Berita Terkini

Semarang, kpu.go.id – Bertempat di Aula Gradika Bakti Pradja, Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menerima Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia dalam rangka Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian, Rabu (30/3).Pertemuan yang dikemas dalam acara ramah tamah Gubernur Jateng dengan KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia itu menandai digelarnya Rapat Koordinasi KPU dan KPU Provinsi Seluruh Indonesia dalam rangka Bidang Kepegawaian/SDM di Lingkungan KPU dan KPU Provinsi Seluruh Indonesia.Dalam sambutannya, Plh. Ketua KPU, Sigit Pamungkas mengutarakan, KPU di Tahun 2017 akan menyelenggarakan pilkada di 101 daerah, sedangkan pada 2019, KPU akan memasuki babak baru dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif yang digelar bersamaan.Menurut Sigit, hal itu merupakan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas tersebut.“KPU menghadapi tantangan Pilkada 2017, dan Pemilu 2019. Itu bukan pekerjaan mudah, sehingga dibutuhkan satu cara pengelolaan untuk memastikan keseluruhan proses pemilihan dapat berjalan dengan baik. Salah satu penopangnya adalah karakter yang kuat sebagaimana di amanahkan oleh konstitusi dan Undang-undang,” jelas Sigit.Rapat koordinasi di Jawa Tengah ini mengambil tema pemantapan budaya organisasi KPU yang menopang penyelenggaraan pemilihan yang kredibel.Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengatakan, proses demokrasi di Indonesia sudah mengalami perbaikan.Ia juga menyampaikan, untuk Pilkada 2017 Pemprov. Jateng sudah berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan pilkada berlangsung lancar.Terkait peraturan, Ganjar mengungkapkan bahwa saat ini penataan atribut kampanye dan penempatannya sudah sangat baik, sehingga jauh dari kesan kumuh dan berantakan.Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu berharap, rapat kerja ini dapat memberikan warna yang baik bagi penyelenggara pemilu seluruh indonesia. (us/dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Berdasarkan hasil seleksi administrasi panitia seleksi pengisian jabatan fungsional auditor di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yaitu: klik di siniPeserta yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti tes wawancara yang akan dilaksanakan pada minggu ke 2 bulan April 2016.

Sanana, kpu.go.id – Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) Kada 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sula menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 11 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 186 TPS di 6 desa dan 4 Kecamatan, Minggu, (27/3). Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Bustamin Sanaba menerangkan, pihaknya menekankan untuk lebih tertib administratif. Sebab adanya gugatan di MK, terkait hasil Pilkada di Kep Sula 9 Desember 2015,  terjadi akibat keselahan pada pengisian form di TPS.“Sebenarnya, pada pemungutan suara 9 Desember 2015 lalu, secara umum tidak ada masalah. Yang menjadi gugatan di MK kemarin karena kesalahan pada pengisian form di TPS, sehingga yang bersangkutan dianggap melakukan penggelembungan atau mobilisasi. Padahal itu kemampuan penyelenggaranya yang kurang tentang teknis pengisian C1 itu,” jelas Bustamin.Akibat keselahan dalam pengisian form tersebut, KPU Kep. Sula diminta untuk menghadirkan daftar hadir dan daftar pemilih yang masuk dalam kategori DPTb 2. “Itu kita tidak mampu menghadirkan karena memang dalam kotak itu tidak ada,” ungkap Bustamin.“Ini menjadi pembelajaran buat kita agar ke depan lebih tertib administratif,” tambahnya.Oleh karena itu, pada PSU ini, KPU Kep. Sula lebih memperketat terkait dengan hal administratif. “Untuk pemilih yang datang, semua tercatat dalam daftar hadir atau form C7 kemudian disesuaikan lagi dengan surat suara yang terpakai dan tidak terpakai dan surat suara sah dan tidak sah, dan seterusnya,” papar Bustamin.Ia mengatakan, secara umum PSU berjalan normal. Meski ada sedikit masalah kecil di salah satu TPS, namun hal itu tidak mengganggu jalannya proses pemunghutan hingga penghitngan suara. “Semua berjalan normal. Memang ada sedikit masalah kecil seperti yang terjadi di TPS 3 Desa Mangon, di mana ada pemilih yang dianggap oleh saksi telah memilih di TPS lain, tapi hal itu tidak bisa dibuktikan secara administrasi,” ujar Bustamin di sela-sela monitoring pemungutan suara di TPS 1 Desa Mangon.(dam/red.FOTO KPU/dam/Humas)

Jakarta, kpu.go.id - Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melaksanakan Rapat Evaluasi pada Selasa 22 Maret hingga Rabu 23 Maret 2016. Selengkapnya klik di sini.

Burmeso, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PHP-BUP-XIV/2016, Rabu  (23/3).Setelah merekrut ulang petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PSU dapat diselenggarakan di 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun satu TPS, yakni di TPS 2 Kampung Fona, PSU baru dapat dimulai pukul 13.02 WIT.Keterlambatan itu karena cuaca buruk yang menyebabkan alat kelengkapan TPS baru dapat terdistribusi pagi hari tanggal 23 Maret 2016, sedangkan wilayah tersebut tidak dapat ditempuh menggunakan jalur darat.Sebanyak tujuh TPS, distribusi logistik menggunakan speedboat, dan tiga TPS lainnya menggunakan helikopter.KPU Kabupaten Mamberamo Raya melalui Keputusan Nomor 002/ Kpts/KPU-MBR-030/2016 tentang Perubahan Penetapan Jadwal Dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, yang menetapkan hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sebagai hari penyelenggaraan PSU. Penetapan tanggal tersebut mempertimbangkan putusan MK yang memberikan tenggat waktu 30 hari sejak putusan dibacakan.Sigit Pamungkas, Komisioner KPU RI beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Papua Barat, berkesempatan untuk melaksanakan supervisi dan monitoring secara langsung di dua TPS yakni di TPS 01 Kampung Biri, Distrik Mamberamo Tengah Timur dan TPS 02 Kampung Fona, Distrik Rufaer. (shd/red. FOTO KPU/shd/Tekmas)

Jakarta, kpu.go.id – Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada penutupan Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Rabu (23/3) meminta komitmen dari Seluruh KPU Provinsi di Indonesia terkait pelayanan informasi kepada publik. Beberapa hal yang Ferry tekankan adalah optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) dan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP). “PPID, disana ada ketua, ada perangkatnya, ada Pembinanya ini harus berjalan seiring sejalan sebagai bagian yang melekat atas pelayanan informasi kepada publik. Itu harus jadi komitmen kita,’’ ujar Ferry. Ferry berharap semua data dari tiap bagian-bagian yang ada di KPU dapat dikumpulkan di PPID, diinventarisasi dan diberi penomoran hingga tersusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang semakin memudahkan public untuk mengakses. Dalam Penutupan Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama, Gedung KPU ini juga dilakukan pemberian piagam penghargaan kepada enam KPU Provinsi yang memperoleh predikat Sangat Patuh dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik berdasarkan audit yang dilakukan oleh KPU RI. Keenam KPU Provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan, DKI Jakarta,  Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Terhadp pelaksanaan audit tersebut, Ferry mengatatakan akan terus melakukan audit agar memotivasi tiap-tiap satuan kerja untuk bekerja lebih baik.  “Audit kepatuhan yang kita lakukan akan kita lakukan terus menurut. Ini untuk memotivasi diri kita, untuk memotivasi  institusi kita. Untuk bersama-sama melakukan terbaik,” imbuh Ferry. (ftq.red.Foto KPU/Dosen/Humas)