Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Menjalankan amanat Undang-undang sebagai penyelenggara pemilu yang melayani, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya memastikan hak pilih warga negara tidak ada yang tercederai. Termasuk para pemilih khusus yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Sakit (RS). Menyikapi hal tersebut, KPU pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) turut dibahas mengenai efektivitas pindah memilih bagi dua jenis pemilih tersebut bersama sejumlah narasumber terkait seperti Kasubdit Dirjen Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Asran Hasan serta Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja, Harun Suryanto serta Ketua Bawaslu Abhan. Melalui Diskusi Panel tersebut diharapkan ada solusi dan penanganan khusus bagi kedua jenis pemilih tersebut. “Karena KPU ingin efektifkan pindah memilih kepada kelompok pemilih tertentu dalam hal ini pemilih di rutan dan pemilih kedukaan yakni pemilih yang sedang sakit dan berada di rumah sakit,” ucap Komisioner KPU, Viryan di Ruang Sidang Utama KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta, Rabu (20/2/2019). Satu persatu narasumber pun menyampaikan datanya. Diharapkan, seluruh peserta yang hadir pun dapat memahami informasi yang diberikan. (hupmas kpu bil/foto: ieam/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id – Debat kedua calon presiden (capres) Pemilu 2019 sukses terselenggara, Minggu (17/2) silam. Usai tuntasnya acara yang menyita perhatian publik itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pun langsung menggelar Rapat Evaluasi Debat Kedua bersama Bawaslu, TV penyelenggara debat kedua, moderator, panelis serta Tim Kampanye Nasional (TKN) 01, serta Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, Rabu (20/2/2019). Meski sukses, evaluasi tetap harus dilakukan. Setidaknya ada tiga hal yang menurut Anggota Anggota KPU RI Wahyu Setiawan perlu untuk dibicarakan bersama sebagai perbaikan didebat selanjutnya, seperti format dan mekanisme debat, tata laksana debat hingga jumlah undangan yang hadir di didebat berikutnya. Persiapan Debat Ketiga Selain digunakan sebagai rapat evaluasi, pertemuan disiang yang berlangsung cair itu juga dimanfaatkan untuk membahas persiapan debat ketiga. Beberapa hal yang diungkap pada pertemuan itu seperti usulan nama moderator yang akan memandu jalannya acara. Ketua KPU RI Arief Budiman mengusulkan kepada TKN 01, BPN 02 serta TV penyelenggra berikutnya bahwa moderator yang akan memandu acara debat ketiga adalah Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas. “TKN 01 dan BPN 02 meminta waktu satuminggu untuk memastikan moderator debat ketiga,” kata Arief. Selain itu juga dibahas panelis. Arief berharap pada pertemuan selanjutnya nama moderator dan panelis telah siap untuk disampaikan ke publik. Untuk diketahui, debat ketiga akan berlangsung pada 17 Maret 2019 yang akan mempertemukan masing-masing calon wakil presiden (cawapres). Adapun TV penyelenggara pada debat nanti adalah TransTV, Trans7, dan CNN TV Indonesia dengantema debat, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan kebudayaan. (humas kpu james/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Mendekati hari pemungutan suara yang tinggal dua bulan lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya tingkatkan koordinasi hingga ke tingkat bawah.  Salah satunya melalui Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), seluruh Komisioner KPU Provinsi bagian data dikumpulkan untuk menyamakan visi menyoal DPTb. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Arief Budiman berharap kepada jajaran yang hadir dapat mengikuti rangkaian acara dengan cermat selama tiga hari ke depan. “DPTb direkap secara nasional itu sebetulnya hal baru dalam pemilu 2019 karena pemilu 2014 dulu dptb ittu dikerjakan di kab kota di rekap di provinsi lalu dipetakan dia ada di mana. Jad, kita ingin mengetahui peta DPTb di tingkat nasional makanya dilakukan rekap DPTb, bukan rapat pleno penetapan DPTb, karena DPTb tidak ada penetapannya," ungkap Arief di Ruang Sidang Utama, Lantai 2, Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/2/2019). Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU, Sumariyandono melaporkan bahwa rapat koordinasi ini telah sesuai dengan petunjuk teknis dalam menyusun daftar pemilih. “Rapat ini sangat penting dan ini sesuai petunjuk teknis KPU yang telah ditetapkan yang meminta kepada kita untuk melakukan penyusunan DPK dan DPTb dalam rangka perbaikan DPT untuk pemilu 2019,” papar Sumariyandono. (hupmas kpu ri bil/foto: ieam/ed diR)

  Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengumumkan 32 nama calon legislatif (caleg) dengan status mantan terpidana korupsi yang berpartisipasi pada Pemilu 2019. Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPU juga telah mengumumkan 49 caleg (9 caleg DPD, 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota) dengan status mantan terpidana korupsi. Sehingga sampai dengan saat ini ada 81 caleg yang berstatus mantan terpidana korupsi di Pemilu 2019.   SIARAN PERS KLIK DI SINI INFOGRAFIS DAFTAR CALEG BERSTATUS MANTAN TERPIDANA KORUPSI KLIK DI SINI    

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar Debat Pemilu Presiden 2019. Berbeda dengan debat sebelumnya, kali ini debat difokuskan untuk menggali visi dan misi dari Calon Presiden 01 dan 02.Mengangkat tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Infrastruktur debat diharapkan dapat semakin memberikan infromasi kepada masyarakat untuk dapat menentukan pilihannya pada Rabu, 17 April mendatang.Hal itu disampaikan Ketua KPU, Arief Budiman dalam sambutannya saat membuka acara debat kali ini. "KPU Berharap debat malam ini memberikan informasi yang cukup kepada pemilih untuk menentukan pilihannya," ucap Arief dalam videotape yang tayang saat pembukaan debat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).Sementara itu, berbeda dengan debat sebelumnya, pada debat kedua ini kisi-kisi soal debat ditiadakan. Untuk itu, soal yang dibuat oleh tim panelis yang ditetapkan sangat bersifat rahasia.Bahkan sebelum soal dibuat, panelis dan moderator diharuskan menandatangani pakta integritas untuk meyakinkan masyarakat tidak adanya kebocoran soal debat.Pada segmen keempat debat kali ini terdapat soal yang teraktualisasi melalui video untuk mempermudah masyarakat mendapat gambaran persoalan yang terjadi.Selain itu, di segmen kelima atau segmen debat inspiratif capres kini diberi waktu yang lebih leluasa untuk saling menanggapi dengan total tujuh kali kesempatan untuk menanggapi bagi masing-masing capres. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Tangerang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) resmi mendistribusikan logistik pemilu untuk pemilih luar negeri, Minggu (17/2/2019). Pengiriman perdana ini sebagai bentuk kesiapan KPU menyelenggarakan Pemilu 2019 di luar negeri serta transparansi kepada masyarakat. Total ada 130 Kantor Perwakilan RI diluar negeri (PPLN) yang akan menerima distribusi logistik ini, meliputi surat suara, tinta, segel, hologram formulir berhologram, template untuk pemilihan presiden serta sampul.  "Tapi untuk logistik luar negeri ini terdiri dari dua, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif untuk daerah pemilihan Jakarta II," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Benda, Tangerang.  Arief mengatakan untuk distribusi 17 Februari ini, logistik akan dikirim ke negara terjauh seperti Afrika dan Amerika Latin. Untuk selanjutnya pada 18-19 Februari ke negara Amerika dan Asia, pada 20 Februari pengiriman akan dilakukan ke negara Timur Tengah, 21-22 Februari ke negara Pasifik dan 22-25 Februari ke Eropa dan sebagian negara Asia.  Untuk diketahui jumlah pemilih diluar negeri sebanyak 2.058.191 orang terdiri dari 902.707 pemilih laki-laki dan 1.155.464 pemilih perempuan. Adapun jumlah TPS luar negeri sebanyak 783 TPS, pemilih yang menggunakan mekanisme Kotak Suara Keliling (KSK) sebanyak 2.345 dan menggunakan pos 429. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)