Berita Terkini

Jambi, kpu.go.id- Basis yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam hal merumuskan kebijakan tidak berdasarkan kepentingan politis dan juga kepentingan jangka pendek. Namun, basis yang digunakan lebih bersifat objektif dengan memedomani hasil riset, Kamis (3/3/2016).“Dalam tiga tahun terakhir kita sudah membuat penelitian-penelitian untuk mendukung agar kebijakan yang diambil benar-benar objektif dengan memperhitungkan fakta lapangan. Ini merupakan program yang dibuat dari Pusat Pendidikan Pemilih,” ungkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.Hal tersebut dijelaskan Husni di sela-sela Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2016 yang digelar di Jambi. Kegiatan yang diikuti oleh Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih se-Indonesia itu berlangsung dari tanggal 2-4 Maret 2016.KPU RI memiliki program untuk meningkatkan partispasi masyarakat baik pada Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), salah satunya program Pusat Pendidikan Pemilih melalui kegiatan riset.Program lainnya yang dimiliki oleh KPU RI adalah Rumah Pintar Pemilu. Husni menginginkan, dalam membangun program tersebut yang terpenting adalah membuat sistem pengelolaannya, bukan sekedar fisiknya saja. Selain itu, pendidikan pemilih juga harus berlangsung secara berkesinambungan.“Kita menginginkan agar pendidikan longtime, berkelanjutan. Tidak sporadis hanya ketika partisipasi rendah. Supaya pemilih kita menjadi pemilih yang rasional,” harap Husni.Kedepan diharapkan, partisipasi masyarakat bukan hanya soal kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi bagaimana masyarakat ikut serta dalam setiap tahapan pemilu maupun pilkada seperti pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap ( DPT), kampanye, serta partisipasi dalam mengusulkan calon pemimpin.Husni juga optimis, partisipasi masyarakat dalam Pilkada Tahun 2017 dan 2018 meningkat dibandingkan Pilkada 2015.“Target partisipasi pemilih pada Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 77,5 pesen untuk pileg, pilpres dan pilkada. Kita optimis, untuk pilkada 2017 dan 2018 itu trennya naik,” pungkasnya.Konsolnas Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat digelar guna membahas bagaimana mengelola program tahun 2016 ini bisa lebih efketif dan dapat dijadikan landasan awal persiapan untuk pemilu nasional serentak tahun 2019. Konsolnas dihadiri juga oleh seluruh Anggota KPU RI, Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim, Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi se-Indonesia, serta tamu undangan lainnya. (ook/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta,kpu.go.id- Dalam rangka pelaksanaan program kerja Bidang Teknis Pemilu Tahun Anggaran 2016, disampaikan hal-hal sebagai berikut klik disini

Jambi, kpu.go.id- Sosialiasi peningkatan partispasi masyarakat (parmas) pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, khususnya KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada berjalan secara efisien, Rabu (2/3/2016).Hal itu terlihat apabila dilakukan perbandingan antara fasilitasi kampanye dan iklan yang ditanggung oleh peserta atau pasangan calon pada Pilkada sebelumnya, jumlah anggaran yang dikeluarkan KPU untuk kegiatan sosialisasi pada Pilkada 2015 ini relatif lebih sedikit.“Bahkan kalau melihat fakta APK (Alat Peraga Kampanye-red) di luar ruang begitu juga biaya iklan yang dikeluarkan, kira-kira hanya 1 banding 5 dengan pasangan calon. Namun, partisipasi pemilih yang tercatat tidak berbeda secara signifikan. Jadi kegitan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU maupun kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon yang di luar fasilitasi KPU, menurut saya berhasil dengan nilai efisiensi yang lebih baik,” ungkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.“Dari segi partisipasi masyarakat, jumlah rata-rata partisipasi Pilkada 2015 adalah 69,14 persen dan ini menurun sedikit dari rata-rata Pilkada sebelumnya dikisaran 71 persen,” lanjutnya.Hal tersebut diungkapan Husni saat berpidato pada Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2016 yang digelar di Kediaman Gubernur Jambi, Kota Jambi.Kedepan, partisipasi pemilih menurut Husni, adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk ikut berperan serta pada setiap tahapan Pemilu.“Saya melihat, partispasi pemilih akan bertumpu bagaimana menyadarkan pemilih. Dalam artian, pemilih menjadi aktor penting untuk bisa hadir berpartisipasi di setiap tahapan pemilu atau pilkada,” kata Husni.Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Ashidique, mengatakan, penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada dari waktu ke waktu semakin membaik.“We are on the right track, menyelenggarakan pemilu dengan berintegritas dari waktu ke waktu terus berkembang semakin baik. Salah satu indikasinya adalah laporan pengaduan (pelanggaran kode etik penyelenggara-red) yang masuk ke DKPP secara kualitatif dan kuantitatif berkurang, walaupun belum sempurna,” kata Jimly.“Kedepan demokrasi kita pun berintegritas, bukan hanya pemilu saja, karena pemilu itu hanya salah satu instrumen dalam demokrasi,” sambungnya.Konsolnas dihadiri pula oleh Gubernur Jambi Zumi Zola, Anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arief Budiman, Sigit Pamungkas, dan Ida Budhiati, Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim, Anggota KPU Provinsi Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat se-Indonesia, serta tamu undangan lainnya. (ook/red. FOTO KPU/ody/Hupmas)

