu yang diundang mengalami perubahan dengan alokasi, tamu untuk TKN 01 dan BPN 02 dialokasikan 150 undangan sementara tamu dari KPU 200 undangan. “Dan komite damai berdasarkan hasil rapat juga bersepakat bahwa apabila ada tamu undangan yang bersikap, berlaku, berbicara tidak tertib maka (komite damai) akan memberi peringatan sampai mengeluarkan (dari ruangan debat),” lanjut Wahyu. Moderator Balques Manisang-Tomy Ristanto Pada kesempatan itu Wahyu juga menyampaikan nama moderator yang akan memandu jalannya Debat Kelima. Balques Manisang (tvOne) serta Tomy Ristanto (NET.) menjadi dua nama yang terpilih dan dipercaya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang telah diramu panelis. Adapun untuk moderator off air akan dijalankan oleh Ami Ardini (Berita Satu) bersama Andromeda Mercury (tvOne). MC saat wall of frame (Nadia Soekarno) bersama Rudi Andanu dan MC Pers Confrence Reza Firmansyah (Berita Satu) Tisha Noveni (ANTV). Sementara untuk panelis, Wahyu mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan identifikasi dan klarifikasi kepada calon-calon yang ada. Yang pasti menurut dia, panelis nanti akan kembali banyak diisi oleh para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air. “Akan lebih banyak dari luar Pulau Jawa,” tambah Wahyu. Sementara itu Gugus Tugas Khusus TKN 01, Rizal Malarangeng menyambut baik kesepakatan yang tercapai antara pihaknya dengan BPN 02 terkait teknis acara Debat Kelima. Dia juga mengapresiasi keinginan semua agar Debat Kelima ditutup dalam suasana keakraban, damai dan persatuan. “Itu simbolisme bagus, bahwa kita semua pada dasarnya berlomba untuk kebaikan. Manakala kepentingan Indonesia, kita bersalaman bahwa kita semua bersahabat, berkawan,” ucap Rizal. Direktur Konten TKN 01 Fiki Satari menambahkan, bahwa pihaknya menerima hasil kesepakatan yang menolak untuk memajukan pelaksanaan debat di 10 April 2019. Dikesempatan selanjutnya, Wakil Ketua BPN 02 Priyo Budi Santoso mengapresiasi lancarnya proses kesepakatan untuk penyelenggaraan Debat Kelima. Dia juga sepakat bahwa penutupan Debat Kelima harus mengusung tema damai, bersatu untuk bangsa. “Termasuk untuk lagu yang akan didengarkan diakhir debat, saya kira bagus seperti Lagu Indonesia Pusaka, atau seperti kemarin Bagimu Negeri yang dapat membangkitkan kebanggaan kita sebagai bangsa,” tutur Priyo. Direktur Relawan BPN 02, Ferry Mursyidan Baldan sepakat bahwa akhir debat menitipkan pesan bahwa pemilu bukan untuk memecah belah bangsa. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melantik 80 anggota KPU kabupaten/kota periode 2019-2024 serta 3 Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota KPU kabupaten/kota periode 2014-2019 dan periode 2018-2023, di Jakarta, Senin (1/4/2019). Dalam sambutannya, Ketua KPU, Arief Budiman berpesan kepada Anggota yang dilantik untuk bekerja dengan memperhatikan tiga hal yakni transparansi, integritas dan soliditas. “Pertama KPU itu lembaga yang transparan, semua pekerjaan dibuka seluruh tahapan bisa diakses publik, kedua bekerja di KPU harus berintegritas kalau benar katakan benar kalau salah katakan salah,” ungkap Arief. Selain itu, Arief berpesan bahwa menjadi anggota KPU juga dituntut untuk bekerja solid sebab pengambilan keputusan haruslah berdasar prinsip kolektif kolegial. “Anda harus bekerja penuh soliditas, saling menjaga, saling bantu, saling menguatkan,” sambung Arief. Perlu diketahui, 80 Anggota yang dilantik berasal dari 16 kabupaten/kota yakni : Kota Tegal, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru, Kota Tual, Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarni. (hupmas kpu bil/foto:dosen/ed diR)