Berita Terkini

Tunis, kpu.go.id- Dalam pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati Pemilu di Tunisia, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat madani dalam pemilu sangat penting, Jum’at, (6/3). “Di Indonesia, organisasi massa atau kelompok masyarakat madani telah ada sebelum Indonesia merdeka dengan dibentuknya Syarikat Islam, dalam perjalanan sejarah demokrasi bangsa Indonesia, masyarakat madani memiliki peran signifikan dalam membentuk negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Husni.Pertemuan tersebut merupakan insiatif dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tunisia atas permintaan LSM pemerhati Pemilu di Tunisia. LSM yang hadir dalam pertemuan itu adalah, Marshad Saheed dan Muraqibun. Dalam pengantarnya, Presiden Marshad Saheed, Madam Laela Bahrea menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dalam pemilu sangat penting untuk Tunisia, terutama dalam meningkatkan peran serta LSM dalam proses demokrasi.Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad, menekankan bahwa, pengawasan pemilu oleh Bawaslu di Indonesia telah disinergikan dengan LSM, sehingga jika ada indikasi pelanggaran dalam proses pemilu, LSM tersebut dapat menyampaikan laporannya kepada Bawaslu  untuk ditindaklanjuti.“Pengawasan pemilu oleh Bawaslu di Indonesia telah disinergikan dengan LSM. Atas hubungan yang sinergis tersebut, proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai asas penyelenggaraan pemilu. Jadi apabila ada pelanggaran, LSM tersebut bisa menyampaikan laporannya kepada Bawaslu,  dan Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut,” ujarnya.Dalam pertemuan tersebut, LSM penggiat pemilu di Tunisia berharap agar Indonesia terus memberikan dukungan dalam bentuk sharing pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kepemiluan terutama bagi LSM, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Tunisia. (wahdi/red. FOTO KPU/wahdi/perencanaan)

Tunis, kpu.go.id- Dalam pertemuan bilateral yang bertajuk Forum Demokrasi Ketiga RI - Tunisia: Bilateral Dialogue On Regional Election, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Melalui Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik berbagi pengalaman dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) Tunisia, Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), Jum’at, (06/03). Pertemuan tersebut merupakan salah satu upaya Indonesia melalui Perwakilan RI di Tunisia untuk membantu proses demokratisasi Tunisia pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali Tahun 2011.Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad, dan Duta Besar RI untuk Republik Tunisia, Ronny P. Yuliantoro diterima oleh Wakil Ketua ISIE, Mourad Ben Mouelli, Komisioner ISIE, Riadh Bouhouchi, Nabil Baffoun, Lamia Zargouni, dan Anouar Ben Hassen. Dalam penjelasannya, Husni menyampaikan bahwa Indonesia telah melewati transisi demokrasi yang saat ini sedang dialami Tunisia. Proses transisi tersebut didukung oleh penyelenggara pemilu yang independen.“Penyelenggara pemilu di Indonesia bersifat independen, Tidak berada di bawah salah satu pilar negara, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan bertugas menyelenggarakan pemilu baik legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah,” tuturnya.Atas penggunaan sistem aplikasi dalam proses pemutakhiran data pemilih, ISIE sangat tertarik dengan kinerja KPU dan lembaga terkait dalam mengelola data pemilih yang jumlahnya lebih dari 190 juta Warga Negara Indonesia. Hal tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan pemilih di Tunisia yang sebesar 5,5 juta. ISIE yang tahun ini telah menggelar pemilu legislatif dan pemilu presiden menilai, Indonesia telah matang dalam berdemokrasi. Untuk itu ISIE berharap, KPU dan ISIE dapat terus berbagi pengalaman kepemiluan, sehingga Tunisia dapat melewati proses transisi kepemimpinan secara demokratis. (wahdi/red. FOTO KPU/wahdi/perencanaan)

