Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Pembekalan untuk peserta Orientasi Tugas Anggota KPU 2019-2024 Gelombang I Tahun 2019 berlanjut dengan materi per kelas. Para pemateri dari praktisi dan mantan penyelenggara pemilu menyampaikan materi melalui metode Building Resources in Democracy (Bridge) yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan masing-masing penyelenggara tersebut. Dibagi lima kelas ada banyak tema yang diangkat dari sesi bridge, mulai dari nilai dan prinsip pemilu bebas dan adil, etika penyelenggara pemilu, gender dan disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, sistem pemilu di Indonesia hingga yang terakhir tahapan pemilu dan perencanaan strategis. Adapun pemateri pada sesi bridge ini antara lain Moh Najib, , Abdul Aziz, Khoirunisa A dan Erik Kurniawan (kelas A), Dahliah Umar, Aditya Perdana dan Andreas Pandiangan (kelas B), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Wahidah Suaib dan A Gaffar Karim (kelas C), Titi Anggraini dan M Mufti Syarfie (kelas D) serta Ahsanul Minan, Hurriyah dan Ketut Udi Prayudi (kelas E). Seperti yang terlihat di kelas C, para pemateri bergiliran menyampaikan tema tentang gender dan disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Juga dijelaskan bagaimana pentingnya penyelenggara pemilu menjalin komunikai dan sosialisasi dengan jaringan perempuan, sosialisasi berbasis keluarga dan segmen perempuan, pelibatan tokoh masyarakat/agama yang pro gender dalam sosialisasi pemilih, pendidikan perempuan dalam politik hingga yang terakhir pelibatan pemerintah daerah (pemda) dalam pendidikan politik perempuan. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Usai mendengarkan paparan dari anggota KPU RI serta Bawaslu RI, peserta Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi serta Kabupaten/Kota 2019-2024 Gelombang I mendengarkan pengalaman kepemiluan dari Ketua KPU 2004-2007 Ramlan Surbakti. Pria kelahiran Karo, Sumatera Utara banyak bercerita tentang pengalamannya mengelola organisasi KPU serta menjalankan tahapan kepemiluan seperti mendata pemilih, meningkatkan partisipasi pemilih serta mendistribusikan surat suara agar tidak tertukar. Pria yang kini banyak aktif di dunia kampus ini juga mengingatkan kepada jajaran penyelenggara yang baru dilantik untuk memerhatikan pemilih pemula serta melayani mereka apabila ingin pindah memilih. “Seperti mahasiswa juga para pekerja,” tutur Ramlan. Dikesempatan selanjutnya, peserta orientasi mendapat penjelasan tentang etika kepemiluan dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengajak agar penyelenggara yang baru dilantik untuk menjaga diri dari sikap tercela. “Anda warga negara istimewa yang bekerja tidak biasa, maka bangga dengan itu,” ucap Harjono. Harjono juga mengingatkan kepada semua bahwa pemilu adalah pemersatu bangsa, bukan pemecah. Dan bagi penyelenggara yang terlibat didalamnya dia berpesan agar bekerja dengan penuh integritas dan memberikan yang terbaik bagi bangsa. “Yang dijaga adalah kepercayaan,” pungkasnya. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Kegiatan Orientasi Tugas Gelombang I kepada anggota KPU provinsi serta kabupaten/kota berlanjut dihari kedua, Kamis (21/2/2019). Para peserta mendapat pemahaman kepemiluan langsung dari para pimpinan, baik KPU RI maupun Bawaslu RI. Dari KPU RI, Anggota Pramono Ubaid Tanthowi mengingatkan kepada jajarannya untuk selalu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Menurut dia, tugas sebagai penyelenggara tidak mudah dan harus diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang dunia kepemiluan. Pramono dalam kesempatan itu juga memberikan pemahaman tentang tata laksana dan organisasi yang ada di KPU. Hal ini penting sebagai bekal para penyelenggara yang baru dilantik untuk memahami lembaga yang dipimpinnya. Dari Bawaslu RI, Ketua Abhan memberikan pemahaman tentang tugas pengawas dalam pemilu. Sebagai rekan sesama penyelenggara, Bawaslu berkomitmen untuk menjadikan pemilu yang berintegritas, luber dan jurdil. (hupmas kpu ri/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta semua pihak mendukung dan menjamin hak pilih masyarakat untuk dapat hak suaranya dihari pencoblosan nanti. Menghambat sama saja dengan menghalangi hak konstitusional.    