Jakarta,kpu.go.id- Menindaklanjuti Pengumuman Nomor : 160/SJ/II/2016/tanggal 16 Februari 2016 tentang Perpanjangan Waktu Pengisian Jabatan Fungsional Auditor Secara Terbuka di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2016, dalam rangka menjaring lebih banyak calon peserta seleksi maka perlu diadakan perpanjangan jadwal seleksi jabatan fungsional Auditor secara terbuka. klik disini

Ketua dan Anggota KPU RI beserta Sekretaris Jenderal KPU dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen KPU berfoto bersama Pimpinan ESQ Leadership Center usai pembicaraan upaya-upaya peningkatan budaya kerja para pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Selasa (1/3) di gedung KPU.

Banda Aceh, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Juri Ardiantoro, meminta para komisioner dari 5 daerah khusus yang tengah menggodok rancangan PKPU, agar tidak melahirkan regulasi yang bisa merenggangkan persatuan NKRI.“Peraturan yang ingin kita terbitkan ini untuk menjembatani kontradiksi aturan antara Undang-Undang Pilkada dengan Perdasus (peraturan daerah khusus). Jadi kita jangan menambah kontradiksi baru dengan regulasi yang sedang dirancang ini,” kata dia di Banda Aceh, Jumat (26/2).Saat ini, perwakilan dari 47 KPU dari lima daerah khusus di Indonesia, yakni Aceh Nangroe Darussalam, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua Barat dan Papua, tengah mengikuti focus group discussion (FGD) persiapan pilkada di daerah otonomi khusus pada 2017 mendatang.Tujuannya untuk menggagas sebuah peraturan yang baru dengan mengakomodasi aturan khusus, agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi antara UU Pilkada dengan Perdasus.“Aturan ini untuk menambah hal-hal yang tidak diatur dalam UU dengan mengedepankan kekhususan daerah tersebut. Tapi yang harus jadi catatan, regulasi itu harus mengusung semangat memperkuat NKRI,” papar Juri.Menurut dia, pemilu merupakan alat perjuangan politik, sehingga terbuka kemungkinan bagi segelintir pihak untuk memecah-belah persatuan. Karena itu, KPU memiliki prinsip yang teguh untuk menutup celah tersebut.“Yang penting implementasi aturan tidak tumpang tindih, agar tidak ada peluang bagi pihak-pihak yang mempersoalkan penyelenggaraan pilkada,” ujarnya.Pada FGD tersebut, dibahas sejumlah aturan terkait pilkada yang tidak diakomodasi dalam UU Pilkada, namun menjadi kewajiban bagi daerah itu untuk dilaksanakan karena termaktub dalam Perdasus.Di antaranya, sistem noken di Papua, syarat pencalonan harus orang asli Papua dari ras Melanesia dan berasal dari keturunan bapak di Papua dan Papua Barat, serta harus bisa membaca Alquran di Aceh.Sedangkan di DKI Jakarta mewajibkan calon terpilih memperoleh suara minimal 50 persen tambah satu. Jika tidak memenuhi, digelar pilkada putaran kedua, sehingga mengancam keserentakan pelaksanaan pilkada. (rio/red. FOTO KPU/komar/hupmas)