Jakarta, kpu.go.id- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan prioritas bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Dalam mewujudkan hal itu, KPU bekerja sama dengan Electoral Research Institute (ERI) untuk memberikan analisa kebutuhan guna tingkatkan tata kelola pemilu yang berkualitas, Jum’at (6/3).Dalam diskusi yang dilakukan di ruang rapat lantai 2, Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29 ERI menyampaikan analisa awal hasil wawancara dengan para Komisioner KPU. Analisa tersebut nantinya akan dijadikan bahan riset untuk memberikan rekomendasi akan kebutuhan KPU untuk memperkuat organisasi dan tata kelola penyelenggaraan pemilu.Perwakilan ERI, Sri Nuryanti menyampaikan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu menghadapi dua tantangan utama, yaitu pertama dukungan penguatan kapasitas dan manajemen adminsitratif terhadap jajaran KPU, dan kedua adalah peningkatan kualitas tata kelola penyelenggara pemilu. “Secara umum ada dua kategori tantangan yang dihadapi oleh KPU, yaitu pertama dukungan penguatan kapasitas dan manajemen adminsitratif terhadap jajaran KPU, dan kedua adalah peningkatan kualitas tata kelola penyelenggara pemilu,” tutur komisioner KPU RI periode 2007-2012 itu.Menurut ERI, kedua permasalahan yang ada di KPU selama ini terjadi disebabkan antara lain adalah kapasitas SDM (sumber daya Manusia) KPU, yang belum memadai, serta belum adanya proses penyelenggaraan pemilu yang mudah, sederhana, transparan, akuntabel, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggiTerkait dengan analisa yang disampaikan oleh ERI, Komisioner KPU RI, Arief Budiman menyampaikan bahwa alokasi anggaran menjadi salah satu persoalan yang dihadapi KPU. Arief memberikan contoh pada Pemilu Tahun 2014 kemarin, KPU menghadapi kendala saat akan melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada badan penyelenggara ad hoc di tingkat PPK dan PPS.Saat itu alokasi anggaran bimtek hanya dapat mengakomodir satu anggota PPK. Menurut KPU jumlah tersebut dinilai kurang maksimal untuk dapat menyerap semua informasi berkaitan dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara.Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay tidak memungkiri bahwa penyelenggara pemilu menghadapi banyak persoalan yang tidak mungkin dapat dipecahkan sendiri oleh KPU. Untuk itu ia berharap ERI dan lembaga independen lainnya dapat membantu KPU dengan menyusun kajian berdasarkan fakta untuk pemilu di Indonesia yang lebih baik. (ajg/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Dosen Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM), Amalinda Savirani menjelaskan bahwa definisi pendidikan mempengaruhi cara penyampaian materi dalam kegiatan pendidikan pemilih, Jum’at (6/3).“Menurut saya, bagaimana kita memahami istilah pendidikan akan punya dampak bagi substansi yang akan disampaikan dalam materi pendidikan pemilih itu,” tuturnya dalam diskusi penyusunan model pendidikan pemilih di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Imam Bonjol No. 29, Jakarta.Lebih lanjut ia mengatakan, pendidikan pemilih seharusnya tidak dilaksanakan untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih semata, tetapi juga perlu menumbuhkan pemahaman bahwa proses politik merupakan kegiatan yang baik dan berguna bagi masyarakat.“Makna pendidikan untuk meningkatkan kepedulian politik tidak hanya pada tingginya tingkat partisipasi, tapi lebih jauh dari itu menawarkan pemahaman kepada warga negara bahwa proses politik itu adalah sesuatu yang berguna, bermanfaat, dan baik,” ujar dia.Dalam diskusi yang dihadiri oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan DIY itu, Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan SDM, Sigit Pamungkas mengutarakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk menetapkan prinsip utama dalam melakukan pendidikan pemilih, materi yang perlu ada dalam model pendidikan pemilih, metode penyampaian, dan bagaimana KPU mengelola program pendidikan pemilih.Penentuan prinsip utama dalam pendidikan pemilih, menurutnya perlu dilakukan agar program pendidikan pemilih dapat berjalan dengan tepat dan menghasilkan output yang jelas.