Komisioner KPU RI, Viryan meminta kepada jajarannya untuk tak segan melapor apabila menemukan hambatan selama proses penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) kepada penegak hukum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut dia yang rentan terjadi hambatan selama proses pendataan DPTb adalah perusahaan yang mempekerjakan pemilih yang berasal dari luar domisili.    "Kita laporkan saja ke Kepolisian, apabila ada perusahaaan yang dengan sengaja masuk ke katagori menghalang-halangi, sampaikan juga ke Bawaslu, sampaikan ini masuk ke tentuan pidana," tegas Viryan di Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi DPTb, di Ruang Sidang Utama Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (21/2/2019).   Sebelumnya Viryan mendengar laporan dari jajarannya didaerah yang banyak menemui kesulitan saat mengumpulkan data pemilih. Misalnya saja di Kelompok pekerja perkebunan kelapa sawit ataupun industri lainnya.   Viryan meminta kepada jajaran di daerah untuk bersama mengedepankan semangat advokasi bila menemui hambatan-hambatan dalam menyusun rekapitulasi DPTb.   Selain persoalan advokasi, Viryan juga meminta kepada Komisioner Divisi Data dari 32 Provinsi yang hadir untuk dapat menyampaikan kepada petugas yang melayani pindah memilih di KPU Kabupaten/Kota dapat menjelaskan konsekuensi berkurangnya jumlah surat suara pemilih jika masuk ke dalam DPTb.    "Kita perlu sampaikan kepada rekan-rekan kita yang layani pemilih untuk sampaikan kepada pemilih pak bu nanti kalau urus DPTb ini konsekuensinya begini, surat suaranya hanya sekian, siap atau tidak," tambah pria asal Kalimantan Barat itu. (hupmas kpu ri bil/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Pemilu yang akan berlangsung 17 April 2019 menyimpan harapan besar masyarakat akan hadirnya demokrasi yang jauh lebih baik. Cita-cita yang harus juga dijaga oleh penyelenggara pemilu dengan bekerja sungguh-sungguh, memastikan pesta demokrasi berlangsung luber dan jurdil serta berintegritas baik proses maupun hasilnya. Pesan tersebut disampaikan Ketua KPU Arief Budiman saat memberi arahan perdana, kepada 77 anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota 2019-2024 yang baru dilantik, di Jakarta Rabu (20/2/2019). Kepada mereka yang baru menjabat, pria asal Jawa Timur menginginkan apabila pesan tersebut sampai didalam benak jajarannya. Dengan begitu mereka akan bekerja sungguh-sungguh hingga berakhirnya masa jabatan. “Kalau anda sadar bahwa pemilu mengambil peran strategis, apakah cita-cita bangsa dapat diwujudkan atau tidak, maka anda akan bekerja sungguh-sungguh. Bahwa untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran diawali dari pemilu,” ujar Arief. Arief juga mengingatkan bahwa Pemilu 2019 memiliki karakteristik yang berbeda dibanding pemilu sebelumnya. Proses penyelenggaraan serentak harus disikapi oleh jajaran penyelenggara dengan pengetahuan yang mumpuni sehingga mampu meminimalisir kesalahan. “Kalau salah kita menyelenggarakan pemilu, maka risiko itu akan rusak semua,” tegas Arief. Terakhir Arief berharap agar jajarannya mampu menjaga fisik ditengah padatnya jadwal tahapan pemilu. Meskipun sebagai penyelenggara, adalah hal biasa bekerja tidak mengenal waktu, terutama menjelang hari pemungutan suara. Untuk diketahui, 77 anggota KPU provinsi dan kab/kota yang dilantik bertugas untuk KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Riau, KPU Kab Langkat, KPU Kab Padanglawas, KPU Kab Kubu Raya, KPU Kab Jeneponto, KPU Kab Dompu, KPU Kab Bima, KPU Kab Sumbawa, KPU Kab Sumbawa Barat, KPU Kab Lombok Barat, KPU Kota Bima, KPU Kab Lombok Timur, KPU Kab Lombok Utara serta KPU Kab Intan Jaya. Jadilah Pemimpin yang Menginspirasi Sementara itu pada sesi orientasi tugas Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota 2019-2024, Arief menjelaskan arti