“Berkaitan dengan paradigma atau prisnsip-prinsip utama yang harus kita bangun, kita harus menyusun kerangka besar dalam pendidikan pemilih. Karena tanpa prinsip utama, maka program pendidikan pemilih menjadi tidak jelas,” tuturnya.Untuk dapat menerapkan empat tujuan itu, Sigit mengatakan, KPU perlu melihat pemilu sebagai sebuah siklus. Sehingga pendidikan pemilih perlu dilakukan secara rutin, baik dalam periode pemilu ataupun diluar periode pemilu. “Tentu kesemua itu perlu kita letakkan bahwa pemilu itu sebagai sebuah siklus. Karena dia sebuah siklus, diluar periode pemilu pun warga negara yang sudah masuk dalam usia memilih perlu pendidikan pemilih, meskipun tidak sedang dalam masa pemilu,” tutur Sigit. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Kairo, kpu.go.id- Sebagai salah satu kontribusi Indonesia dalam proses demokratisasi di dunia internasional, Komisi Pemilhan Umum (KPU) melalui Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik hadir untuk berbagi pengalaman dalam kegiatan International Workhsop on Legislative Election; Indonesia’s Experience yang diadakan di Kairo, Mesir, Selasa, (3/3). Workshop ini merupakan kerjasama antara Institute for Peace and Democracy (IPD) Bali dan Al-Ahram Centre for Political and Strategical Studies (ACPSS) yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo.KPU dalam kesempatan itu menyampaikan tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia yang dijalankan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu dan menekankan kepada asas transparansi dan keterbukaan dalam setiap tahapan. Mesir sendiri telah melaksanakan pemilu Presiden pada tahun 2014 dan akan melaksanakan pemilu legislatif paling lambat tahapannya akan dimulai pada bulan April 2015. Selain KPU, turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Prof. Dr. Muhammad, Hakim Mahkamah Konstitusi, DR. Wahiduddin Adams dan Direktur IPD, I Ketut Putra Erawan yang masing-masing membawakan materi tentang pengalaman Indonesia dalam proses pemilu legislatif mulai dari sejarah, prinsip dan asas, penyelenggaraan, pengawasan serta penyelesaian sengketa hasil pemilu. Peserta workshop ini terdiri dari para stakeholder pemilu yaitu partai politik, penyelenggara pemilu di Mesir, peneliti dan pemerhati pemilu, lembaga swadaya masyarakat pemilu, serta media. dalam setiap sesi, selain pembicara terdapat para responden dari tokoh-tokoh penting pemilu Mesir.Peserta sangat antusias dalam memberikan pertanyaan dan berdiskusi tentang penyelenggaraan pemilu di kedua negara. Menurut para peserta, Indonesia telah sukses dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga pengalaman Indonesia adalah pengalaman berharga yang dapat dipelajari oleh Mesir serta negara-negara lain dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.Dengan pengalaman Indonesia yang disampaikan dalam workshop ini, diharapkan Mesir dapat mengambil best practices dari Indonesia dalam mewujudkan demokrasi yang bersifat home-grown dan berakar dari norma dan tradisi masyarakat Mesir sendiri. (wahdi/red. FOTO KPU/wahdi)

Kairo, kpu.go.id- Sebagai salah satu komitmen KPU dalam mendukung proses demokratisasi negara-negara sahabat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik melakukan pertemuan dengan Ketua High Election Commission (HEC) of Eygpt, Hakim Aiman Abbas bertempat di Dar El-Qada’, yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo,  Rabu, (4/3). Turut serta dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Prof. Dr. Muhammad, Wakil Duta Besar RI untuk Republik Arab Mesir, Deddy Darussalam dan Konselor Bidang Politik KBRI Kairo, Meri Binsar. Dalam pengantarnya, Ketua HEC menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Ketua KPU, karena kunjungan ini dapat menjadi sarana untuk bertukar pengalaman serta informasi pemilu di kedua negara. Ketua KPU menjelaskan secara singkat tentang proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia serta berharap agar Mesir dapat menyelenggarakan pemilu legislatif yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dengan aman, damai, tertib, lancar dan menjadi pemilu yang demokratis.Dalam kesempatan ini, Ketua KPU juga menawarkan kerjasama antara KPU dan HEC dalam bidang kepemiluan serta berharap kunjungan Ketua HEC ke Indonesia untuk berdiksusi lebih lanjut terkait ruang lingkup kerjasama.Ketua HEC menyambut baik usulan kerjasama yang ditawarkan oleh KPU dan akan berkomunikasi lebih lanjut melalui KBRI Kairo setelah penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2015. (wahdi/red. KPU FOTO/wahdi)