pemimpin (leader) dan pengatur (manage). Bagaimana leader menurut dia harus mampu membangun (develop) sementara manager bersifat menata (maintenance). Tidak hanya itu leader menurut dia juga harus menginspirasi, memengaruhi, memberikan contoh yang baik dan menjadi panutan bagi jajaran yang dipimpinnya. Sementara manager bersifat memberikan perintah. Kedua hal ini menurut Arief ada didalam kelembagaan KPU. Dan dia berharap agar nilai-nilai tersebut dipahami sehingga kerja dan tugas yang dijalani tidak bertabrakan. Disesi pemaparan materi, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik menekankan pentingnya orientasi tugas bagi anggota KPU yang baru dilantik sebagai sarana menyamakan persepsi. Tidak hanya itu kegiatan ini juga bisa digunakan untuk memperdalam pengetahuan terkait aturan dan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan. “Orientasi tugas ini bagian dari penguatan kelembagaan,” kata Evi. Apalagi menurut Evi ada beberapa aturan yang baru dan harus segera dipahami oleh penyelenggara yang baru dilantik. Aturan mengenai tata kerja KPU salah satunya yang menurut dia perlu diperhatikan dalam kaitannya untuk memperkuat organisasi. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Waktu penyelenggaraan Pemilu 2019 semakin dekat, disisi lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memiliki agenda untuk merekrut calon penyelenggara pemilu baik ditingkat kabupaten/kota dan provinsi. Beriringannya kedua proses tersebut membuat Ketua KPU RI Arief Budiman berpesan kepada tim seleksi (timsel) yang dibentuk untuk mencari calon penyelenggara terbaik. “Dari bapak/ibu kami menaruh harapan untuk penyelenggara terbaik. Carilah orang-orang yang bukan hanya siap bekerja tapi juga yang memiliki integritas, siap bekerja transparan dan dia mau bekerja kolektif kolegial,” kata Arief dihadapan enam orang timsel untuk rekrutmen calon anggota KPU kab/kota di NTT dan Maluku Utara, di Jakarta, Rabu (20/2/2019). Menurut dia calon-calon penyelenggara terbaik inilah yang nantinya akan turut menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Dari suksesnya penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di kabupaten/kota maupun provinsi yang dipimpinnya akan turut membawa nama baik bangsa. “Tidak hanya ditingkat nasional tapi juga dunia. Bangga apabila hasil kerja anda turut menghasilkan penyelenggara yang bekerja meningkatkan demokrasi di Indonesia,” kata Arief. Secara khusus Arief juga berharap agar jajaran timsel yang baru dilantik untuk menguatkan tekad dan mental. Dia berujar bahwa tugas sebagai anggota timsel tidak mudah dan penuh dengan tantangan dan tanggungjawab yang besar. “Maka dari itu kami ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu. Tugas ini tantangannya besar, olok-olok, caci makinya banyak, namun kompensasinya mungkin kecil,” tambah Arief. Untuk diketahui, timsel yang dilantik akan bertugas untuk menyeleksi calon anggota KPU di Kabupaten Sabu Raijua (NTT), antara lain Maryanti H Luturmas Adoe, Sabina Gero, Balkis Soraya, Simon Petrus Nilli serta Yoseph Paseli Dheghu. Adapun satu timsel yang dilantik untuk Maluku Utara Sukarno M Adam. Hadir dalam pelantikan timsel, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik serta Pramono Ubaid Tanthowi. Dilanjutkan Pembekalan Sementara itu keenam anggota timsel juga mendapat langsung mendapat pembekalan dari Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik. Dikesempatan itu, perempuan asal Sumatera Utara (Sumut) menjelaskan satu persatu aturan tentang rekrutmen calon anggota KPU yang didasarkan pada UU 7 Tahun 2017 serta PKPU. “Agar punya kesamaan, dan tidak ada tafsir lagi,” kata Evi. Evi juga mengingatkan agar timsel bersikap terbuka dalam setiap tugas dan kerja. Termasuk menyampaikan kepada publik tentang jadwal dan tahapan rekrutmen calon anggota KPU ini. “Sampaikan melalui media massa, bahwa didaerah tersebut sedang ada rekrutmen. Jelaskan apa syaratnya, bagaimana prosesnya dan waktunya sampai kapan,” tambah Evi. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)